Jambi – Dalam forum strategis Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jambi tahun 2025, Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief tampil dengan paparan yang memadukan urgensi program nasional dan kebutuhan keamanan daerah. Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris ini digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Rabu (14/8/2025), mengusung tema “Sinergitas Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Forkopimda Terkait Isu-isu Aktual Provinsi Jambi Tahun 2025”.
Rakor ini dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota, unsur pimpinan DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, dan tokoh strategis daerah. Dari Batang Hari, Fadhil hadir bersama Ketua DPRD Batang Hari, Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari, Wakil Kapolres Batang Hari, Kepala Kantor Kesbangpol, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Bunnak), serta Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
Dalam paparannya, Fadhil menegaskan pentingnya percepatan pengimplementasian Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batang Hari. Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada strategi berbasis data yang valid dan terukur.
“Program MBG bukan hanya soal pembagian makanan, tetapi juga intervensi gizi yang terencana dengan baik, tepat sasaran, dan terpantau. Kita harus memastikan kualitas dan kontinuitasnya agar benar-benar berdampak pada kesehatan generasi muda,” ujarnya.
Fadhil memaparkan bahwa Kabupaten Batang Hari sudah menyiapkan pemetaan sekolah penerima manfaat, mekanisme pendistribusian, dan kolaborasi lintas OPD untuk mendukung implementasi MBG secara optimal.
Selain itu, Fadhil mengangkat isu konflik lahan dengan Suku Anak Dalam (SAD) yang selama ini kerap memicu gesekan sosial. Ia menilai penanganan masalah ini harus melibatkan pendekatan terpadu antara pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, dan kementerian terkait.
“Konflik lahan dengan SAD tidak bisa hanya diselesaikan dari sisi hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Kita butuh solusi permanen yang melindungi hak masyarakat adat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan investasi daerah,” kata Fadhil.
Poin krusial yang disampaikan Fadhil adalah usulan pembentukan Komando Resor Militer (Korem) Batang Hari. Usul ini ia tujukan langsung kepada Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto yang turut hadir di forum tersebut.
“Kehadiran Korem di Batang Hari akan memperkuat sinergi keamanan di wilayah tengah Jambi, sekaligus menjadi basis strategis dalam mendukung percepatan pembangunan, pengamanan aset negara, dan penanganan potensi konflik,” tegasnya.
Menurut Fadhil, posisi Batang Hari yang berada di jalur lintas strategis Provinsi Jambi menjadikannya titik penting untuk pengawasan keamanan dan logistik. Kehadiran Korem akan memudahkan koordinasi TNI-Polri dengan pemerintah daerah dalam merespons isu keamanan, bencana, maupun pengamanan program nasional seperti MBG.
Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya menyambut baik masukan dari para kepala daerah, termasuk usulan strategis dari Batang Hari. Al Haris menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji lebih lanjut pendirian Korem Batang Hari bersama TNI AD dan Kementerian Pertahanan, serta memfasilitasi penyelesaian konflik lahan yang menjadi perhatian bersama.
Rakor ini diakhiri dengan sesi pembahasan isu-isu aktual tiap daerah, penandatanganan komitmen bersama sinergitas Forkopimda, dan penegasan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.(*)
Add new comment