Bungo - Transformasi wajah perkotaan Kabupaten Bungo di Tahun Anggaran 2026 ternyata dilakukan secara besar-besaran dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) tidak hanya sekadar menata jalur pejalan kaki, tetapi juga membangun ruang terbuka hijau baru di kawasan yang sama.
Bungo - Wajah tata kota di Kabupaten Bungo dipastikan bakal semakin cantik dan ramah pejalan kaki pada tahun 2026 ini. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) telah mengalokasikan dana miliaran rupiah khusus untuk membangun fasilitas trotoar atau pedestrian.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tata kota tersebut diberi nomenklatur Pedestrian Sri Soedewi yang tercatat dengan Kode RUP 65372007.
Bungo - Alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bungo pada Tahun Anggaran 2026 benar-benar mencengangkan. Bayangkan, instansi ini kedapatan menyiapkan dana belasan miliar rupiah yang dialokasikan murni hanya untuk membayar tagihan listrik.
Berdasarkan data yang dihimpun, paket super jumbo tersebut terdaftar dengan Kode RUP 65430242 di bawah nomenklatur Belanja Tagihan Listrik.
Tak main-main, total pagu yang disiapkan oleh Dinas Perkim Bungo menyentuh angka fantastis, yakni Rp 12.034.800.612 (Rp 12,03 Miliar).
Muara Bungo - Realisasi belanja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo pada awal tahun 2026 masih berjalan lambat.
Hingga Februari 2026, dari total rencana belanja ratusan miliar rupiah, tercatat baru satu paket pekerjaan yang sukses terealisasi alias "pecah telur" dalam sistem monitoring pengadaan.
Berdasarkan data live monitoring dashboard pengadaan Kabupaten Bungo, total Belanja Pengadaan yang direncanakan tahun ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 231.963.250.064 (Rp 231,9 Miliar).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo diam-diam tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Korps Adhyaksa kini membidik dugaan penyimpangan pada proyek sanitasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Informasi yang dihimpun, dugaan rasuah ini tidak main-main karena disinyalir menyebabkan kerugian negara selama tiga tahun anggaran berturut-turut, yakni pada tahun 2021, 2022, dan 2023.