Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menjadi tuan rumah dalam kegiatan kunjungan lapangan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, dalam rangka memperkuat kelembagaan instansi vertikal kementerian hukum di daerah. Kegiatan ini digelar di Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Jalan Kapten Sujono, Kota Baru, Jambi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen strategis untuk meninjau kembali struktur organisasi yang ada saat ini. Ia menyoroti pentingnya penyesuaian kelembagaan agar selaras dengan beban kerja dan kompleksitas tugas di lapangan.
“Struktur organisasi saat ini, khususnya pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, belum relevan dengan jumlah dan jenis tugas yang diemban. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas,” ujarnya dalam paparan kepada tim Deputi KemenPANRB.
Idris juga menekankan pentingnya pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada ketua tim kerja agar mampu melakukan koordinasi lintas instansi secara langsung. Ia merekomendasikan penguatan struktur organisasi serta penempatan sumber daya manusia yang lebih proporsional sesuai kebutuhan teknis dan administratif.
Dari aspek tata laksana, ia juga menggarisbawahi adanya kendala eselonisasi yang menyulitkan koordinasi eksternal. Karena itu, penguatan posisi dan kewenangan jabatan struktural diusulkan agar pelayanan publik yang dijalankan Kanwil dapat berjalan lebih efisien.
Selain isu kelembagaan, dalam paparannya Idris juga memaparkan sejumlah tantangan teknis yang dihadapi bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, mulai dari pelaporan notaris yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), hingga minimnya akses layanan di daerah terpencil. Sebagai solusi, Kanwil telah mengembangkan inisiatif seperti pemanfaatan aplikasi Pelaris, layanan mobile KI, serta kolaborasi dengan pemda dan BUMN.
Dari sisi SDM, Kanwil Kemenkum Jambi memiliki 88 pegawai dengan komposisi 3 jabatan pimpinan tinggi, 3 administrator, dan 64 jabatan fungsional. Dengan struktur dan beban kerja saat ini, Idris menegaskan bahwa penataan ulang kelembagaan menjadi keharusan, bukan pilihan.
Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB dalam kunjungannya mendukung penuh usulan tersebut dan m
emaparkan arah kebijakan penataan kelembagaan instansi vertikal kementerian, yang mendorong pembentukan Integrated Organization Model serta kelembagaan mandiri untuk fungsi-fungsi hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menyelaraskan struktur kelembagaan yang ada dengan arah kebijakan nasional reformasi birokrasi, demi menghadirkan pelayanan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan profesional di daerah. (*)
Add new comment