Muaro Jambi – Sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengalokasikan anggaran untuk sejumlah paket belanja tahun anggaran 2026 yang mulai menjadi sorotan.
Nilainya memang tidak sebesar proyek jalan. Tidak sebesar gedung. Tidak pula sebesar belanja jasa tahunan.
Tapi daftar itemnya menarik.
Muaro Jambi - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muaro Jambi terus melakukan inovasi dan peremajaan sistem guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga pertengahan tahun 2026, instansi 'ujung tombak' penerimaan daerah ini telah merealisasikan anggaran belanja senilai ratusan juta rupiah.
Muaro Jambi - Pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan logistik medis yang memadai serta kesejahteraan tenaga pelayanannya. Untuk memastikan roda birokrasi dan mesin pelayanan medis di puskesmas tetap menyala sepanjang Tahun Anggaran 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muaro Jambi telah merinci potret "dapur" operasional internal mereka.
Muaro Jambi - Menjamin kesehatan masyarakat bukan hanya soal ketersediaan obat dan dokter, melainkan juga kenyamanan dan kelayakan fasilitas gedungnya. Menyadari hal ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muaro Jambi bersiap mengambil langkah besar di Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi rupanya tak ingin lagi melihat ada bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah pelosok yang kondisinya lapuk, bocor, atau tak layak huni.
Muaro Jambi - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi tengah mengebut sejumlah persiapan proyek pembangunan di berbagai zona kecamatan. Sebelum fisik dibangun, pemerintah daerah terlebih dahulu menggelontorkan ratusan juta rupiah untuk membiayai jasa konsultan perencana.
Berdasarkan data realisasi pengadaan per bulan Mei Tahun Anggaran 2026, Dinas Perkim Muaro Jambi tercatat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 820.973.860 (Rp 820,9 Juta).
Muaro Jambi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi tancap gas merealisasikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Tercatat hingga 9 Mei 2026, penggunaan APBD di Dinas PU ini telah menyentuh angka Rp 2.245.925.734 (Rp 2,24 Miliar) untuk mengeksekusi 52 paket pengadaan.
Muaro Jambi - Kabar baik bagi para pengendara yang kerap mengeluhkan jalanan gelap dan minim rambu di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Tahun 2026 ini, jalanan di Muaro Jambi dipastikan bakal lebih terang dan tertib.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terpantau tengah mengeksekusi kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 1.289.606.159 (Rp 1,28 Miliar).
Muaro Jambi - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi tengah memicu tanda tanya besar. Puluhan miliar rupiah uang rakyat terpantau mengalir deras ke segelintir rekanan hanya untuk proyek di atas kertas alias "perencanaan", tanpa lelang sama sekali.
Berdasarkan data realisasi pengadaan per April 2026, Dinas PUPR Muaro Jambi mengeksekusi 48 paket proyek pengadaan. Total anggaran yang dihabiskan menembus angka Rp 1.785.080.734 (Rp 1,78 miliar).
Sengeti - Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin, Kabupaten Muaro Jambi, mulai terungkap ke publik. Jika dibedah, terdapat rincian postur anggaran yang cukup menarik perhatian.
Berdasarkan penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026, RSUD Ahmad Ripin mengalokasikan dana sangat fantastis untuk urusan operasional dasar.
Muaro Jambi - Kesejahteraan dan apresiasi terhadap kinerja garda terdepan pelayanan medis tampaknya menjadi prioritas bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi. Memasuki Tahun Anggaran 2026, pihak rumah sakit telah menyiapkan dana miliaran rupiah khusus untuk pos belanja jasa tenaga kesehatan (nakes).