Pemerintah Kota Jambi

Jambi – Pemerintah Kota Jambi melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2024 pada Kamis (24/10/2024) pagi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Telanaipura Bappeda Kota Jambi ini mengusung tema “Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan BLUD Kota Jambi Tahun 2024” dengan tujuan memperkuat tata kelola keuangan BLUD serta meningkatkan kapasitas penyelenggaraan layanan publik.

Pemerintah Kota Jambi siapkan lahan pemakaman seluas 2 hektar di Bagan Pete sebagai antisipasi berkurangnya lahan pemakaman di Kota Jambi. Lahan ini merupakan hasil kontribusi pengembang perumahan.

***

Untuk mengatasi permasalahan berkurangnya lahan pemakaman di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan lahan khusus pemakaman seluas 2 hektar di kawasan Bagan Pete. Meski lahan tersebut belum difungsikan, langkah ini diambil sebagai antisipasi untuk kebutuhan pemakaman di masa depan.

Pemkot Jambi gelar assessment pejabat eselon untuk evaluasi kinerja. Langkah ini menuai kontroversi terkait transparansi dan potensi intervensi politik. Apakah penilaian ini akan meningkatkan kinerja pemerintahan atau memicu ketidakpercayaan publik?

Kebijakan baru pengelolaan pajak daerah menjanjikan peningkatan PAD bagi Kota Jambi. Tantangan administratif dan teknis mengintai, menuntut persiapan matang dan transparansi. Apakah daerah siap menghadapi tantangan ini?

PJ Walikota Jambi, Sri Purwaningsih, menyatakan bahwa hingga saat ini, dirinya belum menerima laporan resmi terkait beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Hal ini disampaikannya kepada awak media setelah menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Selasa.

"Sampai hari ini saya belum tahu," ujar Sri Purwaningsih saat ditanya mengenai laporan masyarakat yang mengaitkan sejumlah OPD dengan dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan.