Pemerintah Provinsi Jambi bersiap menghadapi ancaman penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Kondisi ini dinilai akan menambah tekanan fiskal daerah, terutama untuk pembiayaan infrastruktur strategis.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jambi menggelar Diskusi Rabuan Series (D.R.S.) dengan tema “Menavigasi Tekanan Fiskal: Strategi Memperkuat Ketahanan Anggaran Provinsi Jambi”. Kegiatan dijadwalkan pada Rabu, 13 Agustus 2025, pukul 08.30 WIB di Ruang Aula Mayang Mangurai, Kantor Bappeda Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi melalui Surat Keputusan Nomor 324/KEP.GUB/Bappeda-1.2/2025 menugaskan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) untuk membantu merumuskan langkah strategis mengantisipasi tekanan fiskal. Penurunan pendapatan daerah ini diperkirakan akibat berkurangnya alokasi dana pusat, penurunan PAD, hingga penyesuaian transfer ke daerah.
Tiga pembicara akan memaparkan solusi dari perspektif berbeda. Kepala Kanwil DJPb Jambi – strategi pembiayaan inovatif menutup defisit, termasuk dukungan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sesuai PMK No 68/2024.
Drs. H. Arpani, M.Si. (TAG Provinsi Jambi) – analisis akar penyebab defisit APBD Jambi tiga tahun terakhir.
Kepala BPKPD Provinsi Jambi – kapasitas fiskal daerah, kontribusi PAD, dan ketergantungan dana transfer.
Diskusi melibatkan Tenaga Ahli Gubernur Jambi 2025, Komisi III DPRD Provinsi Jambi, perangkat daerah strategis (Bappeda, BPKPD, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Dinas Perdagangan, hingga Dinas Ketahanan Pangan), seluruh Bappeda dan BPKPD kabupaten/kota, serta instansi kunci seperti Bank Indonesia, Bank 9 Jambi, Kadin, GABKI, perguruan tinggi, dan lembaga adat.
Ketua TAG Jambi Syahrasaddin menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan ajang pencarian solusi konkret yang bisa langsung diimplementasikan. Ia menegaskan masih ada kesempatan dan waktu untuk mencari solusi karena APBD 2026 belum diketok palu.
“Tekanan fiskal ini nyata, dan kalau tidak diantisipasi sejak sekarang, pembangunan prioritas bisa terhambat. Kita ingin memastikan semua pemangku kepentingan berada di meja yang sama, saling bertukar data dan ide, agar strategi yang dihasilkan nanti benar-benar aplikatif,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan DPRD, akademisi, dan sektor swasta adalah kunci agar solusi yang disepakati memiliki kekuatan eksekusi di lapangan.
Langkah Pemprov mengundang seluruh pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan membangun strategi terpadu. Skema KPBU menjadi sorotan karena berpotensi menjadi alternatif pembiayaan tanpa membebani kas daerah. Namun, efektivitasnya bergantung pada kualitas proyek yang diajukan dan kemampuan daerah memenuhi standar kelayakan investasi.
Dengan mengundang DPRD, perguruan tinggi, dan pelaku usaha, Pemprov seolah ingin memadukan kekuatan politik, akademik, dan sektor swasta untuk mengamankan keberlanjutan program prioritas di tengah ancaman pengetatan anggaran.
Saat ini, acara sedang berlangsung.(*)
Add new comment