Muara Bungo - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bungo mulai menggenjot penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Di pertengahan tahun ini, ratusan juta rupiah uang rakyat terpantau telah dieksekusi untuk mendanai berbagai proyek perawatan infrastruktur dan jasa perencanaan teknis.
Muara Bungo - Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bungo mulai mengeksekusi sejumlah pos belanja pengadaan barang dan jasa. Total serapan anggaran yang tercatat di sistem layanan pengadaan elektronik hingga Mei 2026 ini nyaris menyentuh angka Rp 2 Miliar (tepatnya Rp 1.996.324.026).
Berdasarkan data realisasi E-Purchasing (Katalog Elektronik dan Toko Daring), porsi paling "gendut" dari anggaran tersebut rupanya disedot untuk pengadaan armada kendaraan baru!
Bungo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali memacu pembangunan infrastruktur daerah di tahun 2026. Terkini, paket lelang untuk perbaikan akses lalu lintas di wilayah pelosok resmi digulirkan.
Proyek dengan nama tender Rekonstruksi Jalan Tebo Pandak - Pemunyian ini tercatat pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Kode Tender 10128130000 dan bernaung di bawah Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 65854988.
Bungo - Geliat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo untuk Tahun Anggaran 2026 mulai berjalan kencang. Terpantau, miliaran rupiah uang rakyat dari APBD telah digelontorkan ke ratusan paket pekerjaan, mulai dari pemeliharaan alat medis, tata letak kota, hingga pengadaan benih ikan.
Bungo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo tampaknya tak main-main dalam mengamankan jaring pengaman sosial di sektor kesehatan. Sepanjang Tahun Anggaran 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bungo bersiap menggelontorkan dana fantastis yang menembus angka Rp 35.057.348.197 (Rp 35 Miliar) khusus untuk membayar iuran BPJS Kesehatan warganya.
Bungo - Angin segar akhirnya berhembus bagi ribuan pahlawan tanpa tanda jasa di Kabupaten Bungo. Nasib para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berstatus Non-ASN (honorer) yang selama ini mengabdi di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bungo, kini dipastikan jauh lebih terjamin.