Jambi Link

JAMBI - Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Jambi membawa persoalan dana reses DPRD Kabupaten Muaro Jambi ke Kejaksaan Tinggi Jambi.

Nilainya Rp106.941.000.

Dalam surat penyampaian aspirasi tertanggal 12 Agustus 2026, PW SEMMI Jambi meminta Kejati Jambi melakukan supervisi terhadap penanganan persoalan tersebut dan memastikan prosesnya berjalan profesional, objektif, transparan serta berdasarkan alat bukti. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Muaro Jambi – Pengelolaan Dana Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi sorotan warga. Masalahnya bukan kecil. Bukan pula sekadar ribut biasa di balai desa.

Warga menyoal sejumlah alokasi dana desa tahun anggaran 2024 untuk berbagai kegiatan yang realisasinya disebut patut dipertanyakan. Nilainya, menurut warga, mencapai Rp601.667.000.

Jambi – Pagi ini, Jambi Business Center atau JBC tidak hanya ramai oleh aktivitas bisnis. Tidak ada hiruk-pikuk belanja. Tidak ada sekadar lalu-lalang pengunjung. Yang terdengar justru lantunan takbir. Yang terlihat adalah saf jamaah. Rapi. Khidmat. Penuh rasa syukur.

Untuk pertama kalinya, kawasan Superblock JBC menggelar pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 H/2026 M di area Lapangan Mini Soccer JBC, Rabu, 27 Mei 2026 pagi.

Jambi – Hari Raya Kurban selalu punya cara sendiri menyentuh hati umat.

Ada suara takbir. Ada pisau yang diasah. Ada panitia masjid yang mulai sibuk. Ada pesantren yang bersiap. Ada warga yang menunggu pembagian daging kurban. Dan ada orang-orang yang diam-diam memilih jalan berbagi.

Salah satunya Hj Ernawati, S.Ag., M.Pd, Ketua Umum Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) Perwakilan Provinsi Jambi.

Bungo – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Bungo, Dwi Herwindo, ST, akhirnya angkat bicara.

Ia memberi penjelasan terkait proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III senilai Rp1,84 miliar yang tengah dilelang melalui LPSE Kabupaten Bungo.

Proyek ini sebelumnya menjadi sorotan publik. Sebab dalam dokumen tender, lokasi pekerjaan tertulis berada di ruas “Jalan Nasional – Sungai Mancur – Bungo (Kab.)”. Penyebutan “Jalan Nasional” itulah yang memantik pertanyaan.

Pertanyaannya sederhana. Tapi sensitif.

Jambi - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi akhirnya memberikan jawaban resmi terkait sorotan tajam Jambi Link atas pengelolaan anggaran tahun 2026. Salah satu poin yang paling mencolok adalah alokasi biaya listrik yang menyedot hampir 80 persen dari total anggaran dinas.

Melalui surat balasan resmi yang disampaikan stafnya, Nika, Kepala Dinas Perkim Kota Jambi, M. Wildan Murtadho Al Idrus, S.P., M.H., memberikan klarifikasi mendalam atas struktur anggaran senilai total Rp 26.734.434.020 (Rp 26,73 Miliar) tersebut.

Oleh:
Thamrin B. Bachri **

Batang Hari - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang Hari menyiapkan anggaran fantastis untuk pengadaan seragam siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan PAUD pada tahun anggaran 2026. Nilainya tak main-main, tembus lebih dari Rp 4 miliar! Di tengah kucuran dana jumbo untuk barang fisik ini, para guru honorer tampaknya masih harus terus bersabar.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 66496801, proyek bertajuk "Pengadaan Seragam Siswa/i TK/PAUD" ini disiapkan dengan total pagu anggaran mencapai Rp 4.027.172.130.

Kota Jambi - Mengawali tahun anggaran 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi memulai belanja untuk pengadaan barang dan jasa.

Kepala Disdukcapil Kota Jambi, Drs. Nirwan, M.E., kepada Jambi Link di ruang kerjanya, Jumat 20 Februari 2026, membeberkan alasan dan rincian di balik angka-angka anggaran yang telah atau sedang dibelanjakan itu.

Bungo - Karut marut pelaksanaan proyek fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bungo ternyata bukan isapan jempol belaka. Belum selesai isu puluhan proyek molor dan adendum massal di penghujung 2025, kini fakta baru yang lebih mencengangkan terungkap.

Sejumlah paket proyek di instansi itu resmi masuk dalam Daftar Hitam (Blacklist) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini menjadi indikator kuat adanya kegagalan total dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.