Tanjab Timur – Kabupaten Tanjung Jabung Timur datang membawa pesan serius kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
Pesan itu disampaikan langsung Bupati Tanjab Timur dalam diskusi bersama Tenaga Ahli Gubernur Jambi.
Nada yang dibawa bukan sekadar keluhan. Tapi alarm.
Bupati menjelaskan, kondisi Tanjab Timur saat ini cukup mengkhawatirkan. Daerah pesisir timur Jambi itu masih bergulat dengan banyak persoalan dasar. Mulai dari kemiskinan, stunting, keterbatasan fiskal daerah, hingga infrastruktur jalan yang jauh dari ideal.
“Tanjab Timur ini kondisinya sedikit mengkhawatirkan,” demikian pokok penjelasan Bupati dalam forum tersebut.
Ia menyebut Tanjab Timur masih berada dalam posisi sulit. Bahkan disebut sebagai daerah termiskin di Provinsi Jambi. Di sisi lain, angka stunting juga masih tinggi.
Karena itu, Bupati berharap Pemerintah Provinsi Jambi bisa memberi perhatian lebih besar kepada Tanjab Timur.
Lebih fokus.
Lebih peduli.
Lebih care.
Masalah paling besar yang disampaikan Bupati adalah infrastruktur jalan.
Menurutnya, kondisi jalan mantap di Tanjab Timur hanya sekitar 16 persen.
Angka itu menjadi gambaran keras betapa beratnya beban daerah.
Jalan yang semestinya menjadi nadi ekonomi, justru banyak yang belum mampu menopang mobilitas warga, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Masalah utama Tanjab Timur adalah infrastruktur jalan,” kata Bupati.
Ia meminta persoalan itu dikaji lebih serius oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Tenaga Ahli Gubernur.
Bupati menilai, jika jalan tidak segera ditangani, Tanjab Timur akan terus tertinggal. Bukan karena tidak punya potensi. Tapi karena potensi itu tersandera oleh akses yang buruk.
Bupati juga menyinggung keterbatasan anggaran daerah.
APBD Tanjab Timur disebut sangat kecil. Ruang fiskal daerah terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan sangat besar.
Dengan kondisi seperti itu, Tanjab Timur tidak bisa berjalan sendiri.
Bupati berharap ada dukungan dari APBD Provinsi Jambi dan APBN.
“APBD kita sangat kecil. Butuh bantuan APBN dan APBD,” tegasnya.
Menurut Bupati, sinergi dengan Gubernur Jambi terus dilakukan. Pemkab Tanjab Timur tidak ingin hanya mengeluh. Daerah itu tetap berupaya membangun komunikasi, menyusun usulan, dan mencari dukungan pembangunan yang lebih realistis.
“Kita terus berupaya sinergi dengan Gubernur,” ujarnya.
Salah satu bagian paling kuat dari paparan Bupati adalah soal kerugian ekonomi akibat buruknya infrastruktur.
Ia menggambarkan, dalam satu kecamatan saja, kerugian bisa mencapai sekitar Rp40 miliar dalam satu tahun.
Kerugian itu disebut terjadi karena infrastruktur yang jelek. Jalan ekonomi rusak. Mobilitas barang terganggu. Ongkos angkut naik. Waktu tempuh bertambah. Aktivitas warga ikut terhambat.
“Total loss bisa Rp40 miliar satu tahun di satu kecamatan karena infrastruktur jelek,” jelasnya.
Angka ini menjadi alarm penting.
Karena jalan rusak bukan hanya soal aspal berlubang. Bukan hanya soal kendaraan lambat. Bukan hanya soal warga mengeluh di media sosial.
Jalan rusak adalah biaya ekonomi.
Biaya yang diam-diam ditanggung petani, nelayan, pedagang, pelajar, tenaga kesehatan, sopir, hingga keluarga miskin.
Bupati juga menyinggung persoalan jalan provinsi di Tanjab Timur.
Menurutnya, banyak jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Namun ketika jalan itu rusak, yang sering disalahkan masyarakat tetap bupati.
Ini menjadi beban politik tersendiri bagi pemerintah kabupaten.
Di mata warga, yang paling dekat adalah bupati. Ketika jalan rusak, warga tidak selalu memisahkan mana jalan kabupaten, mana jalan provinsi, dan mana jalan nasional.
Yang mereka tahu sederhana: jalan rusak, pemerintah harus bertanggung jawab.
“Apalagi jalan provinsi. Yang sering disalahkan bupati,” ujarnya.
Karena itu, Bupati berharap ada perhatian lebih serius dari Pemprov Jambi terhadap ruas-ruas strategis di Tanjab Timur.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar, Tanjab Timur juga harus menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Efisiensi membuat ruang gerak daerah semakin sempit.
Padahal, kebutuhan dasar belum selesai. Kemiskinan masih menjadi pekerjaan berat. Stunting masih tinggi. Jalan ekonomi masih buruk. Infrastruktur dasar masih butuh dukungan besar.
Bupati menilai, dalam situasi seperti ini, pendekatan pembangunan tidak bisa disamaratakan.
Daerah seperti Tanjab Timur membutuhkan afirmasi.
Jika daerah dengan APBD kecil dipaksa menyelesaikan persoalan besar sendirian, ketimpangan antarwilayah akan terus melebar.
Dalam forum bersama Tenaga Ahli Gubernur Jambi itu, Bupati Tanjab Timur pada dasarnya membawa satu usulan besar: Tanjab Timur perlu menjadi fokus perhatian pembangunan Provinsi Jambi.
Terutama pada sektor infrastruktur jalan.
Bupati meminta persoalan jalan di Tanjab Timur dibantu dikaji. Bukan hanya dilihat sebagai keluhan daerah, tetapi sebagai persoalan strategis provinsi.
Sebab Tanjab Timur bukan hanya daerah pesisir. Ia adalah wilayah ekonomi. Ada potensi perikanan. Ada perkebunan. Ada pertanian. Ada energi. Ada jalur distribusi. Ada masyarakat yang butuh akses.
Jika jalannya buruk, maka seluruh potensi itu tertahan.
“Kami ini tidak minta macam-macam. Jalan saja diperbaiki. Kalau jalan bagus, ekonomi bergerak. Anak sekolah mudah. Orang sakit cepat dibawa. Hasil kebun bisa keluar,” ujarnya.
Usulan Bupati Tanjab Timur kepada Gubernur Jambi perlu diturunkan menjadi kajian teknis.
Beberapa hal yang perlu dipetakan:
| No | Fokus Kajian | Tujuan |
|---|---|---|
| 1 | Ruas jalan provinsi di Tanjab Timur | Menentukan prioritas perbaikan |
| 2 | Jalan ekonomi utama | Mengurangi kerugian distribusi |
| 3 | Kawasan miskin dan stunting tinggi | Menghubungkan infrastruktur dengan kesejahteraan |
| 4 | Dampak ekonomi jalan rusak | Menghitung kerugian riil warga |
| 5 | Kebutuhan APBD Provinsi | Menentukan dukungan anggaran daerah |
| 6 | Peluang APBN | Mendorong dukungan pusat |
| 7 | Skema multi-years | Menangani ruas panjang secara bertahap |
| 8 | Kolaborasi kabupaten-provinsi | Menghindari saling lempar kewenangan |
Kajian seperti ini penting agar persoalan Tanjab Timur tidak hanya berhenti sebagai keluhan forum.
Ia harus menjadi dokumen kebijakan.
Masuk perencanaan.
Masuk penganggaran.
Masuk prioritas pembangunan.
Dari paparan Bupati Tanjab Timur, ada beberapa catatan penting.
Pertama, kondisi Tanjab Timur disebut mengkhawatirkan.
Kedua, daerah ini masih menghadapi persoalan kemiskinan dan stunting tinggi.
Ketiga, kondisi jalan mantap disebut hanya sekitar 16 persen.
Keempat, APBD Tanjab Timur sangat kecil dibanding kebutuhan pembangunan.
Kelima, daerah membutuhkan dukungan APBD Provinsi Jambi dan APBN.
Keenam, jalan ekonomi di Tanjab Timur masih sangat buruk.
Ketujuh, jalan provinsi yang rusak kerap membuat bupati ikut disalahkan masyarakat.
Kedelapan, kerugian akibat infrastruktur buruk disebut bisa mencapai Rp40 miliar per tahun di satu kecamatan.
Kesembilan, efisiensi anggaran membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
Kesepuluh, Pemkab Tanjab Timur meminta persoalan infrastruktur jalan dibantu dikaji oleh Gubernur Jambi melalui Tenaga Ahli Gubernur.
Tanjab Timur tidak datang membawa keluhan kosong.
Daerah itu membawa data, rasa cemas, dan harapan.
Jika jalan adalah nadi ekonomi, maka Tanjab Timur sedang meminta nadinya diperiksa.
Bukan besok.
Bukan nanti.
Tapi sekarang.
Karena kemiskinan tidak bisa menunggu jalan selesai dalam pidato.
Stunting tidak bisa menunggu anggaran bergerak lambat.
Dan warga di pesisir timur Jambi tidak boleh terus hidup dalam ironi: tinggal di daerah yang kaya potensi, tapi terhambat oleh jalan yang belum layak dilalui.
Selain infrastruktur jalan, Bupati Tanjab Timur juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi ikut mengkaji kembali masa depan Pelabuhan Sabak.
Menurutnya, Pelabuhan Sabak memiliki posisi strategis bagi Tanjab Timur dan Provinsi Jambi. Jika pelabuhan ini hidup, maka arus barang, komoditas, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produk lokal bisa bergerak lebih cepat.
Pelabuhan Sabak tidak boleh hanya menjadi nama besar dalam dokumen pembangunan.
Ia harus dihidupkan.
Ia harus menjadi pintu ekonomi.
Ia harus menjadi simpul hilirisasi.
Bupati menilai, bicara hilirisasi tidak cukup hanya di forum. Tanjab Timur harus diberi ruang dalam rantai nilai ekonomi Jambi. Komoditas dari daerah pesisir tidak boleh terus keluar sebagai bahan mentah, sementara nilai tambahnya dinikmati daerah lain.
Karena itu, Pemkab Tanjab Timur berharap kajian terhadap Pelabuhan Sabak bisa menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Gubernur Jambi.
Jika jalan dibenahi dan pelabuhan dihidupkan, maka Tanjab Timur tidak hanya menjadi daerah pinggir. Ia bisa menjadi beranda ekonomi Jambi di pesisir timur.
Dalam forum itu, Bupati Tanjab Timur juga menegaskan satu kebijakan yang cukup seksi.
Ia menyatakan jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret tidak boleh masuk begitu saja ke Tanjab Timur.
Bukan karena pemerintah daerah anti-investasi.
Bukan pula karena menutup pintu bagi pelaku usaha besar.
Namun Bupati ingin investasi ritel modern memberi manfaat nyata bagi ekonomi lokal.
Syaratnya jelas: jika Alfamart dan Indomaret ingin masuk ke Tanjab Timur, mereka harus siap membantu memasarkan produk lokal daerah.
Salah satunya kerupuk Tanjab Timur.
Bupati menegaskan, produk lokal Tanjab Timur tidak cukup hanya dijual di warung kecil, pasar tradisional, atau etalase UMKM saat pameran. Produk lokal harus naik kelas. Masuk jaringan distribusi modern. Masuk rak toko. Masuk pasar yang lebih luas.
Bahkan, Bupati mendorong agar kerupuk Tanjab Timur tidak hanya dijual di outlet ritel modern di Tanjab Timur, tetapi juga bisa masuk ke seluruh outlet jaringan tersebut di se-Provinsi Jambi.
Ini bukan sekadar urusan kerupuk.
Ini soal keberpihakan.
Soal hilirisasi kecil yang konkret.
Soal bagaimana produk lokal tidak mati di kampung sendiri ketika ritel besar datang membawa produk dari luar.
Kebijakan Bupati itu menjadi menarik karena menyentuh langsung jantung ekonomi rakyat.
Selama ini, kehadiran ritel modern kerap memunculkan dua sisi.
Di satu sisi, ia membawa kemudahan, standar pelayanan, jaringan distribusi, dan lapangan kerja.
Tapi di sisi lain, ia juga bisa menekan warung kecil, toko tradisional, dan UMKM lokal jika tidak diatur dengan baik.
Bupati Tanjab Timur tampaknya ingin mengambil posisi tengah.
Investasi boleh masuk. Tapi harus membawa manfaat.
Ritel boleh buka. Tapi produk lokal harus ikut naik.
Alfamart dan Indomaret boleh berkembang. Tapi jangan hanya menjadikan Tanjab Timur sebagai pasar. Mereka juga harus ikut menjadikan Tanjab Timur sebagai sumber produk.
Di situlah letak keberanian kebijakan ini.
Ia tidak menolak pasar modern. Tapi memaksa pasar modern tunduk pada kepentingan lokal.
Sejumlah warga Tanjab Timur menilai kebijakan itu patut didukung jika benar-benar dijalankan konsisten.
Dengan tambahan usulan itu, agenda Tanjab Timur kepada Gubernur Jambi menjadi semakin jelas.
Bukan hanya jalan.
Tapi juga pelabuhan.
Bukan hanya infrastruktur.
Tapi juga hilirisasi.
Bukan hanya membuka akses.
Tapi juga memastikan produk lokal punya pasar.
Ada beberapa agenda yang perlu dikaji lebih serius oleh Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemkab Tanjab Timur:
| No | Usulan Tanjab Timur | Fokus Kajian |
|---|---|---|
| 1 | Infrastruktur jalan | Jalan provinsi, jalan ekonomi, konektivitas antarwilayah |
| 2 | Pelabuhan Sabak | Aktivasi pelabuhan sebagai simpul logistik dan ekonomi |
| 3 | Hilirisasi daerah pesisir | Nilai tambah komoditas lokal agar tidak keluar mentah |
| 4 | Produk lokal UMKM | Kerupuk Tanjab Timur dan produk olahan masuk pasar modern |
| 5 | Ritel modern | Syarat investasi agar memberi ruang produk lokal |
| 6 | Dukungan APBD dan APBN | Skema pembiayaan lintas kabupaten, provinsi, dan pusat |
Dengan begitu, Tanjab Timur tidak hanya meminta bantuan tambal sulam.
Daerah ini sedang menawarkan arah.
Jalan dibuka.
Pelabuhan dihidupkan.
Produk lokal dinaikkan.
UMKM diperkuat.
Hilirisasi dijalankan dari hal paling dekat dengan rakyat: produk kampung sendiri.
Dari paparan Bupati Tanjab Timur, ada beberapa catatan penting.
Pertama, kondisi Tanjab Timur disebut mengkhawatirkan.
Kedua, daerah ini masih menghadapi persoalan kemiskinan dan stunting tinggi.
Ketiga, kondisi jalan mantap disebut hanya sekitar 16 persen.
Keempat, APBD Tanjab Timur sangat kecil dibanding kebutuhan pembangunan.
Kelima, daerah membutuhkan dukungan APBD Provinsi Jambi dan APBN.
Keenam, jalan ekonomi di Tanjab Timur masih sangat buruk.
Ketujuh, jalan provinsi yang rusak kerap membuat bupati ikut disalahkan masyarakat.
Kedelapan, kerugian akibat infrastruktur buruk disebut bisa mencapai Rp40 miliar per tahun di satu kecamatan.
Kesembilan, efisiensi anggaran membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
Kesepuluh, Pemkab Tanjab Timur meminta persoalan infrastruktur jalan dibantu dikaji oleh Gubernur Jambi melalui Tenaga Ahli Gubernur.
Kesebelas, Bupati juga meminta kajian serius untuk menghidupkan kembali Pelabuhan Sabak sebagai simpul ekonomi, logistik, dan hilirisasi daerah pesisir.
Keduabelas, Bupati menegaskan kebijakan agar Alfamart dan Indomaret tidak masuk sembarangan ke Tanjab Timur, kecuali siap memberi ruang bagi produk lokal seperti kerupuk Tanjab Timur untuk masuk ke jaringan outlet mereka di seluruh Provinsi Jambi.
Tanjab Timur tidak datang membawa keluhan kosong.
Daerah itu membawa data, rasa cemas, dan tawaran arah.
Jalan harus dibuka.
Pelabuhan harus dihidupkan.
Produk lokal harus naik kelas.
Ritel modern harus memberi manfaat.
Dan hilirisasi tidak boleh berhenti sebagai istilah besar dalam pidato. Ia harus turun ke rak toko. Ke kemasan kerupuk. Ke pelabuhan. Ke jalan ekonomi. Ke dapur-dapur warga pesisir yang selama ini bekerja keras, tapi belum menikmati nilai tambah yang pantas.
Jika jalan adalah nadi ekonomi, maka Pelabuhan Sabak adalah pintu napasnya.
Jika UMKM adalah denyut rakyat, maka pasar modern harus menjadi etalase, bukan ancaman.
Tanjab Timur sedang meminta perhatian khusus.
Bukan untuk dimanjakan.
Tapi agar daerah yang selama ini tertinggal bisa bergerak lebih cepat, lebih adil, dan lebih bermartabat.(*)
