Tebo

Phapros Tercatat di 40 Paket Rp 2,28 Miliar, Ada Belanja Obat Karhutla

Jambi — Satu paket berjudul “Konsolidasi Belanja Obat-Obatan Karhutla” senilai Rp472.210.836 tercatat atas nama PHAPROS di RSUD RD. Mattaher. Paket tersebut menjadi catatan tunggal bernilai terbesar dalam daftar pengadaan penyedia ini.

Dalam berkas tahun anggaran 2026 yang ditelaah, nama PHAPROS muncul pada 40 paket dengan total Rp2.284.361.649 atau sekitar Rp2,28 miliar.

Sebarannya menjangkau 20 unit kerja pada delapan pemerintah daerah. Mulai dari rumah sakit, dinas kesehatan, instalasi farmasi, hingga puskesmas.

Dari Rumah Sakit hingga Puskesmas, Jejak 37 Paket Satoria Aneka Industri di Jambi

Jambi — Satu paket belanja obat di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo bernilai Rp470.554.574 tercatat atas nama SATORIA ANEKA INDUSTRI. Paket ini menjadi catatan tunggal bernilai terbesar dalam daftar pengadaan penyedia tersebut.

Secara keseluruhan, nama SATORIA ANEKA INDUSTRI muncul pada 37 paket tahun anggaran 2026. Total nilainya Rp4.329.135.252 atau sekitar Rp4,33 miliar.

Sebarannya menjangkau 20 unit kerja di 11 pemerintah daerah, mencakup pemerintah provinsi serta sepuluh kabupaten dan kota di Jambi.

Dari Jalan hingga Rumdin Bupati, Ini Jejak 38 Paket Konsultansi Nurizkay Rp 1,79 Miliar

Jambi — Jalan, sekolah, puskesmas, hingga rumah dinas bupati masuk dalam daftar jasa konsultansi atas nama NURIZKAY KONSULTAN.

Dalam data pengadaan tahun anggaran 2026 yang ditelaah, nama penyedia ini tercatat pada 38 paket dengan total Rp1.787.874.844 atau sekitar Rp1,79 miliar.

Sebarannya menjangkau 21 unit kerja pada delapan pemerintah daerah. Pekerjaannya meliputi perencanaan, pengawasan, pendataan, dan kajian.

Menelusuri 4 Proyek Wakuda Bangun Jaya Rp 24,76 Miliar di Empat Daerah Jambi

Jambi - Nama CV Wakuda Bangun Jaya tercatat pada empat paket pembangunan pemerintah daerah di Jambi tahun anggaran 2026. Nilainya mencapai Rp24,76 miliar. Proyeknya tersebar dari Sungai Penuh, Merangin, Batanghari hingga Tebo.

Empat paket itu berada di bawah empat organisasi perangkat daerah yang berbeda. Tiga berkaitan dengan pembangunan fasilitas kesehatan. Satu lainnya berupa pembangunan aula serba guna.

Satgas Gebrak Karhutla Karang Taruna Jambi Bergerak Serentak, Air Bersih hingga Masker Disebar ke Daerah

JAMBI - Karang Taruna Provinsi Jambi memperluas aksi sosial untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kabut asap.

Melalui Satgas Gebrak Karhutla, jajaran Karang Taruna bergerak serentak pada Minggu (30/8/2026), mulai dari Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Tebo hingga Kota Jambi.

Bentuk kegiatannya tidak dibuat seragam.

Di satu wilayah, Satgas menyalurkan air bersih.

Di wilayah lain, masker dan vitamin didistribusikan.

Pipa Gila dari Kerinci

(Jalan Tol Air untuk Menyelamatkan Jambi dari Krisis Air Bersih di Masa Depan)

Bayangkan sebuah pipa induk besar.

Mulainya dari Kerinci.

Air dari kawasan pegunungan Kerinci, sistem Danau Kerinci dan Batang Merangin dikumpulkan. Diolah. Lalu dialirkan melalui pipa transmisi regional.

Turun ke Merangin.

Terus bergerak menuju kawasan Sarolangun, Bungo, Tebo, Batanghari, Kota Jambi. Lalu berakhir jauh di hilir, yakni Tanjung Jabung Barat.

Jaksa Tuntut Eks Kacab BSI Rimbo Bujang Bayar Uang Pengganti Rp 1 Miliar atau Harta Disita

Jambi - Kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rimbo Bujang memasuki babak tuntutan. Mantan Kepala Cabang BSI Rimbo Bujang, Ermalia Wendi, dituntut hukuman 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi, Jaksa menilai Ermalia terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga Rp 1,8 miliar.

"Dituntut 3 tahun penjara dikurangi masa tahanan serta denda Rp 200 juta," demikian bunyi tuntutan JPU.

KPK Sambangi Tebo, Gelar Rapat Tertutup 'Warning' Pemkab-DPRD Soal RAPBD!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kabupaten Tebo, Jambi. Tim dari lembaga antirasuah itu menggelar rapat tertutup dengan Pemkab dan DPRD Tebo, serta menyoroti sejumlah proyek strategis di lapangan.

Kegiatan bertajuk Monitoring Center for Prevention (MCP) ini digelar di Ruang Paripurna DPRD Tebo pada Rabu sore (30/10/2025). Berbeda dari biasanya, pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup.

Fokus utama KPK adalah mengingatkan Pemkab dan DPRD Tebo agar tidak terlambat dalam proses penyusunan dan pengesahan RAPBD.

Proyek Rekonstruksi Jalan di Tebo Bermasalah, BPK Temukan Kelebihan Bayar!

Skandal kelebihan pembayaran proyek infrastruktur kembali mencuat! Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp416.697.000,00 dalam proyek Rekonstruksi Jalan Nasional – Blok E Alai Ilir yang dikerjakan oleh CV BP.

Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.927.500.000,00 sesuai dengan kontrak Nomor 620/236/SP/REKON-P.9/BM-DPUPR/2023 tertanggal 12 Juli 2023. Pekerjaan berlangsung selama 150 hari dan dinyatakan selesai 100% pada 8 Desember 2023. Namun, fakta mengejutkan terungkap setelah BPK melakukan pemeriksaan!