Sarolangun – Pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan kesiapan mereka untuk menyambut kehadiran Program Sekolah Rakyat (SR), sebuah program pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos) yang dirancang untuk memberi akses belajar kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Meski sudah menyatakan siap, pelaksanaan program ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sarolangun, H. Arsyad, mengatakan bahwa Pemkab telah menuntaskan persoalan krusial berupa penentuan lahan untuk pembangunan fisik sekolah.
“Awalnya lokasi kami usulkan di belakang eks Unsar. Namun, setelah dilakukan evaluasi, usulan itu ditolak karena berada di kawasan aliran sutet dan dekat sungai. Akhirnya, kami putuskan lokasi baru di arah Lembaga Pemasyarakatan Sarolangun, yang merupakan tanah milik Pemda. Lokasi ini sudah disetujui tiga kementerian sekaligus,” ungkap Arsyad, Kamis (8/8/2025).
Tiga kementerian yang memberikan lampu hijau adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian PUPR. Meski demikian, Arsyad menegaskan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai teknis pembangunan dan mekanisme penerimaan siswa.
Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat akan mengakomodasi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, termasuk yang masuk kategori miskin ekstrem. Target awal penerimaan di Sarolangun adalah minimal 700 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Kami menunggu data resmi dari Kemensos untuk memastikan kualifikasi calon siswa. Tujuannya jelas: anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem harus mendapat akses pendidikan yang layak,” jelas Arsyad.
Di beberapa daerah, Sekolah Rakyat sudah mulai beroperasi dan bahkan telah menerima siswa baru pada Tahun Ajaran 2025. Sementara itu, Sarolangun memilih menuntaskan seluruh persiapan infrastruktur dan administrasi agar saat juknis keluar, pelaksanaan bisa langsung dimulai.
Pemkab Sarolangun optimistis kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi game changer dalam pemerataan pendidikan, sekaligus menekan angka putus sekolah akibat kendala ekonomi.
“Kami sudah sangat siap. Lahan tersedia, dukungan kementerian ada, dan masyarakat pun menunggu. Tinggal menunggu juknis, setelah itu insya Allah program ini langsung berjalan,” pungkas Arsyad.
Program ini juga diharapkan menjadi model kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada aspek pendidikan inklusif dan keberlanjutan pembiayaan bagi siswa dari keluarga rentan ekonomi.(*)
Add new comment