Pemkab Bungo

Depo Sampah Serunai Baru Diprotes Warga Ramayani 4, Pemkab Bungo Diminta Buka Dialog

BUNGO — Rencana pembangunan Depo Sampah Serunai Baru di Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, mulai dipertanyakan warga.

Warga Perumahan Ramayani 4 RT 016 RW 005 menyatakan keberatan jika depo sampah itu benar-benar dibangun sangat dekat dengan permukiman mereka.

Lokasinya disebut berada di kawasan Serunai Baru. Area itu merupakan bagian dari eks MTQ Kabupaten Bungo dan berdampingan dengan Gelanggang Olahraga atau GOR milik Pemerintah Kabupaten Bungo.

Yang membuat warga resah, jaraknya.

Setda Bungo Beli 2 Mobil Baru, Anggarannya Tembus Rp 1,48 Miliar!

Bungo - Awal tahun 2026, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bungo langsung memanaskan mesin pengadaan barang dan jasa. Kali ini, alokasi anggaran bernilai fantastis disiapkan khusus untuk meminang kendaraan operasional baru.

Berdasarkan penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, Setda Kabupaten Bungo mengalokasikan dana mencapai Rp 1.482.500.000 (Rp 1,48 Miliar). Dana dari kantong APBD ini ditujukan untuk paket 'Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang' dengan kode RUP 64609829.

Disdikbud Batang Hari Kucurkan Rp 16 Miliar Beli Meja Guru hingga Tiang Bendera

Batanghari - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang Hari mengelola alokasi anggaran yang cukup fantastis untuk berbagai program dan proyek pada tahun 2026, yakni mencapai Rp 34 miliar.

Menariknya, porsi terbesar dari dana segar tersebut tersedot untuk kebutuhan fisik sekolah.

Hampir separuh dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan seragam dan alat peraga sekolah. Tak berhenti di situ, pengadaan mebeler (furnitur) sekolah juga mendapat porsi yang tak kalah jumbo.

Biaya Makan Minum Rapat dan Tamu Disdikbud Bungo Tembus Setengah Miliar Lebih

Bungo – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bungo pada tahun anggaran 2026 ini tercatat mengalokasikan dana yang cukup besar. Dari total anggaran yang mencapai angka Rp 17 miliar untuk berbagai program kegiatan, terselip pos pengeluaran yang membetot perhatian, yakni untuk biaya makan dan minum (mamin) pegawai hingga pejabat instansi tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, belanja mamin ini dialokasikan melalui metode E-Purchasing yang bersumber dari kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).