Pemkot Jambi gelar assessment pejabat eselon untuk evaluasi kinerja. Langkah ini menuai kontroversi terkait transparansi dan potensi intervensi politik. Apakah penilaian ini akan meningkatkan kinerja pemerintahan atau memicu ketidakpercayaan publik?
Pemerintah Kota Jambi baru-baru ini melaksanakan assessment terhadap pejabat eselon 2 dan 3, termasuk Direktur Rumah Sakit Abdul Manap. Sementara langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan kecakapan para pejabat, beberapa pihak mempertanyakan transparansi dan tujuan akhir dari penilaian ini.
Evaluasi Kinerja: Transparansi atau Taktik?
Menurut Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridwan, assessment ini penting untuk memastikan bahwa pejabat memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan tugas mereka. “Sesuai arahan pimpinan, assessment ini harus diikuti, terutama untuk pejabat eselon 3. Ini adalah langkah wajar untuk menilai kemampuan para pejabat dalam berbagai aspek,” jelas Ridwan.
Namun, kritik datang dari berbagai kalangan yang mempertanyakan apakah proses penilaian ini benar-benar transparan atau hanya sekadar formalitas. Beberapa pihak khawatir bahwa hasil assessment ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, seperti menyingkirkan pejabat yang tidak sejalan dengan pimpinan saat ini.
Potensi Masalah dalam Proses Penilaian
Ridwan menekankan bahwa assessment ini akan menjadi dasar untuk kebijakan rotasi dan promosi, tetapi tidak menjelaskan secara detail kriteria penilaian yang digunakan. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran tentang objektivitas dan keadilan proses penilaian. Apakah semua pejabat dinilai berdasarkan standar yang sama? Bagaimana Pemkot memastikan bahwa hasil assessment ini bebas dari intervensi politik?
Selain itu, dengan banyaknya pejabat yang mendekati masa pensiun, ada pertanyaan tentang kesiapan Pemkot untuk menghadapi transisi ini. Apakah pengisian posisi kosong akan dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, atau justru berdasarkan kedekatan politik?
Implikasi Politik dan Birokrasi
Proses assessment ini bisa berdampak signifikan pada dinamika politik dan birokrasi di Jambi. Jika tidak dilakukan dengan transparan, penilaian ini bisa memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan. Sementara itu, jika digunakan dengan bijak, assessment bisa menjadi alat efektif untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme di pemerintahan.
Langkah ini juga memicu spekulasi tentang siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan. Apakah ada pejabat yang merasa terancam dengan hasil assessment ini? Dan apakah Pemkot siap menghadapi potensi gugatan hukum dari pejabat yang merasa diperlakukan tidak adil?
Jalan ke Depan
Pemkot Jambi harus memastikan bahwa assessment ini dilakukan secara transparan dan objektif. Dengan demikian, kebijakan rotasi dan promosi bisa dilakukan dengan adil dan profesional, tanpa ada intervensi politik yang merugikan kinerja pemerintahan.
Pemkot juga harus lebih terbuka mengenai kriteria penilaian dan memastikan bahwa semua pejabat memiliki kesempatan yang sama untuk dievaluasi secara adil. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pemerintahan di Jambi berjalan dengan efektif dan efisien.(*)
Add new comment