Pemprov Jambi
Inspektorat: Analisis SPI Jambi Jangan Sepotong-sepotong! Ingat, 2023 Kita Lampaui Nasional
Analisis framing yang menyoroti anjloknya Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Jambi tahun 2024 yang mencapai 65.36 dan masuk kategori "Rentan" mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi Jambi. Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Herianto, angkat bicara dan meminta publik untuk tak melihat data secara sepotong-sepotong.
Agus Herianto menekankan bahwa analisis yang hanya berfokus pada data 2024 adalah tak adil dan mengabaikan pencapaian yang telah diraih sebelumnya di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris.
Stop Spekulasi! Ini Penjelasan Lengkap BPKAD Jambi Soal DBH, Tak Ada Aliran ke Pupuk dan Rumah Veteran
Jambi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi angkat bicara menepis spekulasi dan tudingan negatif terkait pengelolaan dana transfer dari pusat. Tudingan ini sebelumnya beredar melalui laporan sebuah LSM yang mengaitkan dana itu dengan "dana restitusi" untuk pembelian pupuk hingga perbaikan rumah veteran.
Lapangan Kantor Gubernur Jambi Disulap Jadi 'Lapangan Garuda', Patung Sultan Thaha Lama Pindah ke Ancol
Jambi - Beragam spekulasi dan 'nyinyiran' publik muncul terkait renovasi patung Sultan Thaha di depan lapangan kantor Gubernur Jambi. Menjawab hal itu, Pemerintah Provinsi Jambi buka suara dan membeberkan rencana besar di balik penataan ulang kawasan itu.
Juru bicara Pemprov Jambi, Ariansyah, menjelaskan apa yang dilihat publik saat ini adalah sebuah proses yang belum selesai. Ia menegaskan, renovasi ini bukan sekadar perbaikan biasa, melainkan proyek penataan ulang agar lebih monumental dan sarat makna.
Perkuat Sinergi, TAG Jambi dan Bank Jambi Bahas Dukungan Visi Pembangunan Daerah dan Visi Gubernur Jambi
Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi menggelar audiensi strategis dengan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jambi. Pertemuan yang dikemas dalam "Diskusi Rabuan Series" ini berlangsung di Kantor Pusat Bank Jambi, Rabu (12/11/2025) .
DRS ini bertujuan utama untuk memperkuat sinergi strategis antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Bank Jambi, khususnya dalam mendukung visi pembangunan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemprov Jambi Siapkan Total 7 Titik Sekolah Rakyat Baru
Jambi - Fakta miris terungkap terkait akses pendidikan di Provinsi Jambi. Di beberapa titik, jarak antar sekolah terdekat bisa mencapai 28 kilometer, memaksa siswa menempuh jarak yang sangat jauh untuk belajar.
Menjawab kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tak tinggal diam. Sebuah 'gebrakan' disiapkan dengan mengusulkan pembangunan tiga Sekolah Rakyat baru di lokasi-lokasi strategis.
TKA Jambi Diikuti 48.821 Siswa, Kadisdik: Tak Pengaruhi Kelulusan
Gubernur Jambi, Al Haris, memantau langsung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMA Negeri 8 Kota Jambi, Senin (3/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran TKA yang digelar sebagai evaluasi kualitas dan kemampuan siswa.
Didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar, Al Haris menegaskan TKA merupakan instruksi dari pemerintah pusat.
Menurutnya, tes ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda Jambi yang unggul dan adaptif.
Masuk PSN, Al Haris: Pemprov Jambi 'Full Support' Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi!
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas di Muaro Jambi. Proyek vital ini resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa Pemprov siap mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana. Ia meyakini pelabuhan ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
"Tugas kami daerah yang mengawal. Kalau sudah kebijakan pusat ya kami mengawal, mendorong, menolong," ujar Al Haris.
Bahas Korupsi Pengadaan Barang, Dr. Dedek Kusnadi: ASN Butuh 'Budaya Transparansi'
Akademisi UIN STS Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., MM, dijadwalkan menjadi narasumber utama dalam "Dialog Jambi Pagi Ini" di RRI Pro 1 Jambi, Kamis (30/10/2025) besok.
Menyoroti tema krusial "Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang & Jasa", Dedek menegaskan bahwa transparansi, terutama di sektor rawan korupsi, tidak boleh lagi hanya sekadar kewajiban hukum.
"Keterbukaan perlu menjadi nilai yang hidup dalam perilaku dan sistem kerja aparatur negara," demikian pandangan Dr. Dedek.