Jambi - Wakil Ketua Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) Kota Jambi, Hairon Fauzi, angkat bicara terkait munculnya framing negatif terhadap Gubernur Jambi Al Haris dalam polemik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hairon geram.
Ia menilai ada pihak yang memotong-motong konteks percakapan Al Haris dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian menyandingkan pernyataan mengenai tidak adanya api aktif dengan data hotspot.
Akibatnya, kata Hairon, muncul persepsi seolah-olah Al Haris menyampaikan laporan palsu kepada Presiden.
Hairon menyebut pola semacam itu bukan lagi kritik yang sehat apabila dilakukan dengan menghilangkan konteks dan mencampuradukkan dua istilah yang berbeda.
“Kritik pemerintah silakan. Itu hak masyarakat. Tetapi jangan potong-potong dialog, hilangkan konteksnya, lalu bangun narasi seolah-olah Gubernur Jambi berbohong kepada Presiden. Kalau fakta dipotong sedemikian rupa sampai melahirkan kesimpulan yang berbeda dari peristiwa sebenarnya, itu bukan lagi kritik. Itu sudah menyesatkan publik,” kata Hairon.
Hairon: Putar Dialognya dari Awal
Hairon meminta masyarakat tidak hanya menonton potongan video yang beredar.
Ia meminta percakapan antara Prabowo dan Al Haris diputar sejak awal.
Sebab, kata dia, fakta paling penting justru disampaikan Al Haris sendiri di hadapan Presiden.
Dalam dialog itu, Al Haris melaporkan luas lahan terbakar mencapai sekitar 658 hektare dari 3.632 hotspot.
Prabowo bahkan meminta gubernur mengulang angka tersebut.
“Hotspot-nya berapa?” tanya Prabowo.
“3.632 hotspot, Bapak,” jawab Al Haris.
Angka itu sesuai dengan data yang kemudian dipublikasikan Polda Jambi. Berdasarkan pantauan satelit Terra-Aqua, SNPP dan NOAA-20, periode 1 Januari sampai 23 Agustus 2026 tercatat 3.632 hotspot dengan luas karhutla 658,29 hektare.
Menurut Hairon, fakta tersebut sendirian sudah membantah narasi seolah-olah gubernur berusaha menyembunyikan keberadaan hotspot.
“Bagaimana mungkin orang dituduh menyembunyikan hotspot, sementara dia sendiri yang menyebut angka 3.632 hotspot di depan Presiden? Logikanya di mana? Jangan publik dibuat seolah-olah tidak mendengar bagian awal percakapan itu,” tegas Hairon.
Menurut dia, yang disampaikan Al Haris setelah itu adalah perkembangan kondisi kebakaran di lapangan.
Al Haris menjelaskan api telah padam, masih terdapat asap di beberapa lokasi dan tim tetap melakukan pendinginan.
Sekretariat Negara juga mencatat laporan tersebut dalam konteks kondisi karhutla Jambi yang mulai terkendali. Dalam rilis resmi Istana, Al Haris menjelaskan beberapa hari tidak terdapat kebakaran lagi dan petugas masih melakukan pendinginan terhadap lokasi yang mengeluarkan asap.
Jangan Samakan Hotspot dengan Api Aktif
Hairon menyoroti satu hal yang menurutnya menjadi sumber utama terbentuknya persepsi keliru.
Yakni mencampuradukkan hotspot dengan titik api aktif.
Menurut Hairon, publik harus diberikan informasi secara utuh mengenai perbedaan kedua istilah itu.
Bahkan Presiden Prabowo dalam rapat penanganan karhutla secara eksplisit membedakan hotspot dan titik api.
Prabowo memerintahkan petugas segera mendatangi hotspot sebelum berkembang menjadi api.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu,” kata Prabowo dalam rapat penanganan karhutla.
Menurut Hairon, kalimat Presiden tersebut sangat terang.
Hotspot adalah indikator yang harus ditindaklanjuti agar jangan sampai berkembang menjadi titik api.
“Presiden sendiri mengatakan jangan tunggu hotspot menjadi titik api. Artinya apa? Hotspot dan titik api jelas tidak sedang diperlakukan sebagai barang yang sama. Lalu mengapa ada pihak yang justru menyamakan keduanya untuk menuduh Gubernur Jambi berbohong? Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” ujar Hairon.
Ia menilai perdebatan menjadi tidak sehat ketika angka hotspot langsung dipakai sebagai bukti bahwa pada waktu yang sama terdapat api aktif.
“Data hotspot silakan dibuka. Data firespot silakan dibuka. Hasil ground check juga buka. Tetapi jangan data hotspot ditempel begitu saja kepada pernyataan soal kondisi api di lapangan kemudian dibuat judul seolah gubernur tertangkap berbohong. Itu dua variabel berbeda,” katanya.
Hairon Sorot Judul 'Bohong ke Presiden'
Hairon juga menyayangkan munculnya pemberitaan yang mempertanyakan apakah Al Haris berbohong kepada Presiden.
Salah satu pemberitaan bahkan menggunakan judul “Gubernur Jambi Al Haris Bohong ke Presiden? Klaim Tak Ada Titik Api di Jambi Dipatahkan Data Hotspot.”
Namun di dalam pemberitaan tersebut juga disebut bahwa hotspot tidak otomatis berarti kebakaran.
Hairon mempertanyakan konstruksi semacam itu.
“Kalau di dalam tulisan sendiri diakui hotspot tidak otomatis berarti kebakaran, lalu mengapa hotspot dijadikan dasar untuk membangun kesan gubernur berbohong ketika bicara api aktif? Ini kontradiktif. Judulnya menggiring pembaca ke satu kesimpulan, sementara substansi datanya tidak sesederhana itu,” katanya.
Menurut Hairon, kritik terhadap kepala daerah harus dilakukan dengan standar jurnalistik yang kuat.
Tidak boleh ada penghakiman lebih dahulu kemudian data dicari untuk membenarkan kesimpulan tersebut.
“Jangan karena ingin judul keras lalu konteks dikorbankan. Efeknya bukan cuma kepada pribadi Al Haris. Yang rusak adalah kepercayaan publik terhadap seluruh kerja penanganan karhutla yang saat ini sedang dilakukan banyak pihak,” katanya.
Gubernur, Kapolda, Danrem hingga Petugas Sedang Berjibaku
Hairon mengatakan karhutla Jambi saat ini bukan pekerjaan seorang gubernur sendiri.
Di lapangan terdapat unsur Pemprov Jambi, Polda Jambi, Korem 042/Gapu, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kabupaten, perusahaan, masyarakat peduli api serta unsur lainnya.
Mereka bekerja menghadapi kondisi kemarau dan ancaman kebakaran.
Menurut Hairon, dalam situasi tersebut kritik tetap diperlukan sebagai kontrol.
Namun ia mengingatkan jangan sampai energi petugas justru terganggu oleh kegaduhan yang lahir akibat informasi yang disajikan tanpa konteks.
“Gubernur bekerja, Kapolda dan jajarannya bekerja, Danrem bersama anggota TNI bekerja, BPBD bekerja, Manggala Agni bekerja, masyarakat di desa juga bekerja. Orang-orang ini berjibaku menghadapi panas dan asap. Jangan kemudian dari ruangan yang nyaman kita produksi potongan narasi yang akhirnya membuat masyarakat curiga kepada semua kerja tersebut,” ujar Hairon.
Hairon mengatakan Presiden sendiri setelah mendengar laporan Al Haris tidak menunjukkan reaksi seperti yang tergambar dalam framing negatif tersebut.
Prabowo justru mengapresiasi kerja Forkopimda Jambi serta meminta langkah pencegahan dan pemantauan terus dilakukan. Sekretariat Negara mencatat Presiden menyampaikan terima kasih dan meminta kondisi tersebut dipertahankan.
“Yang mendengar laporan langsung adalah Presiden. Presiden mendengar angka hotspot, mendengar luas lahan terbakar, mendengar soal pendinginan, sekolah diliburkan, OMC dan kebutuhan kendaraan. Setelah mendengar semuanya, Presiden justru mengatakan terima kasih dan meminta kerja itu dipertahankan. Kok setelah keluar dari ruang dialog, narasinya berubah menjadi gubernur bohong kepada Presiden?” kata Hairon.
Desak Polda Jambi Telusuri Jika Ada Produksi Hoaks Terorganisir
Hairon kemudian meminta aparat kepolisian memperhatikan penyebaran informasi mengenai polemik tersebut.
Ia mendesak Polda Jambi melakukan penelusuran apabila ditemukan dugaan konten palsu, manipulasi video, kutipan yang dipalsukan atau penyebaran informasi bohong secara sengaja dan terorganisir yang bertujuan menciptakan kegaduhan.
Menurut Hairon, langkah itu diperlukan bukan untuk membungkam kritik.
Ia menekankan kritik, opini, analisis dan kerja jurnalistik yang dilakukan secara sah harus tetap dihormati.
Namun, katanya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak sama dengan kebebasan memalsukan fakta.
“Saya meminta Polda Jambi menelusuri kalau memang ditemukan pihak yang secara sengaja memproduksi dan menyebarluaskan hoaks, memalsukan konteks atau mengedit informasi untuk menciptakan persepsi yang tidak benar. Cari sumber awalnya. Telusuri siapa yang pertama memproduksi dan apa motifnya. Kalau memenuhi unsur pidana, proses sesuai hukum. Jangan dibiarkan menjadi industri fitnah,” tegas Hairon.
Ia juga meminta aparat berhati-hati membedakan antara kritik yang sah dengan dugaan penyebaran berita bohong.
“Kami tidak meminta polisi menangkap orang karena mengkritik gubernur. Jangan salah. Kritik itu bagian dari demokrasi. Yang kami minta ditelusuri adalah kalau ada manipulasi fakta, kutipan palsu, video yang sengaja dipotong untuk mengubah makna, atau informasi yang diketahui tidak benar tetapi sengaja diproduksi untuk membuat kegaduhan. Itu berbeda,” ujarnya.
Menurut Hairon, penyelidikan aparat justru diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi saling tuduh.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran hukum, katakan tidak ada. Tetapi kalau ditemukan jaringan yang sengaja memproduksi hoaks dan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah, aparat jangan diam. Negara tidak boleh kalah oleh industri kebohongan,” katanya.
Jangan Rusak Kepercayaan Publik di Tengah Bencana
Hairon mengingatkan dampak informasi menyesatkan dalam situasi bencana jauh lebih luas dibanding sekadar perseteruan politik.
Kegaduhan, katanya, dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap informasi pemerintah.
Padahal masyarakat memerlukan informasi resmi mengenai hotspot, kualitas udara, sekolah, penggunaan masker hingga langkah penanganan kebakaran.
“Ini sedang bicara bencana. Jangan dimainkan menjadi komoditas untuk membangun kebencian politik. Kalau masyarakat dibuat tidak percaya lagi kepada pemerintah, besok ketika ada imbauan memakai masker, evakuasi atau larangan membuka lahan dengan membakar, siapa yang dirugikan? Masyarakat juga,” ujarnya.
Hairon mengatakan pihaknya tidak sedang mengatakan penanganan karhutla Jambi sudah sempurna.
Karhutla tetap harus dievaluasi.
Setiap kebakaran baru harus ditangani.
Perusahaan maupun individu yang terbukti membakar lahan harus diproses.
Pemerintah juga wajib terus membuka data kepada masyarakat.
Tetapi semua evaluasi tersebut, menurut Hairon, harus berangkat dari fakta.
“Silakan kritik Al Haris sekeras-kerasnya kalau ada kebijakan yang salah. Silakan kritik Kapolda, Danrem, BPBD atau siapa pun kalau penanganannya lemah. Tetapi gunakan data yang benar. Jangan buat kalimat yang tidak pernah diucapkan, jangan hilangkan bagian penting dari dialog, dan jangan samakan hotspot dengan api aktif hanya untuk mendapatkan kesimpulan yang sudah disiapkan sejak awal,” ujarnya.
Hairon: Tampilkan Video Utuh, Biar Publik Menilai
Hairon akhirnya menantang pihak-pihak yang mempersoalkan laporan gubernur untuk menampilkan video dialog Al Haris-Prabowo secara utuh.
Menurutnya, tidak perlu perang opini panjang apabila masyarakat diberikan kesempatan mendengar sendiri percakapan tersebut.
“Putar videonya dari awal sampai akhir. Jangan dipotong. Biarkan rakyat Jambi mendengar sendiri. Di situ jelas gubernur mengatakan 658 hektare terbakar dan 3.632 hotspot. Setelah itu baru menjelaskan api di lapangan sudah padam dan petugas masih pendinginan. Apa yang mau disembunyikan? Semuanya disampaikan di depan Presiden,” kata Hairon.
Ia menegaskan bahwa upaya mengubah pernyataan “api sudah padam” menjadi seolah-olah “hotspot tidak ada” harus dihentikan.
“Kalau ada yang mengatakan Al Haris menyebut hotspot Jambi nol, tunjukkan di detik ke berapa dia mengatakan itu. Jangan karang kalimat lalu tempelkan kepada gubernur. Faktanya justru gubernur sendiri mengatakan ada 3.632 hotspot. Jadi jangan balikkan fakta,” katanya.
Menurut Hairon, ruang publik Jambi membutuhkan kritik yang tajam tetapi juga bertanggung jawab.
“Mari berdebat dengan data. Jangan menciptakan musuh dengan potongan video. Jangan membangun prasangka dengan permainan istilah. Pemerintah harus kita awasi, tetapi masyarakat juga harus kita lindungi dari informasi yang menyesatkan,” tutup Hairon. (*)
