JAMBI – Aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan diminta segera mengawasi ketat dan mengaudit penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang digunakan untuk bongkar muat batu bara di Jambi. Pasalnya, tanpa pengawasan ketat, TUKS bisa menjadi celah penyelundupan dan penghindaran pajak yang merugikan negara.
Berdasarkan data dari Direktorat Kepelabuhan Dirjen Perhubungan Laut, Provinsi Jambi memiliki 59 TUKS yang tersebar di Pelabuhan Talang Duku (46 TUKS), Muara Sabak (2 TUKS), Kuala Tungkal (11 TUKS).
Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mencatat 11 TUKS di Talang Duku aktif melayani ekspor batu bara, meski seharusnya TUKS hanya diperuntukkan bagi kepentingan industri, bukan untuk aktivitas komersial pihak lain.
Namun, tanpa pengawasan yang ketat, TUKS berpotensi disalahgunakan.
Mantan Kapolda Jambi, Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono, menegaskan bahwa penggunaan TUKS yang tidak sesuai aturan bisa merugikan negara hingga miliaran rupiah.
"Penggunaan TUKS memang harus diawasi ketat. Terutama kaitannya untuk Batubara. Jangan sampai disalahgunakan," ujarnya.
Jika penyalahgunaan ini dibiarkan, maka negara akan mengalami kerugian triliunan rupiah dalam jangka panjang, karena Royalti dan pajak ekspor batu bara tidak terbayar. Bea keluar dari aktivitas bongkar muat tidak masuk ke kas negara. Retribusi pelabuhan resmi terlewatkan.
Lebih lanjut, Bambang meminta audit besar-besaran terhadap semua TUKS di Jambi untuk memastikan izin operasional mereka sah dan tidak digunakan untuk ekspor ilegal.
"Kalau ada yang menyalahgunakan, harus segera ditindak! Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga soal penegakan hukum," tambahnya.
"Jangan sampai TUKS menjadi 'pelabuhan hantu' yang memfasilitasi ekspor batu bara tanpa izin," imbuhnya.(*)
Add new comment