Batubara Jambi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyoroti langsung keberadaan truk batubara yang masih melintas di jembatan bailey (jembatan sementara) di ruas Jalan Lintas Jambi – Sumatera Barat. Saat mengunjungi Command Center Direktorat Jenderal Bina Marga, Rabu malam (26/3/2025), Dody sempat melihat tayangan CCTV dan spontan mengomentari lalu lintas di jembatan tersebut.

"Tuh ada truk batu bara. Ketipu semua," celetuknya, disambut tawa orang-orang di ruang command center, menunjukkan betapa peliknya pengawasan di lapangan.

Penyidikan dugaan penyimpangan dana iuran pengusaha batubara yang dikelola Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin menarik perhatian publik. Setelah sebelumnya Ketua PPTB, Asnawi, diperiksa selama 5 jam, kali ini giliran bendahara dan ketua PPTB periode sebelumnya yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Unit Tipikor Polresta Jambi, Rabu (20/3/2025).

Namun, pantauan di lapangan hingga sore hari, tidak tampak adanya aktivitas pemeriksaan terkait kasus ini.

Setelah sekian lama bungkam, Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB), Asnawi, akhirnya buka suara usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Unit Tipikor Polresta Jambi, Kamis (13/3/2025).

Kepada wartawan, Asnawi mengungkapkan dirinya diperiksa sejak pagi hingga pukul 15.00 WIB. Ia mengaku menjalani pemeriksaan terkait laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di PPTB, khususnya terkait iuran dari para pengusaha batubara.

Diam-diam Tipikor Polresta Jambi tengah mengusut kasus iuran pengusaha Batubara ke PPTB. Kasus ini ramai diberitakan beberapa pekan ini.

Penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Jambi, bahkan telah memulai penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Asnawi, Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB) Jambi.

Informasinya Ketua PPTB itu diperiksa pada Kamis, 13 Maret 2025 pagi. Pemeriksaan ini dilakukan terkait anggaran iuran pengusaha kepada PPTB.

Jambi – Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Senin (10/3/2025), untuk mendesak penegak hukum mengusut dugaan penyelewengan dalam operasional stockpile batubara milik PT PMP yang berada di zona inti Candi Muaro Jambi.

Menurut MPRJ, keberadaan stockpile batubara di kawasan cagar budaya nasional ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menjadi tempat penyelundupan batubara ilegal serta merugikan negara dari sisi pajak, royalti, dan cukai.

Polemik ihwal pungutan kompensasi hauling batubara terus menyeruak. Kali ini, Jefri Bintara Pardede, eks anggota DPRD Kota Jambi menyoroti masalah pungutan hauling batubara yang melintas jalur integra.

Jefri mempertanyakan legalitas, transparansi, dan dasar hukum pemungutan dana dengan kurs dolar per ton yang dibebankan kepada pengusaha batubara yang melintasi jalur ini.

Apakah ini pungutan resmi atau bentuk "pajak liar" yang tidak memiliki dasar hukum?

Gonjang-ganjing ihwal pengelolaan iuran miliaran rupiah dari pengusaha tambang ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus memanas. Masalah peruntukan dana, legalitas PPTB dalam mengelola uang miliaran, hingga dugaan penghindaran pajak menjadi perbincangan yang semakin luas.

Namun, hingga saat ini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Dikonfirmasi via WhatsApp tak dijawab, ditelpon pun tak direspon. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari pengusaha batubara.

Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah menjadi pusat putaran uang triliunan rupiah dari bisnis batu bara. Namun, pertanyaan yang terus membumbung: siapa sebenarnya penikmat kekayaan ini?

Apakah rakyat Jambi ikut merasakan manisnya emas hitam yang dikeruk dari tanah mereka?

Realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Di tengah besarnya nilai transaksi bisnis batu bara itu, warga justru menjadi penonton. Mereka hanya merasakan debu, jalanan rusak, air sungai tercemar, serta ancaman bencana ekologis akibat tambang batu bara yang semakin menggila.

JAMBI – Aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan diminta segera mengawasi ketat dan mengaudit penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang digunakan untuk bongkar muat batu bara di Jambi. Pasalnya, tanpa pengawasan ketat, TUKS bisa menjadi celah penyelundupan dan penghindaran pajak yang merugikan negara.

Berdasarkan data dari Direktorat Kepelabuhan Dirjen Perhubungan Laut, Provinsi Jambi memiliki 59 TUKS yang tersebar di Pelabuhan Talang Duku (46 TUKS), Muara Sabak (2 TUKS), Kuala Tungkal (11 TUKS).

Jambi – Polemik ihwal pengelolaan Batubara di Jambi, mulai dari masalah tambang ilegal, dokumen terbang, TUKS hingga reklamasi kian hangat diperbincangkan publik. Kinerja Inspektur tambang, selaku ‘tentara’ di garda terdepan pengelolaan Batubara turut tersorot.

Publik mempertanyakan mengapa inspektur tambang tak bersuara. Bagaimana gerak aksi mereka memproteksi penyimpangan pengelolaan batubara di lapangan.