Mereka berdiri di sana—berdampingan dalam balutan putih, senyum merekah. Siapa pun yang menatap lebih dalam, akan tahu, hari itu bukan sekadar seremoni. Itu adalah titik balik. Titik di mana sebuah perjalanan panjang, penuh luka demokrasi dan gugatan hukum, akhirnya tiba di panggung pengesahan.
Oleh:
MUAWWIN MM*
Saya hadir langsung pada Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, Rabu pagi, 21 Mei 2025, di Swiss-Belhotel Kota Jambi. Ruang ballroom dipenuhi bupati/wali kota, kepala OPD, akademisi, hingga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Di panggung utama, Gubernur Al Haris memaparkan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan tenang, runtut, dan sarat data.
Tak banyak pemimpin yang bisa merancang daerahnya seperti seorang arsitek membangun kota dari kertas kosong. Tapi Al Haris, Gubernur Jambi dua periode, telah membuktikan bahwa visi bisa dituangkan dalam sketsa, dan sketsa bisa menjadi jalan, jembatan, sekolah, sawah, dan harapan.
Ia bukan datang dari elite ibukota. Ia memulai karier dari golongan I ASN, menjadi Lurah, lalu dua periode menjadi Bupati Merangin, sebelum akhirnya dipercaya dua kali memimpin Provinsi Jambi.
Oleh: Muawwin, MM*
Beberapa pekan terakhir, saya menerima banyak pesan. Sebagian dari kawan wartawan, sebagian dari warga biasa. Polanya hampir seragam:
“Bang, kalau bisa Dedi Mulyadi jadi Gubernur Jambi. Jalan kami rusak terus.”
“Kalau kayak dia, tiap hari blusukan. Gubernur kita di mana?”
Namanya Hasan Basri Agus. Para wartawan menjulukinya HBA. Nama HBA mashur saat perhelatannya di Pilgub Jambi 2010 silam. Nama HBA ini pula yang akhirnya lengket menjadi sebutan keseharian sang gubernur. Jejak HBA, terpampang nyata di ruang-ruang publik Jambi. Dari pojok Sarolangun hingga jembatan Gentala Arasy.
Hari itu, ia bukan gubernur. Ia bukan bupati. Ia bukan tokoh Samisake. Ia duduk sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, mewakili Partai Golkar, dan berbicara dalam kapasitas moral yang lebih luas, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi.
Gubernur Jambi, Al Haris, terus menggencarkan kampanye anti-judi online (judol) secara masif di berbagai kesempatan. Di setiap forum resmi maupun pertemuan masyarakat, Al Haris tak pernah absen mengingatkan bahaya laten praktik judi digital yang kini menyasar semua lapisan usia, termasuk anak-anak dan pelajar.
Gubernur Jambi Al Haris resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi periode 2025–2030. Keputusan ini diumumkan langsung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN melalui sambungan virtual Zoom dan dibacakan Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) PAN Jambi yang digelar Rabu (30/4/2025) secara hybrid.
Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi resmi dimulai, Rabu (30/4/2025). Agenda penting bagi partai berlambang matahari putih ini digelar di Markas PAN Jambi dan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan secara virtual dari Jakarta.
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri, para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, dan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Dalam forum itu, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan dana transfer pusat ke daerah, hingga urusan BUMD, BLUD, dan kepegawaian.
Pada kesempatan tersebut, Al Haris memaparkan potensi besar sektor pertambangan di Provinsi Jambi, khususnya mineral dan batu bara (minerba).
Dengan penjelasan yang panjang namun terstruktur, Al Haris ingin mengakhiri polemik soal Participating Interest dengan fakta. Bahwa perjuangan sedang berlangsung, bukan abai—dan bahwa kerja sunyi, bagi sebagian pemimpin, jauh lebih berharga daripada sorotan kamera. Berikut penjelasan lengkap Al Haris, terkait progres PI 10 persen PetroChina itu.
***