Batubara Jambi

JAMBI – Aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan diminta segera mengawasi ketat dan mengaudit penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang digunakan untuk bongkar muat batu bara di Jambi. Pasalnya, tanpa pengawasan ketat, TUKS bisa menjadi celah penyelundupan dan penghindaran pajak yang merugikan negara.

Berdasarkan data dari Direktorat Kepelabuhan Dirjen Perhubungan Laut, Provinsi Jambi memiliki 59 TUKS yang tersebar di Pelabuhan Talang Duku (46 TUKS), Muara Sabak (2 TUKS), Kuala Tungkal (11 TUKS).

Jambi – Polemik ihwal pengelolaan Batubara di Jambi, mulai dari masalah tambang ilegal, dokumen terbang, TUKS hingga reklamasi kian hangat diperbincangkan publik. Kinerja Inspektur tambang, selaku ‘tentara’ di garda terdepan pengelolaan Batubara turut tersorot.

Publik mempertanyakan mengapa inspektur tambang tak bersuara. Bagaimana gerak aksi mereka memproteksi penyimpangan pengelolaan batubara di lapangan.

Jambi – Dugaan pelanggaran tambang batubara oleh PT Kuansing Inti Makmur (KIM) di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, kembali mencuat.

Menurut Hadi Prabowo, aktivis LSM MAPPAN, perusahaan ini telah mereka laporkan karena diduga melakukan aktivitas penambangan di luar area Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi (IUP-OP). Kata Hadi, ini berpotensi merugikan negara dalam bentuk kebocoran pajak dan royalti.

JAMBI – Polemik perizinan Stockpile Batu Bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di kawasan Aur Duri, Kota Jambi, kembali mencuat ke publik. Setelah Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, secara tegas menolak permohonan izin pembangunan, kini nasib proyek kontroversial itu ada di tangan Wali Kota Jambi terpilih, Dr. Maulana.

BUNGO – Wakil Ketua DPRD Bungo, Darwandi, SH, geram dengan masih beroperasinya stockpile batu bara ilegal milik PT SGM, PT SKE, dan beberapa perusahaan lainnya yang terang-terangan melanggar aturan.

Sudah hampir satu tahun aktivitas ini berlangsung, namun Dinas Perizinan terkesan tutup mata. Darwandi dengan tegas meminta agar instansi terkait segera bertindak. Jika tidak, DPRD akan mengambil langkah lebih keras.

Jambi – Bisnis batubara di Jambi kian panas. Potensi pajak dan royalti yang seharusnya menjadi pemasukan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah diduga hanya memperkaya segelintir kelompok.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Horizon, yang kini menjadi bagian dari Tim Transisi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jambi, menegaskan bahwa provinsi Jambi memiliki potensi besar dari pajak dan royalti batubara yang seharusnya dinikmati rakyat, bukan dikuasai segelintir orang.

Jambi – Gelombang protes terhadap ketidakberesan dalam tata kelola batubara di Jambi semakin deras. Warga dan netizen kini menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera bertindak menertibkan bisnis batubara di Jambi.

Di media sosial, netizen menyoroti berbagai persoalan yang tak kunjung selesai, mulai dari mandeknya proyek jalan khusus batubara, penertiban penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk batubara, hingga dugaan penghindaran pajak dan royalti yang merugikan negara.

Jambi – Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB), Asnawi Abdul Rachman, mengklarifikasi bahwa tongkang batu bara yang menabrak Jembatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, bukanlah tongkang ilegal. Ia memastikan bahwa seluruh dokumen operasional tongkang tersebut lengkap dan sesuai dengan aturan.

“Kami pastikan tongkang yang terlibat insiden ini legal. Untuk tongkang pasti ada izinnya, dan dokumen operasionalnya lengkap,” ujar Asnawi kepada Jambi Link, Selasa (28/1/2025).

Kiprah PPTB mulai membetot perhatian publik. Nama PPTB mendadak ramai dibincangkan seiring terjadinya insiden tongkang batubara menabrak jembatan tembesi, pekan lalu. PPTB terlihat paling sibuk, baik sibuk mengurusi tongkang yang menabrak ataupun melakukan klarifikasi ke media melalui serangkaian konferensi pers.

Namun, banyak yang bertanya-tanya apa itu PPTB?

Organisasi apa itu?

Jambi – Di tengah wacana pembukaan kembali jalur darat untuk angkutan batu bara, polemik di masyarakat semakin memanas. Sebagian mendukung dengan alasan potensi lapangan kerja bagi ribuan sopir dan UMKM, sementara banyak pula yang menolak akibat dampak negatif berupa kemacetan dan kerusakan jalan.

Merespons situasi ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jambi melalui bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan (Kumhankam) menyatakan sikap tegas untuk membela kepentingan masyarakat luas.