Lowongan Direksi BUMD

Jambi - Bursa pemilihan Komisaris Utama (Komut) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) periode 2026–2030 semakin memanas. Panitia seleksi telah resmi mengumumkan tiga nama yang lolos tahapan administrasi dan siap bersaing di tahap selanjutnya.

Berdasarkan pengumuman Nomor: 33/KRN/DK/2025 yang dirilis Senin (22/12/2025), ketiga kandidat tersebut bukan orang sembarangan. Mereka berasal dari latar belakang birokrat, petahana, hingga akademisi.

Berikut adalah profil singkat ketiga calon yang akan memperebutkan kursi 'Panas' di Bank Jambi:

Jambi - Proses seleksi calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi periode 2026-2031 menuai polemik. Salah satu peserta seleksi, Sargawi, melayangkan somasi keras kepada Panitia Seleksi (Pansel) dan Wali Kota Jambi.

Ia menduga adanya maladministrasi, cacat prosedur, hingga dugaan pengondisian calon dalam proses tersebut.

Sargawi, yang merupakan warga Sarolangun dan berlatar belakang wiraswasta, mengirimkan surat somasi tertanggal 3 Desember 2025.

"Tadi sore sudah saya kirimkan surat somasinya," kata Sargawi kepada wartawan.

Jambi - Sebanyak 10 kandidat calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi periode 2026–2031 berhasil melewati lubang jarum Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Namun, euforia kelulusan ini tak bisa dirayakan lama-lama.

Tantangan lebih berat sudah menanti di depan mata. Para calon bos perusahaan air minum pelat merah ini ditantang untuk "adu otak" membedah masa depan Tirta Mayang dalam tahapan Presentasi Proposal Bisnis dan Wawancara Akhir.

Jambi - Proses seleksi calon direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi tengah menjadi sorotan publik. Tokoh masyarakat Jambi, Nasrul Yasir, mewanti-wanti Wali Kota Jambi agar proses ini berjalan transparan dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kritik ini mencuat di tengah isu miring yang menyebut seleksi direksi minim publikasi dan rawan 'permainan'. Nasrul menegaskan, PDAM adalah perusahaan yang mengurusi hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh diperlakukan seolah milik segelintir kelompok.