Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Wawancara Validasi Data dan Informasi dalam rangka Penyusunan Karakteristik Kantor Wilayah yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, bersama pejabat manajerial dan nonmanajerial dari unsur Divisi P3H, Divisi Pelayanan Hukum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum.
Pelaksanaan wawancara validasi ini merupakan tindak lanjut dari permintaan data dan informasi oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum sebagai bahan penyusunan karakteristik Kantor Wilayah. Data yang telah dihimpun dari masing-masing unit kerja menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan pola karier Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam kegiatan tersebut, peserta dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap data yang sebelumnya telah disampaikan. Validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian, konsistensi, serta keakuratan data pada sejumlah variabel utama dan variabel penunjang yang menggambarkan karakteristik wilayah kerja Kantor Wilayah.
Adapun data yang divalidasi mencakup layanan Kekayaan Intelektual, layanan Administrasi Hukum Umum, fasilitasi harmonisasi peraturan daerah, pelaksanaan bantuan hukum, serta aspek penunjang seperti kondisi demografi wilayah, sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan keberadaan unit pelaksana teknis.
Kadiv P3H Dina Rasmalita menyampaikan bahwa penyampaian data yang akurat dan komprehensif menjadi hal penting dalam menggambarkan beban kerja, cakupan tugas, serta kebutuhan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Oleh karena itu, koordinasi antarunit terus diperkuat agar data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di wilayah.
Melalui wawancara validasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menunjukkan komitmen dalam mendukung penyusunan karakteristik kantor wilayah yang objektif, terukur, dan berbasis data. Hasil kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu landasan dalam penyusunan pola karier serta penguatan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. (*)
