Luruskan Pernyataan Fasha terkait Lawatan Wamen ESDM ke Jambi, HBA: Seharusnya Anggota DPR RI yang Aktif Beri Informasi

Pernyataan Anggota DPR RI dapil Jambi, Syarif Fasha, dalam salah satu forum resmi, yang menyalahkan Gubernur Jambi Al Haris karena dinilai tak memberikan informasi terkait kedatangan Wakil Menteri ESDM ke Jambi, menuai perhatian. Pernyataan ini disorot karena dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, seolah-olah Gubernur Jambi tak peduli terhadap anggota DPR RI dapil Jambi. Padahal faktanya justru tak begitu.

Masalah ini semakin rumit karena pernyataan Fasha sudah viral di media sosial.

Pernyataan Fasha itu mendapat tanggapan berbeda dari Hasan Basri Agus (HBA), sesama anggota DPR RI dari Dapil Jambi yang juga mantan Gubernur Jambi. HBA dengan tegas meluruskan narasi bahwa selama ini protokol dan etika kelembagaan menempatkan tanggung jawab awal pemberitahuan kunjungan mitra DPR pusat ke daerah, justru berada di tangan kementerian.

“Selama ini, kalau agenda menteri, tentu kementerian yang mengajak dan mengundang anggota DPR RI. Bukan kepala daerah setempat,” ujarnya.

“Yang namanya tamu pusat pasti dipedulikan Pak Gubernur kita. Tapi kalau dak diinfo ke gubernur, manalah gubernur tau. Kan itu tugas anggota DPR RI yang ngajak datang,” imbuh HBA.

Dalam setiap kunjungan pejabat kementerian atau mitra kerja komisi DPR RI ke daerah, protokol standar yang berlaku adalah bahwa informasi resmi mengenai agenda, jadwal, dan lokasi kunjungan biasanya disampaikan oleh pihak yang mengundang. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih informasi dan menjaga sinergi pusat-daerah.

Sehingga, apabila tidak ada pemberitahuan resmi kepada anggota DPR RI, tidak tepat jika gubernur dijadikan kambing hitam atau dianggap “tidak memberi tahu anggota DPR RI.

“Pak Gubernur Al Haris dikenal sangat responsif dan terbuka terhadap seluruh agenda strategis nasional. Tapi tentu harus jelas informasinya. Kalau tidak diberitahu, bukan berarti beliau tidak peduli. Ini soal etika dan mekanisme komunikasi kelembagaan,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, Gubernur Jambi memiliki keterbatasan dalam mengetahui seluruh dinamika agenda pejabat pusat. Terlebih jika tidak disampaikan secara formal. Menyudutkan gubernur di forum resmi tanpa klarifikasi justru kontraproduktif dan menimbulkan kesan politis yang tidak sehat.

Lebih jauh, pernyataan Fasha yang terbuka dan viral itu berisiko menciptakan persepsi negatif publik terhadap Gubernur. Padahal yang terjadi hanyalah persoalan komunikasi yang semestinya bisa diselesaikan secara internal. Tidak dilempar sebagai isu publik yang tidak proporsional.

“Ini bukan soal salah siapa. Tapi mari kita jaga marwah daerah kita. Jangan mudah memojokkan pihak lain sebelum mengecek alur koordinasi. Kita ini satu barisan memperjuangkan Jambi di pusat,” imbuh HBA dengan nada diplomatis.

Insiden ini menunjukkan pentingnya soliditas antara DPR RI Dapil Jambi dan pemerintah daerah. Saling melengkapi, bukan saling menyalahkan. Apalagi dalam konteks Jambi yang sedang giat membangun dan memerlukan kolaborasi semua pihak.

Gubernur Al Haris selama ini dikenal aktif menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk anggota DPR ri.

Tidak adil jika gubernur diposisikan sebagai pihak yang ‘tidak hadir’ atau ‘tidak peduli’ hanya karena mekanisme koordinasi yang tidak berjalan dari awal.(*)