Setda Sarolangun

BPK menemukan kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada tiga SKPD Pemkab Sarolangun. Ada perjalanan yang ternyata tak terlaksana, biaya hotel untuk pelaksana yang terkonfirmasi tidak menginap, nota BBM yang bukan berasal dari SPBU terkait, hingga tiket Garuda dengan nomor penerbangan yang tidak terdaftar, dibatalkan, di-reschedule, atau tidak cocok dengan tanggal surat tugas.

BPK menemukan uang atau paket internet senilai Rp565.686.503 dibayarkan setiap bulan kepada pejabat dan pegawai pada 18 SKPD Pemkab Sarolangun tanpa dasar pengeluaran yang sah. Hingga pemeriksaan berakhir, baru Rp21,2 juta yang dikembalikan. Sisanya Rp544.486.503 diminta disetor ke kas daerah.

SAROLANGUN — Namanya Belanja Tagihan Telepon. Namun, uangnya bukan seluruhnya dibayarkan kepada perusahaan telekomunikasi. Sebagian justru diberikan langsung kepada pejabat dan pegawai dalam bentuk uang atau paket internet setiap bulan.