Pemprov Jambi

Gonjang-ganjing ihwal pengelolaan iuran miliaran rupiah dari pengusaha tambang ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus memanas. Masalah peruntukan dana, legalitas PPTB dalam mengelola uang miliaran, hingga dugaan penghindaran pajak menjadi perbincangan yang semakin luas.

Namun, hingga saat ini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Dikonfirmasi via WhatsApp tak dijawab, ditelpon pun tak direspon. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari pengusaha batubara.

Jambi – Masalah pengelolaan limbah medis di RSUD Raden Mattaher membetot perhatian publik. Kabar terbaru menyebutkan, rumah sakit ini berkontrak dengan dua perusahaan berbeda untuk pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yakni PT. Anggrek Jambi Makmur dan PT. Kenali Indah Sejahtera.

Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar: perusahaan mana yang benar-benar memiliki standar pengolahan limbah B3 yang sesuai?

Pengelolaan Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Jambi masih jauh dari optimal. Hasil pemeriksaan atas realisasi pajak tahun anggaran 2023, yang dilakukan BPK RI tahun 2024, menunjukkan berbagai permasalahan mendasar, mulai dari data yang tidak mutakhir, tidak adanya alat ukur volume air yang digunakan, hingga pembayaran pajak yang didasarkan pada kesepakatan tak tertulis antara perusahaan dan petugas pajak.

JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tidak akan merumahkan tenaga honorer, setidaknya hingga ada kepastian dari Pemerintah Pusat terkait status mereka.

Hal ini disampaikannya menanggapi kekhawatiran ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Jambi yang resah akibat kebijakan nasional tentang penghapusan tenaga honorer.

"Mereka masih bekerja seperti biasa. Dan kami tidak pernah membuat kebijakan terkait honorer di Pemprov," ujar Al Haris, Jumat (8/2/2025).

JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (31/1/2025).

Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen seluruh OPD dalam menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan surat peringatan tegas kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jambi yang dipimpin Usman Sulaiman. Surat yang bernomor S-028/191/BPKPD-7.2/I/2025 tersebut meminta KADIN segera mengosongkan kantor yang berada di Jalan Slamet Riyadi.

Dari surat itu, alasan Pemprov Jambi karena ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan aset daerah.

Ini kabar baik sekaligus buruk bagi kita semua warga Jambi. Kabar baiknya, usai 30 tahun dikelola melalui skema Build, Operate, and Transfer (BOT) oleh PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP), aset legendaris Jambi Tepian Ratu River View and Resort—atau lebih dikenal dengan nama Hotel Ratu—akhirnya resmi kembali ke pangkuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

Kabar buruknya, dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, mampukah Pemprov Jambi memulihkan hotel ini, berjaya seperti dulu kala.

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sebelumnya dihentikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jambi, harus segera diaktifkan kembali. Ia menilai keputusan penghentian layanan SKTM yang diteken Kepala Dinkes Jambi, Fery Kusnadi, sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat membantu masyarakat miskin.

JAMBI – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memasuki tahap akhir dengan diumumkannya tiga besar finalis terbaik untuk tiga biro strategis: Biro Organisasi, Biro Umum, dan Biro Perekonomian. Namun, proses seleksi di Biro Hukum Setda Provinsi Jambi terpaksa diulang karena salah satu peserta mengundurkan diri, menyebabkan posisi tersebut masih kosong.

JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berhasil meraih anugerah APBD Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Jambi, Al Haris, dalam acara APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/2024).