Jambi – Pemerintah Kota Jambi melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2024 pada Kamis (24/10/2024) pagi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Telanaipura Bappeda Kota Jambi ini mengusung tema “Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan BLUD Kota Jambi Tahun 2024” dengan tujuan memperkuat tata kelola keuangan BLUD serta meningkatkan kapasitas penyelenggaraan layanan publik.
Amirullah, Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang mewakili Pj Wali Kota Jambi dalam membuka acara, menekankan pentingnya fleksibilitas pengelolaan keuangan di BLUD. Menurutnya, fleksibilitas tersebut memungkinkan BLUD untuk menjalankan fungsi layanan publik tanpa orientasi keuntungan, namun tetap berlandaskan praktik bisnis yang sehat.
“Fleksibilitas keuangan dalam BLUD memberikan keleluasaan dalam operasional, tetapi harus tetap diiringi dengan tata kelola yang baik. BLUD dibentuk untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya harus sejalan dengan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Amirullah.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan BLUD tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing layanan yang diberikan kepada masyarakat. “BLUD merupakan salah satu solusi kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan publik di berbagai sektor dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, yakni Wakhidin dan Wisnu Dewanto, yang memberikan materi terkait pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan kaidah yang berlaku. Mereka membahas pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam setiap aspek operasional BLUD.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Jambi, Hendra Saputra, menjelaskan bahwa rakor ini adalah agenda tahunan yang bertujuan untuk "merefresh" kembali pengetahuan para penyelenggara BLUD. Rakor ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola BLUD dalam menjalankan fungsi layanan publik yang baik.
"Sebagai pembina BLUD, kami bertanggung jawab dalam pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap 24 BLUD yang ada di Kota Jambi. Rakor ini diharapkan dapat membantu penyelenggara BLUD untuk terus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik," jelas Hendra.
Dalam sambutannya, Amirullah juga mengajak seluruh penyelenggara BLUD untuk terus berkomitmen dalam menjalankan fungsi organisasi dengan mengedepankan manajemen yang baik. Hal ini penting untuk memastikan setiap unit BLUD dapat memberikan pelayanan publik yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing tinggi.
“Pemahaman mengenai tata kelola BLUD seringkali masih menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak. Oleh karena itu, Rakor ini sangat penting untuk memberi pencerahan bagi seluruh penyelenggara BLUD di Kota Jambi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Amirullah.
BLUD, lanjut Amirullah, merupakan bagian integral dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pencapaian program-program pemerintah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rakor ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap upaya perbaikan kualitas layanan publik di Kota Jambi.
Dengan diselenggarakannya Rakor BLUD ini, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa seluruh BLUD di Kota Jambi mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal layanan publik.(*)
Add new comment