JAMBI — Regional Management PT Perkebunan Nusantara atau PTPN IV Regional IV Jambi-Sumbar menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Jambi.
Pengukuhan berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2026).
Gubernur Jambi Al Haris mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
Zulherizal menggantikan Mardiyanto Arif Rahmadi.
Kegiatan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, unsur instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan daerah.
Dari jajaran PTPN IV Regional IV Jambi-Sumbar, hadir Region Head Khayamuddin Panjaitan, Business Support Head Dhanny Hermawan, Operational Head Ridho Syaputra Manurung, serta Sekretaris PTPN IV Regional IV Hariman Siregar.
Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya sinergi antara BPKP, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, pengawasan pengelolaan keuangan daerah harus diperkuat agar setiap anggaran benar-benar digunakan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Sinergi BPKP dan seluruh pihak vertikal dan daerah sangat penting dalam mengawasi keuangan daerah untuk dapat digunakan sesuai aturan dan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap rupiah yang masuk ke Jambi harus digunakan secara rinci untuk kesejahteraan rakyat,” kata Al Haris.
Al Haris mengatakan, BPKP memiliki peranan penting dalam pengawasan pengelolaan pembangunan.
Terutama pembangunan yang menggunakan uang negara dan harus dipertanggungjawabkan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur Al Haris menegaskan, peran BPKP tidak hanya sebatas melakukan audit setelah program berjalan.
Lebih dari itu, BPKP menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan analisis, kajian, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan.
“BPKP bukan sekadar melakukan audit setelah program berjalan, tapi merupakan mitra strategis pemerintah memberikan analisis, kajian, dan rekomendasi terhadap pembangunan,” ujar Al Haris.
Menurutnya, peran pendampingan dan pengawasan BPKP menjadi penting agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk memastikan pembangunan daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Kehadiran Regional Management PTPN IV Regional IV Jambi-Sumbar dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi pengawasan.
Sebagai salah satu badan usaha yang memiliki wilayah kerja di Jambi dan Sumatera Barat, PTPN IV Regional IV memiliki kepentingan untuk mendukung tata kelola yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta hubungan kelembagaan yang konstruktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.
Sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal dinilai penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat.
Selain itu, kolaborasi lintas lembaga juga diperlukan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan daerah.
Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah.
BPKP diharapkan terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas keuangan, efektivitas program, serta kualitas tata kelola pembangunan.
Bagi PTPN IV Regional IV, tata kelola yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan usaha.
Perusahaan tidak hanya dituntut meningkatkan kinerja bisnis.
Tetapi juga menjaga kepatuhan, transparansi, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kehadiran dalam kegiatan tersebut, PTPN IV Regional IV menegaskan dukungan terhadap penguatan sinergi kelembagaan di Provinsi Jambi.
Sinergi itu diharapkan dapat terus terbangun antara pemerintah daerah, instansi pengawasan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Tujuannya sama.
Mengawal pembangunan agar berjalan lebih baik.
Menggunakan anggaran secara tepat.
Memperkuat tata kelola.
Dan memastikan setiap program pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jambi.(*)
