Pemprov Jambi

JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tidak akan merumahkan tenaga honorer, setidaknya hingga ada kepastian dari Pemerintah Pusat terkait status mereka.

Hal ini disampaikannya menanggapi kekhawatiran ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Jambi yang resah akibat kebijakan nasional tentang penghapusan tenaga honorer.

"Mereka masih bekerja seperti biasa. Dan kami tidak pernah membuat kebijakan terkait honorer di Pemprov," ujar Al Haris, Jumat (8/2/2025).

JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (31/1/2025).

Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen seluruh OPD dalam menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan surat peringatan tegas kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jambi yang dipimpin Usman Sulaiman. Surat yang bernomor S-028/191/BPKPD-7.2/I/2025 tersebut meminta KADIN segera mengosongkan kantor yang berada di Jalan Slamet Riyadi.

Dari surat itu, alasan Pemprov Jambi karena ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan aset daerah.

Ini kabar baik sekaligus buruk bagi kita semua warga Jambi. Kabar baiknya, usai 30 tahun dikelola melalui skema Build, Operate, and Transfer (BOT) oleh PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP), aset legendaris Jambi Tepian Ratu River View and Resort—atau lebih dikenal dengan nama Hotel Ratu—akhirnya resmi kembali ke pangkuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

Kabar buruknya, dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, mampukah Pemprov Jambi memulihkan hotel ini, berjaya seperti dulu kala.

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sebelumnya dihentikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jambi, harus segera diaktifkan kembali. Ia menilai keputusan penghentian layanan SKTM yang diteken Kepala Dinkes Jambi, Fery Kusnadi, sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat membantu masyarakat miskin.

JAMBI – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memasuki tahap akhir dengan diumumkannya tiga besar finalis terbaik untuk tiga biro strategis: Biro Organisasi, Biro Umum, dan Biro Perekonomian. Namun, proses seleksi di Biro Hukum Setda Provinsi Jambi terpaksa diulang karena salah satu peserta mengundurkan diri, menyebabkan posisi tersebut masih kosong.

JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berhasil meraih anugerah APBD Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Jambi, Al Haris, dalam acara APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Sebanyak 9 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2025 ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Jambi dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (29/11).

JAMBI – Pemprov Jambi dengan tegas membantah kabar yang beredar terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disebut-sebut terancam tak cair, sehingga membuat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) khawatir. Juru Bicara Pemprov Jambi, Ariansyah, menegaskan bahwa isu tersebut merupakan bentuk disinformasi atau informasi yang sengaja dibuat seolah-olah benar dengan tujuan tertentu.

“Hati-hati dengan disinformasi. TPP memiliki mekanisme yang jelas sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah,” ujar Ariansyah pada Jumat, 18 Oktober 2024.

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi berhasil meraih Predikat Kepatuhan Tinggi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan itu karena upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mencegah maladministrasi.

Gubernur Jambi Al Haris usai menerima penghargaan mengatakan, atas predikat yang dicapai itu tentunya Pemprov Jambi masuk zonasi hijau kepatuhan standar pelayanan publik dengan peringkat 10 besar nasional.