LIMAPULUH KOTA – Gambir Sumatera Barat didorong tidak berhenti sebagai hasil kebun yang dijual dalam bentuk bahan mentah.
Nilai tambahnya ingin ditahan lebih lama di tingkat petani.
Salah satu pintu masuknya melalui penguatan pengolahan.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo melalui Regional IV menyerahkan 15 unit rumah kempa gambir kepada 11 kelompok tani di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.
Nilai bantuan tersebut sekitar Rp757 juta.
Penyerahan dipusatkan di Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Selasa (10/11/2026).
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang hadir dalam kegiatan tersebut.
8 Unit di Pangkalan, 7 di Kapur IX
Lima belas rumah kempa itu dibagi ke dua sentra gambir.
Sebanyak delapan unit disalurkan kepada kelompok tani di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
Tujuh lainnya ditempatkan di Kecamatan Kapur IX.
Total bantuan menjangkau 11 kelompok tani. Distribusinya meliputi sejumlah nagari, antara lain Tanjung Balik, Manggilang, Pangkalan, Gunung Malintang, Koto Bangun, Lubuk Alai, Muaro Paiti, Koto Lamo dan Sialang.
PalmCo Bidik Pengolahan di Tingkat Petani
Region Head PTPN IV Regional IV Khayamuddin Panjaitan mengatakan keberadaan sarana pengolahan menjadi bagian penting dalam pengembangan gambir sebagai komoditas unggulan.
Petani tidak cukup hanya menghasilkan daun.
Kemampuan mengolah hasil kebun ikut menentukan kualitas dan nilai ekonomi produk yang dijual.
Rumah kempa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan sekaligus membantu petani menghasilkan gambir dengan mutu lebih baik.
Menurut Khayamuddin, fasilitas tersebut juga harus dikelola secara berkelanjutan.
Artinya, setelah bangunan dan peralatan tersedia, pekerjaan berikutnya adalah memastikan kelompok tani mampu mengoperasikan, merawat dan mengembangkan usahanya.
Gambir Limapuluh Kota Bukan Komoditas Kecil
Skala ekonomi gambir di Limapuluh Kota cukup besar.
Pemprov Sumatera Barat mencatat luas sentra gambir di kabupaten tersebut sekitar 17.000 hektare, menjadi yang terbesar di Sumbar. Pesisir Selatan berada di urutan berikutnya dengan sekitar 11.000 hektare.
Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang bahkan menyebut produksi gambir daerahnya diperkirakan mencapai 1.500 ton per bulan.
Menurut Safni, sekitar 20 persen masyarakat Limapuluh Kota menggantungkan mata pencaharian pada komoditas tersebut.
Angka itu menjelaskan mengapa persoalan gambir tidak berhenti pada sektor perkebunan.
Ia menyentuh penghasilan rumah tangga.
Lapangan kerja.
Tata niaga.
Hingga ekonomi nagari.
Mahyeldi: Mutu Harus Naik
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut dukungan PalmCo tersebut.
“Dengan adanya bantuan mesin kempa ini, mudah-mudahan produksi petani bisa meningkat dan hasil kempaan juga lebih baik,” ujar Mahyeldi.
Bagi Mahyeldi, peningkatan produksi saja belum cukup.
Pengolahan juga harus dilakukan secara higienis dan menghasilkan kualitas yang konsisten.
Masalah mutu menjadi penting ketika produk akan masuk ke rantai industri yang menuntut standar tertentu.
Jangan Lagi Berhenti di Bahan Mentah
Pemprov Sumbar kini mendorong gambir bergerak lebih jauh ke hilir.
Mahyeldi mengatakan gambir dapat dikembangkan menjadi produk turunan seperti katekin dan tanin, yang memiliki pemanfaatan di berbagai sektor industri.
Karena itu, rumah kempa baru merupakan salah satu mata rantai.
Setelah pengolahan awal membaik, dibutuhkan industri lanjutan, standar mutu dan pasar yang mampu menyerap produk dengan nilai lebih tinggi.
Dengan pola itu, nilai ekonomi tidak seluruhnya berpindah setelah bahan mentah keluar dari sentra produksi.
Sebagian nilai tambah diharapkan bisa tetap berada di daerah.
Rumah Kempa Bukan Jawaban Terakhir
Di sinilah tantangan berikutnya.
Petani memiliki fasilitas pengolahan.
Namun bagaimana mutu dijaga?
Bagaimana kelembagaan kelompok tani diperkuat?
Siapa pembelinya?
Berapa harga yang diterima petani?
Dan sejauh mana produk bisa diolah lebih lanjut sebelum meninggalkan Sumatera Barat?
Pertanyaan tersebut penting karena hilirisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin atau bangunan.
Harus ada rantai yang tersambung dari kebun, pengolahan, standardisasi hingga pasar.
FPKM Jadi Jalur Dukungan
PalmCo menyalurkan dukungan tersebut melalui pendekatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar atau FPKM.
Kebijakan FPKM diatur antara lain melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Regulasi itu masih berstatus berlaku.
Dalam pelaksanaannya, fasilitasi tidak semata-mata dipahami sebagai pembangunan kebun baru.
Pengembangan usaha produktif dan kemitraan yang berkaitan dengan sektor perkebunan juga menjadi bagian dari kerangka tersebut.
PalmCo memilih masuk melalui penguatan subsistem pengolahan gambir.
Nilai Tambah Jadi Pertaruhan
Selama ini persoalan komoditas daerah sering berulang.
Daerah menghasilkan bahan baku.
Bahan keluar.
Pengolahan lanjutan berlangsung di tempat lain.
Nilai tambah terbesar akhirnya ikut pergi.
Itulah pola yang kini ingin diputus pada gambir.
Rumah kempa memang belum menjadi pabrik hilirisasi.
Tetapi dari sana kualitas bahan olahan dapat mulai diperbaiki.
Jika produksi lebih konsisten, pengolahan lanjutan dan akses pasar dapat dibangun di atas fondasi yang lebih kuat.
Dari 15 Rumah Kempa ke Industri Gambir
Bantuan PalmCo kini sudah berada di tangan kelompok tani.
Delapan unit di Pangkalan Koto Baru.
Tujuh unit di Kapur IX.
Totalnya 15 rumah kempa senilai sekitar Rp757 juta.
Tetapi ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak bangunan yang diserahkan.
Yang lebih penting adalah berapa banyak produksi yang meningkat, seberapa baik mutu gambir yang dihasilkan, dan seberapa besar tambahan pendapatan yang akhirnya kembali kepada petani.
Sebab jika Sumatera Barat ingin mengembalikan kejayaan gambir, perjalanannya tidak boleh berhenti di kebun dan rumah kempa. Gambir harus bergerak lebih jauh—masuk ke industri, produk turunan dan pasar yang memberi nilai lebih tinggi kepada petani. (*)
