Muara Bungo - Realisasi belanja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo pada awal tahun 2026 masih berjalan lambat.
Hingga Februari 2026, dari total rencana belanja ratusan miliar rupiah, tercatat baru satu paket pekerjaan yang sukses terealisasi alias "pecah telur" dalam sistem monitoring pengadaan.
Berdasarkan data live monitoring dashboard pengadaan Kabupaten Bungo, total Belanja Pengadaan yang direncanakan tahun ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 231.963.250.064 (Rp 231,9 Miliar).
Namun, dari ribuan paket yang direncanakan, angka yang masuk dalam kolom Realisasi Pengadaan baru menyentuh Rp 226.734.150 atau hanya 1 paket saja.
Artinya, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 205.274.712.499 yang statusnya "Belum Terealisasi" dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Bungo di sisa tahun anggaran.
Satu-satunya paket yang sudah berjalan tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bungo.
Paket pekerjaan tersebut adalah "Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Lainnya (Pemeliharaan LPJU)" dengan metode E-Purchasing melalui E-Katalog 6.0.
Nilai paket yang dikerjakan oleh penyedia HONORIS INDUSTRY ini persis sama dengan angka realisasi yang tercatat di dashboard, yakni Rp 226.734.150 dengan status ON PROCESS.
Langkah Dinas Perkim ini menjadi pembuka serapan anggaran belanja langsung di saat dinas-dinas lain masih dalam tahap perencanaan.
Melihat peta rencana pengadaan Bungo tahun 2026, Pemkab tampaknya mulai meninggalkan cara-cara tender konvensional untuk paket-paket reguler.
Data menunjukkan metode E-Purchasing (Belanja Daring) mendominasi dengan nilai rencana Rp 61.137.545.928 untuk 1.748 paket.
Selain itu, metode Pengadaan Langsung juga masih menjadi favorit dengan alokasi Rp 54.343.584.674 (371 paket).
Sementara itu, metode Tender tercatat sangat minim, hanya direncanakan untuk 6 paket pekerjaan dengan total nilai Rp 20.055.192.224.
Kabar baiknya, APBD Bungo 2026 terlihat sangat berpihak pada pelaku usaha kecil. Dari total profil penyedia, porsi untuk UMKK dialokasikan sebesar Rp 169.148.948.452 (4.523 paket).
Angka ini jauh melampaui alokasi untuk usaha Non-UMKK yang hanya dipatok sebesar Rp 35.137.348.197.
Masyarakat menanti percepatan realisasi dari Pemkab Bungo agar perputaran ekonomi daerah, khususnya bagi ribuan UMKM yang telah dijatahkan anggaran tersebut, dapat segera bergerak.(*)
