Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian di damping Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Jambi mengikuti kegiatan Policy Talks Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Tahun 2026.
Kegiatan ini mengusung tema “Mendorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (08/06/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Policy Talks menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi Analis Kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada sesi utama, peserta mendapatkan pemaparan materi mengenai Penyusunan Policy Brief Hasil Analisis Kebijakan yang disampaikan oleh Dr. Dian Prima Safitri, S.AP., M.AP., Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa policy brief merupakan dokumen ringkas yang berfungsi memberikan alternatif solusi atas suatu isu kebijakan kepada para pengambil keputusan.
Narasumber menjelaskan bahwa policy brief harus disusun secara profesional, berbasis bukti, ringkas, mudah dipahami, serta menghasilkan rekomendasi yang praktis dan dapat diimplementasikan.
Selain itu, disampaikan pula sistematika penyusunan policy brief yang meliputi judul, ringkasan eksekutif, pendahuluan, deskripsi masalah, rekomendasi kebijakan, hingga daftar pustaka sesuai ketentuan yang berlaku.
Materi berikutnya disampaikan oleh Widhi Novianto, S.Sos., M.Si., selaku Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI. Ia menekankan pentingnya peran strategis Analis Kebijakan dalam mengawal proses perumusan kebijakan daerah, mulai dari identifikasi permasalahan hingga penyusunan rekomendasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan.
Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Jambi turut aktif berdiskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai teknik penyusunan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berdampak bagi masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan penyampaian closing statement dari para narasumber serta penutupan oleh panitia penyelenggara dari Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. (*)
