BPKPD Provinsi Jambi

Pengelolaan Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Jambi masih jauh dari optimal. Hasil pemeriksaan atas realisasi pajak tahun anggaran 2023, yang dilakukan BPK RI tahun 2024, menunjukkan berbagai permasalahan mendasar, mulai dari data yang tidak mutakhir, tidak adanya alat ukur volume air yang digunakan, hingga pembayaran pajak yang didasarkan pada kesepakatan tak tertulis antara perusahaan dan petugas pajak.

Jambi – Kasus dugaan korupsi pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Bungo tahun 2019 yang menyeret tujuh tersangka, termasuk mantan kepala UPT Samsat HF (50), sontak membuka mata publik tentang potensi kebocoran pajak.

Masalah dalam sistem perpajakan daerah ditemukan BPK RI dalam pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Kebijakan baru pengelolaan pajak daerah menjanjikan peningkatan PAD bagi Kota Jambi. Tantangan administratif dan teknis mengintai, menuntut persiapan matang dan transparansi. Apakah daerah siap menghadapi tantangan ini?