Bungo - Awal tahun 2026, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bungo langsung memanaskan mesin pengadaan barang dan jasa. Kali ini, alokasi anggaran bernilai fantastis disiapkan khusus untuk meminang kendaraan operasional baru.
Berdasarkan penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, Setda Kabupaten Bungo mengalokasikan dana mencapai Rp 1.482.500.000 (Rp 1,48 Miliar). Dana dari kantong APBD ini ditujukan untuk paket 'Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang' dengan kode RUP 64609829.
Lantas, kendaraan seperti apa yang dibeli dengan dana nyaris Rp 1,5 miliar tersebut?
Merujuk pada uraian pekerjaan di dokumen pengadaan, anggaran miliaran itu diperuntukkan bagi pembelian 2 unit kendaraan roda empat. Jika dirata-ratakan, harga satu unit mobil pelat merah yang dibidik oleh Setda Bungo ini menembus angka Rp 741 jutaan.
Sayangnya, kolom spesifikasi pekerjaan masih dikosongkan sehingga belum diketahui pasti merek maupun jenis mobil (apakah SUV atau MPV) yang akan didatangkan.
Angka Rp 741 juta dalam pengadaan mobil dinas pemerintah daerah bukan angka sembarangan. Nilai itu berada di “zona aman”, cukup tinggi untuk mencerminkan kewibawaan pejabat, namun masih relatif rasional dalam struktur anggaran daerah.
Lantas, mobil seperti apa yang biasanya dibeli dengan nilai tersebut?
Paling Dominan Fortune/Pajero Sport
Dalam praktik pengadaan di berbagai daerah, pilihan paling umum mengarah ke dua nama besar, yakni Toyota Fortuner (tipe VRZ/GR Sport). Lalu Mitsubishi Pajero Sport (Dakar/Ultimate).
Keduanya dikenal sebagai SUV ladder frame—tangguh di medan berat, berpostur tinggi, dan punya citra kuat sebagai kendaraan pejabat.
Rentang harga mobil ini berada di kisaran Rp 600 juta hingga Rp 750 juta, sangat dekat dengan angka Rp 741 juta yang dialokasikan Setda Bungo. Tak heran jika dua model ini menjadi pilihan dominan dalam pengadaan mobil dinas kepala daerah.
Alternatif Lain Innova, CR V
Selain SUV gagah, ada juga opsi lain yang lebih modern dan nyaman, seperti Toyota Innova Zenix Hybrid, Honda CR-V dan Mazda CX-5.
Mobil-mobil ini menawarkan kenyamanan kabin dan teknologi lebih canggih. Namun secara citra, dinilai kurang “garang” untuk kebutuhan simbolik pejabat daerah.
Proses belanja dua unit mobil di Setda Bungo ini dipastikan tidak melalui sistem lelang konvensional, melainkan menggunakan metode E-Purchasing atau lewat E-Katalog.
Menariknya, dokumen pengadaan ini memberikan syarat tegas bahwa barang yang dibeli harus berstatus Produk Dalam Negeri (PDN) dan memprioritaskan keterlibatan Usaha Kecil/Koperasi. Meski menelan dana miliaran, indikator tinjauan untuk Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, dan Aspek Lingkungan tercatat 'Tidak' dalam rincian paket tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bungo tampaknya tidak ingin menunda-nunda pembelian kendaraan dinas ini. Jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia ditargetkan sangat 'kilat', yakni dimulai dan wajib rampung pada bulan Januari 2026.
Sejalan dengan proses pemilihan yang cepat, pelaksanaan penandatanganan kontrak serta masa pemanfaatan dua unit kendaraan roda empat ini juga akan langsung dieksekusi mulai Januari hingga Desember 2026. Publik Bungo tentu menanti wujud nyata dari dua mobil operasional seharga total Rp 1,48 miliar ini saat mulai mengaspal nanti.
Tak Cuma Beli Mobil Rp 1,4 M, Setda Bungo Guyur Ratusan Juta Buat Servis dan BBM Non-Subsidi di 2026!
Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Sekretariat Daerah (Setda) rupanya tidak hanya menyiapkan dana Rp 1,4 miliar untuk pembelian mobil baru pada tahun anggaran 2026. Dari penelusuran dokumen pengadaan, Setda Bungo juga mengalokasikan anggaran dalam jumlah masif khusus untuk biaya 'hidup' kendaraan pelat merah tersebut.
Anggaran operasional ini dipecah ke dalam belasan paket pengadaan, mulai dari jatah Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya masuk bengkel alias servis rutin, hingga urusan perpanjangan pajak. Seluruh paket ini dipastikan menyasar Produk Dalam Negeri (PDN) dan memberdayakan Usaha Kecil/Koperasi.
Berikut adalah rincian "jatah" operasional kendaraan dinas Setda Bungo di tahun 2026:
1. Anggaran 'Minum' Kendaraan: Pilih Pertamax hingga Pertamina Dex
Alokasi untuk BBM kendaraan dinas Setda Bungo dipecah menjadi beberapa paket dengan nilai bervariasi. BBM yang digunakan pun masuk kategori non-subsidi kelas atas. Berikut rincian paket BBM dengan metode pemilihan dikecualikan tersebut:
- Belanja BBM dengan spesifikasi Pertamax dan Dexlite senilai Rp 314.220.000.
- Belanja BBM berspesifikasi Pertamina Dex, Pertamax, dan Dexlite senilai Rp 297.400.000.
- Belanja BBM spesifikasi Dexlite dan Pertamax senilai Rp 167.125.000.
- Belanja BBM jenis Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex senilai Rp 117.700.000.
- Belanja BBM spesifikasi Pertamax dan Dexlite senilai Rp 60.914.000.
- Belanja BBM khusus Pertamax senilai Rp 25.042.500.
2. Biaya Perawatan dan Servis Bengkel
Selain BBM, biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas juga dianggarkan secara terpisah lewat skema Pengadaan Langsung. Ada pula alokasi khusus untuk kendaraan operasional berspesifikasi tangguh dan kendaraan pimpinan. Ini rinciannya:
- Pemeliharaan 3 unit kendaraan dinas roda empat senilai Rp 112.440.000.
- Pemeliharaan 2 unit kendaraan dinas operasional roda empat senilai Rp 74.960.000.
- Paket pemeliharaan 2 unit kendaraan dinas operasional lainnya, juga senilai Rp 74.960.000.
- Pemeliharaan khusus kendaraan dinas Pejabat (Kepala Daerah/Ketua DPRD) yang mencakup beban pemeliharaan dan pajak senilai Rp 55.642.200.
- Pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas operasional berspesifikasi Double Gardan senilai Rp 40.310.000.
3. Urusan Mutasi dan Pajak Roda Empat
Setda Bungo juga menyiapkan anggaran khusus untuk tertib administrasi perpanjangan masa pajak kendaraan. Berikut rinciannya:
- Beban pemeliharaan untuk mutasi/perpanjangan pajak 5 unit roda empat senilai Rp 24.930.500.
- Paket beban pemeliharaan mutasi/pajak roda empat (Kode RUP 64675910) senilai Rp 24.930.500.
- Satu paket mutasi/perpanjangan masa pajak roda empat lainnya senilai Rp 14.958.300.
Besarnya anggaran pemeliharaan dan BBM kelas wahid ini tentu menjadi catatan tersendiri. Publik kini menanti, dengan fasilitas servis dan BBM yang sangat memadai, akankah kinerja pelayanan Setda Bungo di tahun 2026 ikut melesat secepat kendaraan dinas barunya?(*)
