Kritik terhadap Pelantikan Pejabat Eselon II di Tebo

Pelantikan tiga pejabat eselon II di Kabupaten Tebo oleh Pj Bupati Varial Adhi Putra menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dalam proses seleksi dan kesiapan para pejabat baru dalam menghadapi tantangan besar birokrasi di pemerintahan daerah.

Dalam sebuah seremoni di Aula Rumah Dinas Bupati Tebo, Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Varial Adhi Putra, melantik tiga pejabat eselon II hasil lelang jabatan pada Kamis (15/8/2024). Eko Nurynto kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Sugiarto sebagai Kepala Badan Kesbangpol, dan Riswan Pasaribu sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pelantikan ini tampak mulus, namun di balik itu muncul pertanyaan mendasar: Apakah pengisian jabatan ini murni untuk meningkatkan kinerja birokrasi, ataukah hanya formalitas belaka?

Transparansi dalam Proses Seleksi: Fakta atau Mitos?

Varial Adhi Putra dalam sambutannya menekankan bahwa ketiga pejabat ini dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan berbasis kompetensi. Namun, perlu dipertanyakan seberapa transparan proses lelang jabatan ini? Apakah seleksi ini benar-benar mengutamakan kompetensi dan integritas, atau justru terjebak dalam praktik lama yang penuh dengan formalitas administratif?

Amanah atau Beban bagi Para Pejabat Baru?

Pj Bupati menggarisbawahi bahwa jabatan yang diemban oleh ketiga pejabat ini adalah sebuah amanah yang berat. Namun, dengan tantangan besar yang dihadapi sektor pelayanan publik di Tebo, seperti penyediaan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, apakah mereka benar-benar siap? Ataukah para pejabat baru ini akan terjebak dalam birokrasi lamban yang sering kali menjadi ciri khas pemerintahan daerah?

Kolaborasi Antar Pejabat: Harapan atau Hambatan?

Varial Adhi Putra juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pejabat. Namun, kenyataannya, kolaborasi di pemerintahan sering kali terhambat oleh ego sektoral dan kepentingan individu. Apakah pejabat-pejabat ini mampu menjalin kerja sama yang efektif demi kepentingan masyarakat, ataukah mereka akan terjebak dalam persaingan internal yang bisa menghambat pelayanan publik?

Pelantikan tiga pejabat eselon II di Kabupaten Tebo ini membawa harapan sekaligus keraguan. Ada harapan bahwa mereka akan membawa perubahan positif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, kekhawatiran tetap ada bahwa pelantikan ini mungkin hanya sekadar formalitas tanpa dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah.(*)