Masuk Babak Krusial! Pembuktian Kualifikasi Proyek Jalan Rp8,7 M di Tanjab Timur Diminta Jangan Jadi Stempel Lolos Kontraktor

WIB
IST

Tanjab Timur – Tender Peningkatan Jalan Simpang 4 Kantor Camat – Batas Kec. Nipah Panjang (lanjutan) (DAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai masuk fase penting.

Tahap tender saat ini tercatat Pembuktian Kualifikasi.

Ini bukan tahap biasa.

Di tahap inilah dokumen peserta diuji.

Pengalaman dicek.

Legalitas dibuktikan.

Kemampuan pekerjaan dibaca.

Dan kelayakan calon penyedia diuji sebelum melangkah lebih jauh.

Paket ini berada di bawah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jenis pengadaannya Pekerjaan Konstruksi.

Metodenya Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur.

Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction.

Tahun anggarannya APBD 2026.

Nilai pagu paket Rp8.702.000.000.

Nilai HPS paket Rp8.701.205.000.

Selisih pagu dan HPS hanya Rp795.000.

Untuk proyek jalan bernilai Rp8,7 miliar, angka selisih ini sangat tipis.

Tidak otomatis salah.

Tetapi publik wajar bertanya: bagaimana HPS disusun? Apakah berdasarkan survei lapangan, volume teknis, harga satuan, dan kebutuhan riil? Atau hanya bergerak sangat dekat dengan pagu anggaran?

Data Pokok Tender

UraianDetailNilai
Nama tenderPeningkatan Jalan Simpang 4 Kantor Camat–Batas Kec. Nipah Panjang lanjutan DAK-
Kode RUP66935468-
Sumber dana RUPAPBD-
Tanggal pembuatan17 April 2026-
Tahap saat iniPembuktian Kualifikasi-
K/L/PDKab. Tanjung Jabung Timur-
Satuan kerjaDinas PUPR-
Pagu-Rp8.702.000.000
HPS-Rp8.701.205.000

Metode dan Kontrak

UraianDetailCatatan
Jenis pengadaanPekerjaan KonstruksiInfrastruktur jalan
MetodeTender Pascakualifikasi Satu FileHarga terendah sistem gugur
Reverse AuctionTidak menggunakanTidak ada adu turun harga ulang
Tahun anggaranAPBD 2026Dana publik
Jenis kontrakHarga SatuanVolume penting diawasi
LokasiKec. Rantau RasauTanjab Timur

Karena kontraknya Harga Satuan, volume pekerjaan menjadi sangat penting.

Setiap meter pekerjaan harus jelas.

Setiap kubik material harus terukur.

Setiap item pekerjaan harus sesuai lapangan.

Jika volume tidak tepat, pembayaran bisa tidak sebanding dengan pekerjaan.

Jika mutu tidak sesuai, jalan bisa cepat rusak meski anggaran sudah habis.

HPS Mepet Pagu

UraianNilaiCatatan
PaguRp8.702.000.000Batas anggaran
HPSRp8.701.205.000Dasar evaluasi harga
SelisihRp795.000Sangat tipis
Persentase HPS99,99 persen dari paguNyaris penuh

HPS hanya turun Rp795.000 dari pagu.

Dalam paket Rp8,702 miliar, selisih itu tidak sampai satu juta rupiah.

Ini menjadi salah satu titik paling sensitif.

Apalagi tender menggunakan metode harga terendah sistem gugur.

Dalam metode seperti ini, HPS menjadi pagar penting.

Ia menjadi acuan kewajaran harga.

Jika HPS sangat dekat dengan pagu, maka penawaran peserta nanti juga perlu dibaca hati-hati.

Publik berhak tahu apakah tender ini menghasilkan efisiensi atau hanya menghasilkan harga yang tetap dekat dengan plafon.

Dokumen uraian singkat menyebut pemberi tugas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tahun anggaran 2026.

Programnya Program Penyelenggaraan Jalan.

Kegiatannya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatannya Pembangunan Jalan.

Pekerjaannya adalah Peningkatan Jalan Simpang 4 Kantor Camat - Batas Kec. Nipah Panjang (lanjutan) (DAK).

Lokasi pekerjaan Kecamatan Rantau Rasau.

Nilai pagu Rp8.702.000.000.

Nilai HPS Rp8.701.205.000.

Masa pelaksanaan 180 hari kalender.

Masa pemeliharaan 180 hari kalender.

Uraian Singkat Pekerjaan

NoUraianDetail
1ProgramPenyelenggaraan Jalan
2KegiatanJalan Kabupaten/Kota
3Sub kegiatanPembangunan Jalan
4PekerjaanSimpang 4 Kantor Camat–Batas Nipah Panjang
5LokasiKec. Rantau Rasau
6PaguRp8.702.000.000
7HPSRp8.701.205.000
8Pelaksanaan180 hari kalender
9Pemeliharaan180 hari kalender
10Dana dokumenAPBD Perubahan TA 2026

Masa pelaksanaan 180 hari berarti pekerjaan ini berjalan sekitar enam bulan.

Masa pemeliharaan juga 180 hari.

Artinya, tanggung jawab penyedia tidak berhenti saat pekerjaan terlihat selesai.

Ada masa untuk memastikan jalan tidak cepat rusak.

Namun masa pemeliharaan hanya berarti jika pengawasan berjalan serius.

Jika sejak awal mutu tidak dikontrol, masa pemeliharaan bisa sekadar menjadi masa menunggu kerusakan.

Lingkup Pekerjaan

NoLingkupCatatan
1UmumPersiapan dan administrasi lapangan
2DrainasePengendalian air
3Tanah dan geosintetikDasar kekuatan jalan
4Perkerasan berbutirLapisan struktur
5Beton semenKonstruksi perkerasan
6AspalPermukaan jalan
7StrukturElemen pendukung
8Harian/lain-lainPekerjaan tambahan lapangan

Lingkup pekerjaan ini menunjukkan paket bukan sekadar menambal jalan.

Ada drainase.

Ada pekerjaan tanah.

Ada geosintetik.

Ada perkerasan berbutir.

Ada perkerasan beton semen.

Ada aspal.

Ada struktur.

Ada pekerjaan harian dan lain-lain.

Semua itu titik rawan.

Jika drainase buruk, jalan cepat kalah oleh air.

Jika tanah tidak padat, badan jalan bisa turun.

Jika perkerasan berbutir tidak sesuai, lapisan atas tidak bertahan.

Jika aspal tidak sesuai mutu, jalan cepat retak.

Jika struktur lemah, kerusakan bisa muncul lebih cepat.

Tahap Pembuktian, Jangan Hanya Formalitas

Tahap Pembuktian Kualifikasi menjadi momen kunci.

Pada tahap ini, calon penyedia harus membuktikan bahwa dokumen yang disampaikan benar.

Bukan hanya mengisi sistem.

Bukan hanya mengunggah berkas.

Bukan hanya memenuhi syarat di atas kertas.

Tetapi benar-benar punya kapasitas untuk mengerjakan jalan senilai Rp8,7 miliar.

Dinas PUPR dan Pokja perlu memastikan pengalaman penyedia sesuai.

Alat tersedia.

Personel teknis jelas.

Kemampuan keuangan memadai.

Sisa kemampuan paket tidak bermasalah.

Dan tidak ada dokumen yang hanya indah di sistem.

Karena jika pembuktian longgar, masalahnya bisa muncul di lapangan.

Saat pekerjaan sudah berjalan.

Saat uang sudah dicairkan.

Saat warga mulai mengeluh.

Mengapa Tender Ini Sensitif?

Ada beberapa alasan tender ini patut disorot.

Pertama, nilainya besar untuk paket jalan lanjutan, yakni Rp8,702 miliar.

Kedua, HPS hanya selisih Rp795.000 dari pagu.

Ketiga, nama paket memuat DAK, sedangkan RUP mencatat APBD, dan dokumen menyebut APBD Perubahan.

Keempat, tahap saat ini Pembuktian Kualifikasi, fase penting untuk memastikan calon penyedia benar-benar layak.

Kelima, tender tidak menggunakan Reverse Auction.

Keenam, metode yang dipakai adalah harga terendah sistem gugur, sehingga kompetisi harga perlu diawasi.

Ketujuh, jenis kontrak Harga Satuan, sehingga volume pekerjaan harus benar-benar akurat.

Kedelapan, lingkup pekerjaan luas dan mencakup drainase, tanah, perkerasan, aspal, beton, dan struktur.

Kesembilan, masa pelaksanaan dan pemeliharaan masing-masing 180 hari kalender.

Kesepuluh, data yang tersedia belum menunjukkan panjang jalan, lebar jalan, volume item, calon pemenang, harga penawaran, atau hasil evaluasi teknis.

Titik Kontroversial

IsuDataSorotan
HPS mepet paguSelisih Rp795 ribuPerlu dasar hitung
Sumber danaDAK/APBD/APBDPPerlu penjelasan
Tahap tenderPembuktian KualifikasiPenentu kelayakan
MetodeHarga terendahRisiko fokus murah
KontrakHarga satuanVolume wajib ketat
LingkupDrainase sampai aspalMutu harus dijaga

Bagian yang paling mudah memantik perdebatan adalah HPS.

Karena publik akan melihat sederhana: pagu Rp8,702 miliar, HPS Rp8,701 miliar.

Selisih hanya Rp795 ribu.

Dalam belanja rumah tangga, Rp795 ribu mungkin besar.

Tetapi dalam proyek Rp8,7 miliar, selisih itu sangat kecil.

Maka Dinas PUPR perlu membuka rincian HPS.

Berapa volume pekerjaan?

Berapa harga satuan material?

Berapa panjang ruas?

Berapa lebar jalan?

Apakah ada pekerjaan drainase besar?

Apakah ada struktur khusus?

Apakah kondisi tanah membuat biaya tinggi?

Tanpa rincian itu, kecurigaan publik akan tumbuh sendiri.

Seorang warga Rantau Rasau, Suryanto, mengatakan jalan tersebut memang dibutuhkan masyarakat.

“Kalau jalan itu bagus, warga pasti terbantu. Tapi jangan sampai hanya bagus saat baru selesai. Kami ingin jalan yang kuat,” ujarnya.

Warga lainnya, Ali, menyoroti selisih HPS dan pagu yang sangat kecil.

“Kalau pagu Rp8,702 miliar dan HPS Rp8,701 miliar, bedanya cuma Rp795 ribu. Masyarakat wajar bertanya, hitungannya bagaimana?” katanya.

Seorang pengguna jalan, Riskandi, berharap pembuktian kualifikasi tidak hanya mengecek berkas.

“Yang penting kontraktornya benar-benar mampu. Jangan nanti menang, kerja lambat, mutu kurang, lalu jalan cepat rusak. Pembuktian itu harus serius,” ujarnya.(*)

BeritaSatu Network