Headline

Jambi – Pemilihan Walikota Jambi 2024 kembali diwarnai isu yang memecah belah. Calon Wali Kota Jambi nomor urut 1, Dr. Maulana, disudutkan dengan tuduhan tendensius bahwa ia dan pasangannya, Diza, anti terhadap warga Tionghoa. Isu ini, menurut Ketua Relawan Abadi Maulana (RAM), Robert Samosir, sengaja dimainkan untuk memancing agar komunitas Tionghoa benci dengan pasangan Maulana-Diza.

Jambi – Kampanye akbar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana dan Diza, yang akan digelar Jumat, 22 November 2024, di Alun-alun GOR Kotabaru, dipastikan akan menjadi salah satu acara politik paling meriah. Pasalnya, dua bintang besar akan memeriahkan acara ini: band papan atas D'Masiv dan penyanyi religi legendaris Opick.

Situasi politik jelang Pilgub Jambi 2024 semakin memanas. Tak hanya diwarnai penyebaran hoaks. Kali ini, muncul propaganda yang diduga sengaja dimainkan untuk merusak soliditas partai-partai besar. Setelah isu perpecahan di PAN, kini giliran Partai Golkar yang diterpa isu miring.

Golkar dan PAN adalah dua partai di garda terdepan pengusung Haris-Sani.

Beredar informasi menyebut adanya upaya Adri, Ketua Tim Pemenangan Haris-Sani, untuk melengserkan Cek Endra dari kursi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi.

JAMBI – Tim Advokasi RPMD, yang dipimpin Dr. Rahman, telah melaporkan calon Wali Kota Jambi nomor urut 2, HAR, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jambi atas dugaan pelanggaran kampanye di sebuah klenteng. Laporan dilakukan hari ini, Selasa.

Laporan ini dilengkapi dengan kehadiran saksi kunci yang merupakan warga keturunan dan hadir dalam acara tersebut. Saksi tersebut telah menyerahkan bukti-bukti terkait kepada Bawaslu.

Isu yang menyebutkan adanya penyerangan klenteng oleh tim Maulana ternyata hanyalah propaganda murahan yang sengaja dimainkan untuk menyudutkan calon Wali Kota Jambi nomor urut 1, Dr. Maulana.

Framing negatif ini diduga dirancang untuk menciptakan sentimen buruk di kalangan warga Tionghoa terhadap Maulana, yang justru menjadi pelapor utama dugaan kampanye terselubung dan pembagian beras di Klenteng Sungai Sawang oleh calon lain, HAR.

Jakarta – Kabar duka menyelimuti keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2002-2004, Kholis Malik, berpulang ke rahmatullah pada Senin (18/11/2024). Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Wahyuni Refi Setya Bekti, istri almarhum, yang menyatakan bahwa Kholis Malik telah menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama sebulan terakhir akibat sakit yang dideritanya.

Jambi – Suasana di depan Kantor Bawaslu Kota Jambi pada Senin (18/11) berubah menjadi riuh ketika puluhan massa berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dengan nada lantang, mereka menuntut Bawaslu dan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertindak tegas atas dugaan pelanggaran pemilu yang menyeret nama calon wali kota nomor urut 02. Massa menuntut profesionalisme dan transparansi dalam penanganan kasus ini.

Ditpolairud Polda Jambi telah mengamankan nahkoda dan Kapal tongkang batubara yang menabrak tiang penyangga Jembatan Aurduri 1.

Diketahui, kejadian ini sekitar pukul 08.00 WIB pada Minggu pagi, 17 November 2024 di perairan Sungai Batanghari Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Paur Penum Subbid Penmas Bidhumas Polda Jambi Ipda Maulana mengatakan usai kejadian Ditpolairud langsung mengamankan nahkoda dan kapal tongkang batubara tersebut.

BUNGO – Suasana debat kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Semagi Hotel, Sabtu malam (16/11/2024), berubah menjadi ricuh saat massa dari masing-masing pasangan calon (paslon) terlibat aksi saling lempar batu.

Kericuhan ini terjadi meski sebelumnya KPU telah mengimbau dan menyepakati bahwa acara debat tidak melibatkan pengerahan massa. Namun, suasana memanas setelah sejumlah pendukung tetap hadir di sekitar lokasi debat.

JAMBI – Kepolisian menegaskan penerapan aturan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya mati dan tidak diperpanjang selama dua tahun berturut-turut. Kebijakan ini merujuk pada Pasal 74 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kondisi Penghapusan Data Kendaraan

Menurut regulasi, registrasi kendaraan bermotor dapat dihapus dalam dua kondisi: