Jakarta – Bupati Pati Sudewo mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (27/8/2025), sekitar pukul 09.43 WIB. Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Ya, memenuhi panggilan,” kata Sudewo singkat kepada jurnalis yang menunggu kedatangannya. Ia juga menegaskan tidak membawa berkas apapun.
Ketika disinggung soal aksi masyarakat Pati yang sebelumnya mengirimkan surat ke KPK sebagai bentuk dukungan, Sudewo hanya berkomentar singkat, “Semoga baik-baik saja.”
Kasus ini menjerat sejumlah pejabat DJKA Kemenhub dan pihak swasta terkait proyek jalur ganda kereta api Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, serta beberapa proyek rel lain di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Nama Sudewo sempat disebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023, saat jaksa penuntut umum KPK menghadirkan bukti penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari rumahnya. Foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan asing dipamerkan di ruang sidang.
Namun, Sudewo membantah menerima aliran dana tersebut. Ia juga membantah tuduhan menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari pejabat Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di kantor BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan 15 orang tersangka hingga Agustus 2025. Mereka terdiri dari pejabat DJKA, pihak swasta, hingga aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub. Bahkan, dua korporasi juga ikut ditetapkan sebagai tersangka.
Terbaru, pada 12 Agustus 2025, KPK menahan tersangka ke-15 yakni Risna Sutriyanto (RS), ASN di Kemenhub.
Dugaan korupsi dalam kasus ini berkaitan dengan rekayasa pengaturan tender proyek kereta api. Pemenang tender disebut sudah diatur sejak tahap administrasi, dengan praktik suap menyasar sejumlah pejabat terkait.
Proyek-proyek yang masuk dalam penyidikan KPK antara lain:
- Jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso (Jawa Tengah)
- Pembangunan jalur kereta api Makassar (Sulawesi Selatan)
- Empat proyek konstruksi rel dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur (Jawa Barat)
- Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Add new comment