SUNGAI PENUH – Kasus pengrusakan aset pemerintah yang melibatkan oknum anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Pahrudin, terus bergulir. Meski telah memasuki proses hukum setelah laporan Dinas PU Kota Sungai Penuh, kini Partai Golkar sebagai partai tempat Pahrudin bernaung mulai ikut bergerak untuk mencari jalan keluar.
Ketua DPD Golkar Sungai Penuh, Fikar Azami, mengungkapkan Pahrudin telah dipanggil Fraksi Golkar dan pengurus partai untuk menjelaskan duduk perkara kasus itu.
"Ia sudah menjelaskan secara utuh masalah ini. Fraksi sedang berkomunikasi dengan Polres untuk menyelesaikan kasus ini di luar jalur hukum, melalui skema restorative justice. Kita harapkan ada mediasi dengan pihak Dinas PU," ujar Fikar kepada Tim Jambi Link, Sabtu (15/2/2025).
Menurut Fikar Azami, Ketua DPD Golkar Sungai Penuh, aksi yang dilakukan Pahrudin bukan semata-mata bentuk pengrusakan. Tapi bagian dari perjuangan untuk menyuarakan keluhan warga.
Dari laporan yang disampaikan Pahrudin kepada partainya, DPD Golkar Sungai Penuh, Ketua Fikar Azami memaparkan kronologi kejadian yang melatarbelakangi aksi tersebut.
1. Awalnya Jalan Bisa Diakses Publik
Sebelum terjadi pengrusakan, jalan yang berada di depan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh merupakan jalur umum yang bisa dilalui warga. Jalan ini digunakan sebagai akses utama warga yang ingin menuju pusat kota atau pasar tanpa harus memutar jauh.
2. Perubahan Jalan: Aspal Dibongkar, Diganti Konblok
Sekitar satu tahun yang lalu, pemerintah melakukan proyek perbaikan jalan dengan membongkar aspal lama dan menggantinya dengan konblok. Namun, menurut informasi dari berbagai sumber, proyek ini diduga memiliki masalah konstruksi.
- Banyak konblok yang tidak terpasang dengan baik.
- Kualitas material yang digunakan dipertanyakan.
- Konblok cepat rusak dan mulai terangkat.
Akibatnya, hanya dalam beberapa bulan setelah pemasangan, jalan tersebut mengalami kerusakan parah, dengan banyak konblok yang terbuka dan menyebabkan gangguan lalu lintas.
3. Perbaikan Berulang Kali, Tetap Rusak
Melihat kondisi jalan yang rusak, pemerintah kembali melakukan perbaikan. Namun, dalam beberapa waktu, konblok tersebut kembali rusak dan tidak bertahan lama. Situasi ini semakin membuat warga resah, terutama mereka yang sering menggunakan jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
4. Jalan Ditutup Total Sejak September 2024
Karena terus mengalami kerusakan yang tidak kunjung selesai, pada September 2024, pemerintah memutuskan untuk menutup jalan tersebut secara total dengan memasang pembatas permanen (palang besi dan beton). Keputusan ini membuat warga harus memutar lebih jauh untuk mencapai tujuan mereka, terutama menuju pasar dan pusat kota.
Keputusan penutupan jalan inilah yang memicu banyak keluhan dari warga. Mereka merasa jalan tersebut merupakan akses vital, dan penutupan tanpa solusi alternatif sangat merugikan pengguna jalan.
5. Keluhan Warga Mengarah ke DPRD, Pahrudin Bertindak
Seiring waktu, keluhan dari warga semakin banyak. Mereka menyampaikan protes kepada anggota DPRD Kota Sungai Penuh, salah satunya Pahrudin dari Partai Golkar. Warga merasa bahwa pemerintah tidak memberikan solusi konkret atas masalah ini dan justru memperburuk kondisi aksesibilitas mereka.
Sebagai bentuk respons terhadap aspirasi warga, Pahrudin kemudian mengambil langkah dengan mencoba membuka palang pembatas jalan di lokasi tersebut. Namun, aksi ini justru dianggap sebagai pengrusakan fasilitas umum oleh pihak Dinas PU Kota Sungai Penuh.
6. Aksi Pengrusakan Terekam dan Viral di Media Sosial
Saat Pahrudin melakukan aksinya, ia juga menyiarkan secara langsung melalui akun Facebook pribadinya. Video tersebut memperlihatkan bagaimana ia dan beberapa warga membongkar pembatas jalan. Aksi ini pun viral, menarik perhatian publik dan media.
"Dulu jalan di depan Gedung Nasional bisa dilewati. Tapi sejak setahun lalu, diganti dengan konblok. Mungkin karena konstruksinya tidak baik, konblok itu rusak berkali-kali. Akhirnya pemerintah memutuskan memblokir jalan itu pada September 2024. Akibatnya, warga yang ingin ke pasar harus mutar jauh," jelas Fikar.
Ia menambahkan bahwa banyak warga yang mengeluh kepada Pahrudin karena jalan tersebut sangat vital.
"Apa yang dilakukan Pahrudin sebenarnya untuk menyuarakan aspirasi warga. Kami berharap pihak Dinas PU bisa melihat ini dari sudut pandang lain," tambahnya.(*)
Add new comment