Oleh: Hairon Fauzi
Aktivis NU Muda Jambi
Ada dua hal yang perlu dijernihkan ketika berbicara tentang ekonomi Jambi hari ini. Pertama, kabut asap yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan. Kedua, kabut penafsiran yang muncul setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan III tahun 2026.
Keduanya sama-sama membutuhkan perhatian. Yang satu menyangkut persoalan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Yang lainnya menyangkut cara kita membaca statistik secara objektif.
Belakangan, angka pertumbuhan ekonomi Jambi sebesar 3,91 persen menjadi perbincangan. Tidak sedikit yang langsung menjadikannya ukuran kegagalan pembangunan.
Salah satunya Iin Habibi, yang saat ini tercatat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Jambi.
Dalam tulisan yang diterbitkan Ruang Narasi pada Jumat, 6 November 2026, Iin menyebut posisi pertumbuhan ekonomi Jambi yang terendah di Sumatera sebagai alarm kegagalan arah pembangunan.
Pernyataan itu tentu sah sebagai kritik. Dalam demokrasi, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Tetapi kritik yang baik harus dibangun di atas analisis yang utuh, bukan kesimpulan yang melompat lebih jauh daripada data yang tersedia.
Saya sepakat bahwa ekonomi Jambi sedang menghadapi persoalan serius. Namun, menjadikan angka pertumbuhan satu triwulan sebagai vonis kegagalan kepemimpinan merupakan kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa.
Angka Statistik Bukan Palu untuk Memvonis
Mari kita buka datanya.
Berdasarkan paparan BPS pada 5 November 2026, ekonomi Jambi tumbuh 3,91 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III tahun 2025 sebesar 4,82 persen.
Artinya, terjadi perlambatan sebesar 0,91 poin persentase.
Namun, ada informasi lain yang tidak boleh diabaikan. Dibandingkan triwulan II tahun 2026, ekonomi Jambi justru masih tumbuh sebesar 1,98 persen.
Ini penting.
Perlambatan bukan berarti ekonomi berhenti bergerak. Apalagi mengalami kontraksi.
Ketika pertumbuhan turun dari 4,82 persen menjadi 3,91 persen, yang melemah adalah kecepatannya. Bukan berarti nilai aktivitas ekonomi secara keseluruhan menyusut sebesar 0,91 persen.
Ibarat kendaraan, kecepatannya memang berkurang. Tetapi kendaraannya masih berjalan maju.
Tentu kita ingin kendaraan ekonomi Jambi melaju lebih cepat. Namun, menyatakan mesinnya gagal hanya karena kecepatannya menurun bukanlah diagnosis yang memadai.
Apalagi ekonomi tidak bekerja dalam ruang hampa. Ada perubahan iklim, produksi komoditas, harga pasar, distribusi, kebijakan nasional, hingga gangguan perdagangan yang memengaruhi kinerja daerah.
Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan semata-mata mengapa Jambi berada di peringkat terakhir, melainkan faktor apa yang menyebabkan perlambatan dan sejauh mana pemerintah mampu mengatasinya.
Di sinilah analisis ekonomi harus bekerja. Bukan berhenti pada peringkat.
Ada 10.742 Titik Panas yang Tidak Boleh Dilupakan
Saya justru melihat persoalan yang kurang mendapat tempat dalam kritik Iin Habibi, yakni gangguan ekologis yang berlangsung selama triwulan III tahun 2026.
Jambi menghadapi kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang tidak bisa dianggap kecil.
Berdasarkan laporan resmi Polda Jambi pada 29 September 2026, luas lahan terbakar sejak awal tahun telah mencapai 4.123,84 hektare.
Sementara itu, jumlah titik panas yang terdeteksi secara kumulatif mencapai 10.742 titik.
Daerah yang terdampak antara lain Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun.
Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan.
Di balik ribuan hektare lahan terbakar terdapat potensi gangguan terhadap aktivitas pertanian, kesehatan masyarakat, transportasi, mobilitas tenaga kerja, serta kegiatan ekonomi lainnya.
Bahkan, dampaknya terhadap transportasi udara sudah tercatat.
Pada 19 September 2026, dua penerbangan dari Jakarta menuju Jambi mengalami gangguan pendaratan akibat kabut asap dan terbatasnya jarak pandang di Bandara Sultan Thaha. Satu penerbangan kembali ke Jakarta, sementara penerbangan lainnya dialihkan ke Batam sebelum akhirnya dapat mendarat di Jambi.
Inilah contoh gangguan ekonomi yang nyata. Tidak sekadar dugaan di atas kertas.
Bayangkan aktivitas pengusaha yang harus menghadiri pertemuan, distribusi barang yang bergantung pada transportasi udara, atau wisatawan dan pekerja yang perjalanannya terganggu.
Gangguan transportasi menimbulkan biaya. Keterlambatan mempunyai konsekuensi. Begitu pula pembatasan aktivitas masyarakat akibat kualitas udara yang memburuk.
Namun, saya juga tidak hendak menyederhanakan persoalan dengan mengatakan seluruh perlambatan ekonomi Jambi disebabkan oleh karhutla.
Untuk memastikan besarnya pengaruh karhutla terhadap pertumbuhan 3,91 persen, tetap diperlukan kajian ekonomi yang mengukur gangguan produksi, perdagangan, transportasi, kesehatan dan konsumsi.
Yang jelas, mengabaikan karhutla ketika membahas perlambatan ekonomi Jambi sama kelirunya dengan menyalahkan seluruh perlambatan kepada karhutla.
Pertanian Menjadi Tulang Punggung, Sekaligus Titik Kerentanan
Struktur ekonomi Jambi memang memiliki karakter tersendiri.
BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 34,27 persen terhadap PDRB Jambi pada triwulan III tahun 2026.
Dengan kontribusi sebesar itu, sektor pertanian menjadi salah satu penentu arah pertumbuhan daerah.
Masalahnya, sektor tersebut hanya tumbuh 2,53 persen.
Sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sekitar 14,96 persen terhadap PDRB juga hanya tumbuh 2,90 persen.
Jika dua sektor utama ini kehilangan momentum, pertumbuhan ekonomi daerah tentu menghadapi tekanan.
Apakah seluruh kondisi tersebut merupakan akibat kesalahan kebijakan pemerintah provinsi?
Belum tentu.
Sebagian persoalan dapat berkaitan dengan produktivitas, pengelolaan komoditas, kondisi cuaca, waktu panen, permintaan pasar, maupun kebijakan produksi yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Bahkan sebelum karhutla mencapai fase serius pada Agustus dan September, perlambatan ekonomi Jambi sudah terjadi.
Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi Jambi edisi Agustus 2026 mencatat pertumbuhan triwulan II sebesar 4,15 persen, melambat dari 4,33 persen pada triwulan sebelumnya. Salah satu penyebab yang dijelaskan adalah pergeseran musim panen hortikultura.
Artinya, perlambatan ekonomi mempunyai persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar berhasil atau gagalnya satu kebijakan pembangunan.
Karhutla berpotensi memperberat tekanan tersebut. Tetapi peran setiap faktor harus diteliti, bukan diasumsikan.
Di sinilah diperlukan kecermatan seorang pengamat.
Mengapa Sektor yang Tumbuh Tinggi Tidak Ikut Dibicarakan?
Ada sisi lain dari laporan BPS yang juga menarik.
Ketika sektor pertanian dan pertambangan tumbuh relatif lambat, perdagangan besar dan eceran justru tumbuh 9,92 persen.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 7,43 persen. Konstruksi tumbuh 4,37 persen. Industri pengolahan tumbuh 3,44 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,58 persen. Ekspor barang dan jasa tumbuh 4,84 persen, sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh 4,25 persen.
Ini bukan berarti semua persoalan ekonomi Jambi sudah selesai.
Tetapi data tersebut menunjukkan bahwa sebagian aktivitas perekonomian tetap berkembang.
Lalu bagaimana menjelaskan bahwa arah pembangunan secara keseluruhan telah gagal ketika sejumlah sektor justru mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi?
Mengapa indikator yang melemah digunakan untuk menyimpulkan kegagalan, sementara indikator yang menunjukkan perbaikan tidak memperoleh perhatian seimbang?
Bukankah keduanya harus dibaca bersama?
Dalam analisis ekonomi, memilih angka yang hanya mendukung sebuah kesimpulan dapat menghasilkan gambaran yang tidak utuh.
Jambi memang harus mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun, kita juga harus jujur bahwa perekonomian tidak sedang berhenti.
Jangan Lupakan Kemiskinan dan Pengangguran
Jika ingin mengukur hasil pembangunan, kita tidak cukup hanya menggunakan pertumbuhan PDRB satu triwulan.
Bagaimana dengan kemiskinan? Bagaimana dengan pengangguran? Bagaimana daya beli masyarakat? Bagaimana kualitas pekerjaan dan pendapatan petani?
BPS mencatat persentase penduduk miskin Jambi pada Maret 2026 berada di angka 6,67 persen, turun dari 7,19 persen pada Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 17,2 ribu orang dalam periode tersebut.
Sementara itu, laporan Bank Indonesia mencatat tingkat pengangguran terbuka Jambi pada Februari 2026 sebesar 3,99 persen, menurun dari 4,48 persen pada Februari 2025.
Angka ini tentu bukan alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri. Masih ada ratusan ribu masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan puluhan ribu orang yang belum mendapatkan pekerjaan.
Tetapi penurunan kemiskinan dan pengangguran juga merupakan fakta yang tidak boleh dihapus dari penilaian pembangunan.
Indikator tersebut tidak otomatis membuktikan keberhasilan semua kebijakan pemerintah. Sebagaimana perlambatan pertumbuhan satu triwulan juga tidak otomatis membuktikan kegagalannya.
Itulah sebabnya penilaian pembangunan harus menggunakan banyak indikator dengan periode pembanding yang relevan.
Kritik Proyek Monumental Harus Dibuktikan
Dalam tulisannya, Iin Habibi juga mempertanyakan apakah pemerintah terlalu sibuk mengejar proyek fisik dan pembangunan monumental, tetapi kurang menggerakkan ekonomi masyarakat.
Pertanyaan itu menarik. Saya pun sepakat bahwa setiap proyek harus memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetapi ada persoalan mendasar.
Proyek monumental yang mana? Berapa nilai anggarannya? Apa bukti proyek tersebut tidak produktif? Bagaimana perbandingannya dengan belanja untuk pertanian, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat?
Tanpa penjelasan itu, kritik berisiko berubah menjadi dugaan yang belum teruji.
Pembangunan fisik tidak selalu bertentangan dengan ekonomi rakyat.
Jalan produksi, jembatan, irigasi, pasar, pelabuhan, dan infrastruktur distribusi justru dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas akses pasar.
Yang perlu diawasi adalah ketepatan prioritas, kualitas pekerjaan, manfaat investasi, transparansi anggaran, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Jika ada pembangunan yang mubazir, ungkap dengan data. Jika ada proyek yang tidak bermanfaat, tunjukkan hasil evaluasinya.
Pemerintah harus siap menjawabnya.
Tetapi tidak adil apabila seluruh proyek fisik ditempatkan dalam narasi negatif tanpa membedakan investasi produktif dan belanja yang tidak efektif.
Pemerintah Tetap Harus Bertanggung Jawab
Perlu saya tegaskan, penjelasan mengenai faktor eksternal bukan berarti pemerintah boleh melepaskan tanggung jawab.
Justru bencana karhutla memperlihatkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan.
Pencegahan kebakaran harus diperbaiki. Tata kelola lahan gambut harus dievaluasi. Pengawasan konsesi harus diperketat. Penegakan hukum harus menjangkau siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pemerintah juga perlu memperkuat hilirisasi, diversifikasi ekonomi, pengembangan usaha rakyat, ketahanan pangan, dan konektivitas perdagangan.
Ketika sektor pertanian menjadi penopang utama ekonomi Jambi, perlindungan terhadap petani dan lingkungan harus menjadi prioritas.
Demikian pula ketika Sungai Batanghari mengalami persoalan distribusi atau aktivitas pertambangan menghadapi hambatan, pemerintah daerah perlu membangun koordinasi yang efektif dengan pemerintah pusat dan dunia usaha.
Jadi, bukan berarti kritik terhadap pemerintah harus dihentikan.
Sebaliknya, kritik harus diarahkan kepada persoalan yang benar agar menghasilkan kebijakan yang benar.
Iin Habibi dan Tanggung Jawab Moral Membaca Data
Saya menghormati hak Iin Habibi untuk menyampaikan kritik. Apalagi sebagai seorang yang memiliki latar belakang ekonomi dan aktif dalam organisasi politik.
Namun, justru karena itu, pandangannya harus memiliki kedalaman analisis dan ketepatan argumentasi.
Posisinya sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Jambi tentu tidak mengurangi haknya untuk bersuara. Kritik dari politisi adalah bagian yang sah dalam demokrasi.
Tetapi publik juga berhak menguji apakah kesimpulan yang disampaikan benar-benar lahir dari analisis ekonomi yang menyeluruh atau masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Menempatkan Jambi pada posisi pertumbuhan terendah di Sumatera memang fakta statistik.
Menyebutnya sebagai alarm untuk melakukan evaluasi juga wajar.
Tetapi menyimpulkan bahwa keadaan tersebut telah membuktikan kegagalan arah pembangunan merupakan persoalan berbeda.
Ada jarak antara angka dan kesimpulan. Jarak itulah yang harus diisi dengan penelitian, bukan asumsi.
Jika ingin menilai kegagalan kebijakan, tunjukkan kebijakan mana yang tidak efektif, bagaimana dampaknya terhadap produksi dan kesejahteraan, serta bukti bahwa kebijakan itulah yang menyebabkan perlambatan.
Itu akan jauh lebih bermanfaat daripada sekadar menjadikan posisi terakhir sebagai bahan perdebatan politik.
Jambi Membutuhkan Solusi, Bukan Sekadar Vonis
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi 3,91 persen adalah peringatan yang harus ditanggapi serius.
Pemerintah Provinsi Jambi harus menjelaskan apa yang menyebabkan perlambatan, langkah apa yang sudah ditempuh, dan bagaimana strategi mempercepat pertumbuhan berikutnya.
Namun, masyarakat juga berhak memperoleh analisis yang jernih.
Bencana karhutla yang berlangsung sepanjang musim kemarau, perlambatan sektor pertanian, dinamika pertambangan, perubahan distribusi dan perdagangan, serta kondisi ekonomi nasional harus ditempatkan dalam kerangka analisis yang sama.
Jangan sampai angka statistik yang semestinya menjadi alat untuk memperbaiki kebijakan justru digunakan sebagai palu untuk menjatuhkan vonis sebelum penyebabnya dibuktikan.
Kita tidak membutuhkan pembelaan pemerintah yang membabi buta. Tetapi kita juga tidak membutuhkan kritik yang hanya sibuk mengumumkan kegagalan.
Yang dibutuhkan masyarakat Jambi adalah perdebatan yang menghasilkan solusi.
Jika angka 3,91 persen hendak dijadikan alarm, silakan. Alarm memang diperlukan untuk membangunkan orang dari kelengahan.
Tetapi alarm bukan putusan pengadilan. Ia memberi tanda ada persoalan yang harus diperiksa, bukan menetapkan siapa yang bersalah sebelum pemeriksaan dilakukan.
Dan ketika ribuan titik panas telah mengancam lingkungan serta aktivitas ekonomi masyarakat, perhatian kita seharusnya tidak berhenti pada siapa yang paling keras menyalahkan pemerintah.
Yang lebih penting adalah bagaimana api dipadamkan, ekonomi dipulihkan, dan masyarakat dilindungi.
Sebab, Jambi tidak akan menjadi lebih maju hanya dengan memperdebatkan angka pertumbuhan. Apalagi jika kabut asap yang nyata justru luput dari perhatian, sementara kabut spekulasi terus dipelihara dalam perdebatan.
Hairon Fauzi
Aktivis NU Muda Jambi
