LHP BPK Buku II Jambi

BPK menemukan uang atau paket internet senilai Rp565.686.503 dibayarkan setiap bulan kepada pejabat dan pegawai pada 18 SKPD Pemkab Sarolangun tanpa dasar pengeluaran yang sah. Hingga pemeriksaan berakhir, baru Rp21,2 juta yang dikembalikan. Sisanya Rp544.486.503 diminta disetor ke kas daerah.

SAROLANGUN — Namanya Belanja Tagihan Telepon. Namun, uangnya bukan seluruhnya dibayarkan kepada perusahaan telekomunikasi. Sebagian justru diberikan langsung kepada pejabat dan pegawai dalam bentuk uang atau paket internet setiap bulan.

Muara Bulian — BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti perencanaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Pemkab Batang Hari Tahun 2025 yang dinilai belum menggunakan perhitungan rasional. Temuan itu masuk dalam LHP BPK pada bagian “Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Belum Memperhatikan Potensi Pendapatan dan Kemampuan Keuangan Daerah”.

BPK mencatat, anggaran Pendapatan Daerah Batang Hari Tahun 2025 ditetapkan Rp1.612.329.332.470,50, sementara realisasinya Rp1.452.710.330.205,91 atau 90,10 persen.

SAROLANGUN — Tagihannya sudah lunas.

Pembayarannya seratus persen.

Laporan kemajuan tersedia.

Rekomendasi konsultan pengawas juga telah diterbitkan.

Namun ketika Badan Pemeriksa Keuangan menguji kembali dokumen dan fisik pekerjaan, hasilnya tidak selalu seratus persen.

BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 30 paket kontrak Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025.

Nilai seluruh kontrak yang diperiksa mencapai:

Rp24.866.365.366,88.

MERANGIN — Uangnya berasal dari pasien.

Ada yang datang membuat surat kesehatan.

Ada yang memeriksa kolesterol.

Ada yang menjalani tes narkoba untuk keperluan CPNS dan PPPK.

Ada pula yang masuk UGD, dirawat, melahirkan, atau menggunakan pelayanan kesehatan di puskesmas.

Tarifnya kecil-kecil.

Rp30 ribu.

Rp40 ribu.

Rp50 ribu.

Namun setelah dikumpulkan setiap hari, nilainya menjadi ratusan juta rupiah.

KERINCI — Swasta masuk kamar pemerintah.

Yang negeri justru ditempatkan di kamar hibah.

Begitulah gambaran sederhana temuan BPK RI terhadap penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

Total nilai transaksi yang salah ditempatkan mencapai Rp532.100.000.

Rinciannya: