M Hafiz Fattah

Komisi III DPRD Provinsi Jambi Kamis (14/11) melakukan RDPU bersama Komisi V DPR RI. Rombongan langsung didampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, diterima Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi H. Bakri.

Usai RDPU, Ketua DPRD Jambi M. Hafiz Fattah mengatakan, saat RDPU beberapa aspirasi sudah disampaikan semua anggota Komisi III perwakilan seluruh Dapil di provinsi Jambi.

“Sudah tersampaikan dan kami berharap agar apa yang kami sampaikan tadi segera ditindaklanjuti melalui Pak Bakri di Komisi V,” tegasnya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dibuka Presiden RI, Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Rakornas yang bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” bertujuan untuk menjadi forum koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga daerah dalam rangka mengimplementasikan serta mewujudkan program-program unggulan dan juga prioritas dari pemerintahahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Prosesi pengambilan sumpah jabatan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Banyak harapan yang diharapkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Termasuk Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah.

Jambi – DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi pada Sabtu (19/10/2024). Rapat ini berlangsung dengan khidmat di ruang Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada pukul 10.00 WIB.

Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah menerima audiensi dari Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Raden Mattaher Jambi pada Senin, 7 Oktober 2024.

Audiensi ini dilaksanakan, untuk mencari solusi kepastian status dari ratusan Nakes RSUD Mattaher yang masih berstatus honorer.

"Mereka bekerja di RSUD dalam skema BLUD, karena mereka masuk dalam skema itu maka otomatis tidak bisa masuk dalam daftar honorer yang akan diangkat menjadi PPPK," kata Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah.