Oleh: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP
Akademisi UIN STS Jambi
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah tidak cukup hanya menghasilkan kebijakan, melaksanakan program, dan menyampaikan laporan kinerja secara administratif. Pemerintah juga berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat apa yang dikerjakan, bagaimana anggaran digunakan, apa hasil yang dicapai, serta persoalan yang masih harus diselesaikan. Dalam pemerintahan modern, keterbukaan bukan sekadar pilihan komunikasi, melainkan kewajiban hukum dan bagian dari pertanggungjawaban negara.
Komitmen tersebut kembali menjadi perhatian setelah Gubernur Jambi Al Haris memaparkan strategi penguatan keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026. Salah satu langkah penting adalah menjadikan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan dan reformasi birokrasi daerah. Namun, persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan sampai ke tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, keterbukaan tidak diwujudkan melalui dokumen perencanaan atau pernyataan pejabat, tetapi melalui tindakan nyata aparatur dan pimpinan dalam menjalankan pemerintahan.
Data historis Monitoring dan Evaluasi 2024 mencatat bahwa dari 35 OPD yang mengikuti penilaian, terdapat 13 OPD berpredikat informatif. Angka tersebut menunjukkan kemajuan dibandingkan 2021, ketika hanya satu OPD memperoleh predikat informatif. Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi belum menjadi kapasitas yang merata di seluruh perangkat daerah. Data ini bukan gambaran kondisi terkini, tetapi cukup menunjukkan bahwa penguatan keterbukaan tidak boleh berhenti pada pencapaian sebagian organisasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Pasal 7 mewajibkan badan publik menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan. Pasal 9 juga mengatur kewajiban mengumumkan informasi secara berkala, termasuk informasi kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan. Artinya, keterbukaan bukan hanya menjawab permohonan informasi, tetapi juga menyediakan informasi penting secara proaktif agar masyarakat tidak selalu harus meminta terlebih dahulu.
Karena itu, kepala OPD tidak dapat menempatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai urusan teknis yang cukup diserahkan kepada beberapa pegawai. Kepala OPD harus memastikan PPID Pelaksana berfungsi efektif dalam menyediakan informasi, melayani permohonan, dan menindaklanjuti pengaduan. Penunjukan pejabat melalui surat keputusan tidak otomatis membuktikan keterbukaan telah berjalan. Ukurannya adalah ketersediaan informasi, kecepatan respons, kemudahan akses, serta kesediaan institusi memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, keterbukaan informasi tidak boleh menciptakan ketergantungan komunikasi kepada gubernur. Tidak semua persoalan pelayanan, program, dan penggunaan anggaran harus menunggu penjelasan gubernur. Gubernur tidak mungkin menjadi juru bicara bagi seluruh persoalan pemerintahan. Setiap kepala OPD harus memiliki kapasitas, keberanian, dan tanggung jawab kelembagaan untuk menjelaskan kebijakan, kinerja, capaian, penggunaan anggaran, serta kendala yang berada dalam lingkup kewenangannya. Akuntabilitas birokrasi tidak dibangun dari laporan yang menyenangkan pimpinan, tetapi dari informasi yang menggambarkan kenyataan dan memungkinkan persoalan diselesaikan. Kepala OPD bukan sekadar pelaksana kebijakan yang menunggu arahan pimpinan, melainkan pemegang mandat pengelolaan organisasi yang wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada publik.
Dalam prinsip akuntabilitas pemerintahan, kepala OPD tidak cukup hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara hierarkis, tetapi juga harus akuntabel kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan sekaligus pihak yang memiliki kepentingan atas penggunaan anggaran publik. Karena itu, tidak tepat apabila gubernur terus-menerus menjadi pihak yang harus menjawab berbagai persoalan teknis, sementara kepala OPD memilih diam atau berlindung di balik bagian kehumasan. Tanggung jawab kepada gubernur tidak menghapus tanggung jawab kepada masyarakat.
Contoh konkretnya dapat dilihat dalam berbagai urusan pemerintahan. Pada rumah sakit umum daerah, ketika masyarakat mengeluhkan antrean, ketersediaan obat, kualitas pelayanan, fasilitas, atau biaya, direktur dan manajemen harus menjelaskan kondisi pelayanan, standar yang berlaku, penggunaan anggaran, serta langkah perbaikan. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), OPD terkait harus terbuka mengenai langkah pencegahan, kesiapan personel, perkembangan wilayah terdampak, penggunaan anggaran, kendala pemadaman, dan upaya pemulihan. Demikian pula dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat berhak mengetahui progres pekerjaan, nilai anggaran, keterlambatan, serta pengawasan kualitas proyek. Dalam penyaluran bantuan sosial, OPD harus menjelaskan kriteria penerima, mekanisme pendataan, verifikasi, dan saluran pengaduan. Keterbukaan bukan berarti setiap keluhan otomatis benar, tetapi setiap keluhan harus memperoleh respons dan penjelasan yang objektif.
Dengan demikian, penetapan pelayanan informasi publik sebagai IKU seluruh perangkat daerah dalam RPJMD 2025–2029 harus diikuti indikator yang terukur. Evaluasi tidak cukup didasarkan pada keberadaan PPID atau jumlah informasi yang diunggah ke situs web. Perlu diperiksa keterbaruan data, ketepatan respons, kemudahan akses, kualitas penjelasan, penyelesaian pengaduan, dan manfaat informasi bagi masyarakat. Keterbukaan juga harus menjadi bagian dari evaluasi kinerja kepala OPD, bukan sekadar agenda administratif menjelang penilaian Monev.
Pada akhirnya, komitmen keterbukaan informasi harus dibuktikan melalui perilaku birokrasi sehari-hari. Gubernur menetapkan arah kebijakan, kepala OPD menerjemahkannya menjadi praktik kelembagaan, dan seluruh ASN menjalankannya dalam pelayanan publik. Jangan sampai pemerintah tampil terbuka dalam forum evaluasi, tetapi masyarakat masih kesulitan memperoleh informasi dari perangkat daerah yang menggunakan anggaran publik. Informasi yang tidak tersedia, pengaduan yang tidak dijawab, dan pertanyaan masyarakat yang diabaikan dapat menumpuk menjadi ketidakpercayaan.
Ketika saluran komunikasi tidak berfungsi, masyarakat dapat memilih demonstrasi untuk memperoleh perhatian pemerintah. Padahal, banyak persoalan seharusnya dapat dijelaskan dan diselesaikan melalui mekanisme informasi yang berjalan baik. Ukuran keberhasilan keterbukaan bukan seberapa meyakinkan pemerintah berbicara di hadapan panelis, melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh informasi, mengawasi kinerja, dan merasakan manfaat pemerintahan yang terbuka. Sebab, keterbukaan informasi bukan tentang seberapa banyak pemerintah mempublikasikan keberhasilannya, tetapi seberapa besar kesediaannya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan kepada masyarakat.
