JAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus mencari terobosan baru untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Salah satunya dengan memperkuat kerja sama dan membuka ruang pembelajaran bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Balai Agung, Kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/08/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Gubernur DKI Jakarta, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Kerja sama ini mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan skema pembiayaan kreatif atau creative financing, hingga peningkatan kapasitas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Pada momentum yang sama, turut ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dengan PT Siginjai Sakti (Perseroda).
Bagi Wali Kota Maulana, kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni antarpemerintah daerah. Lebih jauh, kolaborasi ini menjadi kesempatan bagi Kota Jambi untuk belajar dari berbagai inovasi yang telah diterapkan Jakarta, kemudian mengadaptasinya sesuai kebutuhan dan karakteristik Kota Jambi.
Maulana melihat salah satu hal penting yang dapat dipelajari adalah bagaimana pemerintah daerah mengembangkan pembangunan melalui sumber pembiayaan alternatif tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Kami melihat DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono banyak sekali kemajuan-kemajuan, terutama di bidang creative financing, pembiayaan-pembiayaan tanpa menggunakan APBD. Kami, Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi, ingin banyak belajar,” ujar Maulana.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan pembangunan berjalan lambat. Karena itu, pemerintah daerah harus berani mencari pola pembiayaan baru yang tetap sesuai dengan aturan, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Gagasan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian Pemkot Jambi dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD. Pemkot Jambi telah mendorong pendekatan creative financing untuk sejumlah sektor strategis, termasuk infrastruktur dan pengembangan potensi daerah.
Maulana Dorong BUMD Kota Jambi Belajar dari Jakarta
Selain creative financing, Maulana juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan BUMD Kota Jambi.
Menurutnya, BUMD yang dimiliki Kota Jambi masih relatif baru sehingga membutuhkan penguatan dari sisi tata kelola, manajemen, inovasi, hingga pengembangan bisnis.
Karena itu, Maulana ingin BUMD Kota Jambi tidak berjalan sendiri. Melalui kerja sama tersebut, jajaran BUMD Kota Jambi diharapkan dapat belajar langsung dari BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang telah memiliki pengalaman lebih panjang dalam mengelola berbagai sektor usaha dan pelayanan publik.
“Kami punya BUMD yang baru, mumpung baru mereka harus belajar. Alhamdulillah Pak Gubernur memberikan ruang yang seluas-luasnya. Semua BUMD kami akan coba belajar bersama dengan BUMD yang ada di DKI,” katanya.
Sejumlah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta juga terbuka menjadi mitra pembelajaran, di antaranya PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Sarana Jaya, dan Perumda Dharma Jaya.
Pemkot Jambi juga akan mempelajari berbagai pengalaman Jakarta dalam pengelolaan layanan air minum serta model pengelolaan pelayanan publik lainnya.
Buka Peluang Transformasi Digital
Kerja sama Jambi dan Jakarta juga menyentuh sektor transformasi digital.
Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi Pemkot Jambi untuk mempelajari Jakarta Kini atau JAKI, platform layanan publik terintegrasi yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Bagi Kota Jambi, pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam upaya memperkuat pelayanan publik berbasis digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi Kota Jambi untuk belajar mengenai pengembangan layanan digital.
“Kami tadi menyampaikan kepada Bapak Wali Kota untuk dipersilakan kalau Kota Jambi ingin belajar tentang JAKI. Kami membuka diri untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan layanan digital,” kata Pramono.
Menurutnya, pertukaran pengalaman antardaerah menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Perkuat Kapasitas Damkar
Kolaborasi kedua daerah juga menyentuh sektor kebencanaan, khususnya pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pemkot Jambi selama ini telah mengirimkan personel pemadam kebakaran untuk mengikuti pelatihan bersama tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta.
Kerja sama tersebut akan terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.
“Pemkot Jambi juga secara rutin mengirimkan personel pemadam kebakaran untuk mengikuti pelatihan bersama tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dan kolaborasi ini akan terus kita perkuat. Mudah-mudahan juga dibantu hibahnya oleh Pak Gubernur,” ujar Maulana.
Creative Financing Jadi Alternatif Perluas Ruang Fiskal
Sementara itu, Pramono Anung menilai konsep creative financing dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah daerah untuk memperluas ruang fiskal pembangunan, pengalaman Jakarta dalam mengembangkan pembiayaan kreatif dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kota Jambi.
“Saya yakin creative financing ini menjadi cara baru bagi pemerintah daerah mempunyai ruang untuk membangun daerahnya masing-masing. Kalau creative financing di Jakarta bisa, mudah-mudahan ini juga menjadi role model bagi daerah lain,” ungkapnya.
Bagi Pemkot Jambi, kerja sama tersebut menjadi bagian dari strategi untuk membangun daerah dengan pendekatan yang lebih adaptif. Pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran yang tersedia, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama, menggali sumber pembiayaan alternatif, memperkuat BUMD, dan mengadopsi inovasi pelayanan publik.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Pemkot Jambi yang sebelumnya juga aktif mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Maulana berharap kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pendampingan, peningkatan kapasitas, hingga implementasi berbagai praktik baik di Kota Jambi.
“Kita ingin belajar dari pengalaman Jakarta dan mengambil hal-hal yang baik untuk diterapkan di Kota Jambi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,” menjadi semangat dari kolaborasi tersebut.
Melalui kerja sama ini, Pemkot Jambi menargetkan lahirnya berbagai inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan, pengembangan BUMD, pembiayaan pembangunan, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, kolaborasi Jambi-Jakarta diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antarpemerintah daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Jambi serta mempercepat terwujudnya pembangunan kota yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan.
Saya sengaja menguatkan angle Maulana sebagai penggerak kerja sama dan pemburu inovasi, sementara Pramono tetap ditempatkan sebagai mitra kolaborasi. Data dan poin kerja sama utama saya sesuaikan dengan rilis resmi Pemkot Jambi.
