JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menemui langsung massa Aliansi Mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Provinsi Jambi, Senin (19/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan karhutla dan dampak kabut asap hingga transparansi penggunaan anggaran Rp30 miliar dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan tersebut.
Hafiz Fattah mengatakan, alokasi anggaran penanganan karhutla telah dibahas melalui forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, termasuk besaran dan peruntukannya.
“Terkait anggaran yang disampaikan, sudah kami bahas di forum Badan Anggaran, berapa dan ke mana sebarannya. Namun, untuk teknis tidak ada di kami, karena kami hanya memiliki fungsi pengawasan,” jelas Hafiz Fattah.
Ia juga menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai penggunaan hak interpelasi DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, DPRD terbuka terhadap usulan tersebut, tetapi pelaksanaannya harus melalui mekanisme internal dan mendapatkan persetujuan anggota dewan serta fraksi.
“Terkait hak interpelasi kami siap, namun ini harus melalui persetujuan sebagian anggota dewan dan fraksi di DPRD Provinsi Jambi, karena semua keputusan harus bersama,” tambahnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, kehadirannya dalam aksi tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia juga membantah anggapan bahwa DPRD hanya mengikuti langkah pemerintah eksekutif dalam menyikapi persoalan karhutla.
“Saya menyampaikan bahwa saya tidak mengekor kepada Pak Gubernur (eksekutif), karena saya hari Kamis kemarin menyampaikan bahwa hari ini akan ada aksi kembali. Saya jawab siap hadir, ini bentuk komitmen kami kepada rekan-rekan sekalian,” tegasnya.
Hafiz mengatakan, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat, tetapi juga dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi penanganan karhutla dan kebutuhan petugas.
Ia menyebut, dirinya bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, telah meninjau Desa Jebus dan Sungai Aur, Kabupaten Muaro Jambi, beberapa waktu lalu.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi penanganan karhutla sekaligus memastikan kebutuhan logistik petugas di lapangan. Hasil pemantauan itu juga menjadi bahan evaluasi DPRD dalam mengawal kebijakan dan perencanaan anggaran penanganan karhutla ke depan. (*)
