Jambi - Rencana aksi demonstrasi sejumlah Datuk Rio (Kepala Desa) di Kabupaten Bungo terkait Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) tunda bayar 2024 mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pemprov menegaskan telah terjadi miskomunikasi, sebab dana tersebut sebenarnya sudah ditransfer ke kas daerah Bungo sejak lama.
Jambi - Keluhan soal atap Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Baru yang kerap bocor saat hujan akhirnya didengar Pemerintah Provinsi Jambi. Tak perlu menunggu lama, perbaikan fasilitas kebanggaan warga Jambi itu akan dimulai bulan depan.
Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, saat membuka Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Basket Perbasi Jambi di GOR Kota Baru, Senin (13/10/2025) sore.
Tebo - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyalurkan bantuan program bedah rumah senilai total Rp 1 miliar untuk 50 warga di Kabupaten Tebo. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jambi Al Haris, bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Tebo, Senin (13/10/2025).
Bantuan ini merupakan bagian dari program unggulan Pro Jambi Tangguh. Gubernur Al Haris menegaskan, program ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih mendiami rumah tidak layak huni.
Ekonom sekaligus Sekretaris PUSDIKLAT Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Dr Fahmi Rasid mengatakan, jika lambat jalan khusus batu bara diselesaikan, maka semua pihak akan dirugikan.
Kerugian itu bisa menyerang ke berbagai arah, mulai dari beban jalan umum yang akan tetap tinggi, biaya logistik tidak efisien, dan potensi pendapatan daerah yang tertunda.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo.
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsos Dukcapil) Provinsi Jambi, Edi Kusmiran, memaparkan saat Diskusi Rabuan Series Tenaga Ahli Gubernur Jambi, bahwa saat ini sudah ada dua Sekolah Rakyat yang beroperasi, sementara lima lokasi baru akan dibangun pada 2025 dan sejumlah lokasi lainnya tengah dalam proses pengusulan untuk tahun berikutnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus (HBA), menyoroti pentingnya akurasi dan pengawasan data dalam pelaksanaan program strategis Sekolah Rakyat (SR). Saat menjadi pembicara utama dalam Diskusi Rabuan Series (DRS) yang diinisiasi Tenaga Ahli Gubernur Jambi, HBA mengungkap temuannya di Medan, di mana terdapat anak dari keluarga mampu yang terdaftar dalam program yang seharusnya dikhususkan untuk warga miskin dan miskin ekstrem ini.
HBA menjelaskan, perannya sebagai anggota legislatif adalah memastikan program unggulan Presiden Prabowo ini berjalan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka Diskusi Rabuan Series (DRS) Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi, Rabu (8/10/2025).
Dalam sambutannya, Sani mengungkap bahwa Pemprov Jambi sangat mendukung program Sekolah Rakyat dan tengah menyiapkan 9 unit baru di Provinsi Jambi.
Sani menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan pembangunan.
Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, membuka secara resmi Diskusi Rabuan Series (DRS) yang diinisiasi oleh Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi, Rabu (8/10/2025) pagi.
Diskusi yang mengangkat tema program Sekolah Rakyat ini menghadirkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus (HBA), sebagai pembicara utama.
Dalam sambutannya, Tenaga Ahli Gubernur, Syahrassadin, mengatakan bahwa DRS merupakan kegiatan rutin yang menjadi wadah bagi TAG untuk "belanja masalah".
Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi kembali belanja masalah dengan menggelar Diskusi Rabuan Series (DRS) pada Rabu (8/10/2025) besok. Diskusi kali ini akan mengangkat tema implementasi Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Acara ini akan menghadirkan Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., sebagai salah satu narasumber utama.
Pemerintah Provinsi Jambi mulai membedah benang kusut persoalan lalu lintas dan angkutan jalan yang kian kompleks. Melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Keselamatan Lalu Lintas, sejumlah masalah kronis dari kemacetan akibat angkutan batu bara hingga maraknya angkutan ilegal menjadi sorotan utama.
Bertempat di Aula Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (25/9/2025), rapat dihadiri Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dirlantas Polda Jambi, dan para pakar. Giat ini bertujuan merumuskan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) periode 2025-2029.