RSUD Raden Mattaher

JAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi terus berupaya mencari solusi bagi tenaga honorer di RSUD Raden Mattaher yang selama ini belum terakomodasi dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pertemuan dengan analis kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada Jumat (15/11/2024), Wakil Ketua DPRD Jambi, Ivan Wirata, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah menerima audiensi dari Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Raden Mattaher Jambi pada Senin, 7 Oktober 2024.

Audiensi ini dilaksanakan, untuk mencari solusi kepastian status dari ratusan Nakes RSUD Mattaher yang masih berstatus honorer.

"Mereka bekerja di RSUD dalam skema BLUD, karena mereka masuk dalam skema itu maka otomatis tidak bisa masuk dalam daftar honorer yang akan diangkat menjadi PPPK," kata Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah.