Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Guru Besar Ekonomi / Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi
Di banyak rumah Indonesia, tudung saji bukan sekadar penutup makanan. Di bawahnya tersimpan cerita tentang pendapatan, harga pangan, pekerjaan, dan cara sebuah keluarga bertahan dari hari ke hari. Kadang-kadang isinya lengkap: nasi, sayur, ikan, telur, dan buah. Pada waktu lain, lauk harus disederhanakan agar pendapatan cukup sampai akhir bulan.
Keadaan ekonomi biasanya diterangkan melalui pertumbuhan, inflasi, suku bunga, nilai tukar, investasi, dan defisit anggaran. Angka-angka tersebut penting karena memberikan gambaran mengenai arah perekonomian. Namun, bagi rumah tangga, ekonomi dibaca dengan bahasa yang lebih sederhana: apakah beras masih terbeli, lauk tetap tersedia, uang sekolah dapat dibayar, cicilan tidak membesar, dan masih ada sedikit tabungan untuk menghadapi keadaan darurat.
Karena itu, tudung saji dapat menjadi jendela kecil untuk melihat perekonomian yang besar. Pertumbuhan ekonomi akan memperoleh makna ketika pendapatan keluarga meningkat, harga kebutuhan pokok terkendali, dan kualitas makanan semakin baik. Inflasi yang rendah pun baru terasa menenangkan apabila harga beras, cabai, telur, minyak goreng, dan gas tidak menguras sebagian besar pendapatan.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada Triwulan II-2026. Secara kumulatif, pertumbuhan Semester I-2026 mencapai 5,45 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan sekitar 5,06 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat secara umum masih terjaga.
Namun, pertumbuhan makro selalu memiliki cerita yang beragam ketika memasuki rumah-rumah keluarga. Pengalaman kelompok berpendapatan tetap dapat berbeda dari buruh harian, petani kecil, nelayan, pedagang, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro. Karena itu, angka pertumbuhan perlu dibaca bersama pergerakan harga, upah riil, kualitas pekerjaan, dan beban pengeluaran rumah tangga.
Makanan merupakan pintu masuk paling langsung untuk memahami kesejahteraan. Data BPS menunjukkan komponen makanan menyumbang lebih dari 70 persen terhadap garis kemiskinan di berbagai wilayah. Ini berarti perubahan harga pangan memiliki pengaruh sangat besar terhadap keluarga miskin dan rentan.
Pembelian barang elektronik dapat ditunda, tetapi makan tidak dapat menunggu. Ketika harga beras meningkat, rumah tangga mungkin mengurangi pembelian ikan atau telur. Ketika harga lauk naik, kualitas makanan lebih dahulu dikorbankan sebelum jumlahnya dikurangi. Dalam keadaan seperti itu, inflasi pangan bukan hanya persoalan harga, tetapi juga persoalan gizi, kesehatan, dan kualitas generasi mendatang.
BPS mencatat inflasi nasional pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen secara tahunan. Pada Juli 2026 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,14 persen. Perkembangan itu memperlihatkan bahwa tekanan harga secara umum masih terkendali. Namun, angka nasional tidak selalu menggambarkan pergerakan harga pangan di setiap daerah karena produksi, musim, distribusi, dan biaya angkut berbeda.
Pengendalian harga pangan karena itu tidak cukup dilakukan ketika harga telanjur melonjak. Operasi pasar tetap diperlukan dalam keadaan tertentu, tetapi stabilitas jangka panjang harus dibangun sejak dari lahan produksi. Irigasi, benih, pupuk, gudang, fasilitas rantai dingin, transportasi, serta data pasokan perlu dikelola sebagai satu sistem.
Kebijakan pangan juga harus menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani, sedangkan harga yang terlalu tinggi menekan rumah tangga. Tujuannya bukan membuat pangan semurah mungkin, tetapi menciptakan harga yang wajar: petani memperoleh keuntungan yang layak dan keluarga dapat membeli makanan bergizi.
Namun, harga hanyalah satu sisi. Sisi lainnya adalah pendapatan. Pangan yang tersedia tidak otomatis terjangkau apabila keluarga tidak memiliki pekerjaan atau memperoleh penghasilan yang terlalu kecil. Daya beli ditentukan oleh perlombaan antara kenaikan pendapatan dan kenaikan biaya hidup.
BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta per bulan. Angka rata-rata tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena keadaan pekerja sangat beragam. Sebagian memiliki pekerjaan tetap dan perlindungan sosial, sementara sebagian lainnya hidup dari penghasilan harian yang mudah terganggu ketika permintaan melemah, cuaca memburuk, atau anggota keluarga sakit.
Oleh sebab itu, penciptaan pekerjaan tidak cukup hanya dihitung dari jumlahnya. Kualitas pekerjaan juga menentukan isi tudung saji. Pekerjaan yang produktif, stabil, dan memberikan upah layak akan memperkuat kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kebijakan upah pun perlu berjalan bersama peningkatan produktivitas. Upah yang meningkat tanpa produktivitas dapat membebani dunia usaha. Sebaliknya, produktivitas yang meningkat tanpa perbaikan pendapatan membuat manfaat pertumbuhan tidak sepenuhnya sampai kepada pekerja. Pendidikan, pelatihan, teknologi, perbaikan manajemen, dan akses pasar harus menjadi jembatan di antara keduanya.
Kebijakan yang juga terasa di dapur adalah pajak dan subsidi. Harga bahan bakar dan listrik tidak hanya memengaruhi pengeluaran langsung rumah tangga. Keduanya juga menentukan biaya produksi, transportasi, dan distribusi pangan. Perubahan harga energi pada akhirnya dapat merambat hingga harga makanan.
Subsidi tetap diperlukan untuk melindungi daya beli, tetapi ketepatan penerimanya harus terus diperbaiki. Subsidi terbuka berisiko lebih banyak dinikmati kelompok yang mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Karena itu, pengalihan subsidi dari barang menuju orang dapat menjadi pilihan yang lebih adil, asalkan didukung data yang akurat dan mekanisme penyaluran yang mudah.
Suku bunga dan nilai tukar juga ikut hadir di balik tudung saji, meskipun pengaruhnya tidak selalu terlihat langsung. Bank Indonesia pada Agustus 2026 mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen untuk menjaga inflasi dan stabilitas rupiah. Stabilitas nilai tukar penting karena Indonesia masih menggunakan bahan baku, energi, obat-obatan, barang modal, dan beberapa pangan yang berasal dari luar negeri.
Di sisi lain, suku bunga yang relatif tinggi dapat meningkatkan cicilan rumah, kendaraan, dan modal usaha. Karena itu, kebijakan moneter memerlukan keseimbangan antara menjaga stabilitas dan memastikan pembiayaan bagi UMKM, pertanian, perikanan, serta sektor produktif tetap tersedia. Kredit bersubsidi dan penjaminan sebaiknya diarahkan kepada kegiatan yang meningkatkan produksi dan menciptakan pekerjaan.
Perlindungan sosial menjadi penyangga ketika pendapatan keluarga terguncang. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Penurunan tersebut patut dihargai. Namun, di luar kelompok miskin masih terdapat keluarga rentan yang dapat jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan, sakit, mengalami gagal panen, atau menghadapi kenaikan harga pangan.
Bantuan sosial perlu cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses. Namun, perlindungan sosial sebaiknya tidak berhenti pada pemberian bantuan. Ia harus menjadi jembatan menuju kemandirian melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan usaha, pembiayaan, dan akses pasar. Keberhasilannya bukan diukur dari lamanya seseorang menerima bantuan, tetapi dari kemampuannya keluar dari kerentanan.
Pada akhirnya, tidak ada satu instrumen tunggal yang dapat menjaga dapur keluarga. Stabilitas pangan tanpa pekerjaan tidak cukup. Kenaikan upah tanpa pengendalian harga akan mudah kehilangan makna. Subsidi tanpa ketepatan sasaran dapat menguras anggaran, sedangkan kredit murah tanpa kegiatan produktif dapat menambah beban utang.
Kebijakan ekonomi harus menjaga hubungan antara pendapatan dan biaya hidup. Selama pendapatan tumbuh lebih cepat daripada harga kebutuhan pokok, daya beli akan menguat. Ketika yang terjadi sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan sulit dirasakan meskipun statistik makro tetap terlihat baik.
Karena itu, laporan ekonomi perlu semakin dekat dengan kehidupan. Selain pertumbuhan dan inflasi, perhatian harus diberikan kepada upah riil, harga pangan, kualitas pekerjaan, beban cicilan, serta proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk makanan. Indikator-indikator tersebut membantu menjelaskan apakah pertumbuhan telah berubah menjadi kesejahteraan.
Di balik tudung saji, seluruh kebijakan ekonomi bertemu. Harga pangan mencerminkan produksi dan distribusi. Pendapatan mencerminkan produktivitas dan pekerjaan. Cicilan mencerminkan suku bunga. Harga energi mencerminkan pajak dan subsidi. Kemampuan menghadapi guncangan mencerminkan kekuatan perlindungan sosial.
Ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang tumbuh di dalam laporan, tetapi ekonomi yang memungkinkan keluarga makan lebih baik, menyekolahkan anak, menjaga kesehatan, dan menatap masa depan dengan tenang. Ketika kebijakan ekonomi mampu menjaga isi tudung saji, statistik tidak lagi sekadar angka. Ia telah berubah menjadi kesejahteraan yang hadir di meja makan keluarga Indonesia.
