Kerinci – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Dr. Jafar Ahmad, M.Si., akhirnya angkat bicara menanggapi aksi aspirasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di IAIN Kerinci, Senin (10/03/2025).
Dalam pernyataannya, Rektor menegaskan bahwa keputusan mengenai keberlanjutan program KIP-K sepenuhnya berada di tangan mahasiswa penerima KIP-K, melalui forum internal mereka, Forma KIP-K IAIN Kerinci. Kampus, kata Jafar, tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan diambil oleh forum tersebut.
"Kewenangan menentukan nasib program ini sebenarnya ada di tangan mahasiswa KIP-K. Kampus tidak akan intervensi, dan kami siap menghormati hasil keputusan apa pun," ujar Jafar.
Aksi yang digelar HMI Cabang Kerinci berfokus pada evaluasi program KIP-K, yang telah berjalan di IAIN Kerinci sejak tahun 2022.
Mahasiswa meminta adanya transparansi dan kejelasan mekanisme dalam penyaluran serta keberlanjutan KIP-K di kampus.
Menanggapi hal ini, Rektor mengapresiasi partisipasi aktif HMI dalam menyampaikan aspirasi mereka.
"Ini adalah bentuk kedewasaan dalam berdiskusi. Kampus selalu membuka ruang dialog, selama sesuai dengan koridor keilmuan dan etika," imbuhnya.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi program harus mengacu pada mekanisme formal yang telah disepakati, dan keputusan tetap berada di Forma KIP-K IAIN Kerinci.
Jafar menjelaskan bahwa Forma KIP-K IAIN Kerinci merupakan representasi mahasiswa penerima KIP-K, yang memiliki mandat penuh untuk melakukan kajian sebelum memutuskan apakah program ini akan berlanjut atau ada kebijakan baru yang perlu diubah.
"Hasil keputusan Forma KIP-K nantinya akan menjadi acuan resmi bagi pihak kampus dalam menjalankan program ini ke depan," kata Jafar.
Kampus, kata dia, akan menghormati segala bentuk keputusan yang dihasilkan, selama itu sesuai dengan mekanisme formal yang telah disepakati.
"Kami berharap semua pihak dapat memahami mekanisme ini. Kampus tetap komitmen untuk mendukung transparansi dan demokrasi dalam kebijakan pendidikan," tutup Jafar.
Add new comment