JAMBI – Tim tindak pidana korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi memperdalam pengusutan kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Provinsi Jambi. Pengustuan Krimsus Polda Jambi kini menyasar sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024.
Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi, menaikkan status dugaan korupsi Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2019-2024, inisial P ke tahap penyidikan.
Diketahui, yang bersangkutan diduga melakukan tidak pidana korupsi terkait SPJ Fiktif.
Wadir Reskrimsus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia mengatakan pihaknya baru saja menaikan kasus tersebut dari penyelidikan ke Penyidikan.
Ruang audiensi DPRD Provinsi Jambi tampak penuh semangat saat ratusan siswa dan siswi dari SMA Negeri 4 Kota Jambi berkunjung untuk belajar langsung tentang sistem pemerintahan, Selasa (14/1). Kegiatan ini disambut hangat oleh Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi, yang menjadi pembicara utama dalam pertemuan tersebut.
Jambi – Setelah menerima berkas penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih periode 2024-2030 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPRD Provinsi Jambi segera menjadwalkan Rapat Paripurna Pengumuman Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Rapat tersebut direncanakan digelar pada Senin, 13 Januari 2025 di pagi hari.
Hal ini disampaikan oleh Plt Sekretaris Dewan Provinsi Jambi, Zidni Aisyah, yang menjelaskan bahwa berkas penetapan ini merupakan salah satu dokumen penting yang akan disampaikan ke Sekretariat Negara (Setneg) atau Presiden.
Pimpinan dan anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jumat (10/1/2025).
Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, didampingi Wakil Ketua Ivan Wirata, Faizal Riza beserta anggota Banggar ini langsung diterima Fernando Hasudungan Siagian, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri.
JAMBI – Gonjang-ganjing soal kinerja UPTD Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengemuka di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ansori, terang-terangan meminta Gubernur Jambi Al Haris mengevaluasi Kepala UPTD, Husni. Sikap ini lahir setelah munculnya respons yang dinilai tidak serius dari Husni ketika para wakil rakyat melontarkan kritik serta masukan perbaikan pengelolaan aset daerah.
Sebanyak 9 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2025 ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Jambi dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (29/11).
Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disahkan DPRD Provinsi Jambi menjadi Perda. Pengesahan itu dilakukan setelah 9 fraksi di DPRD Jambi menyampaikan pendapat akhir fraksi dan menyetujuinya. Ditandai dengan penandatanganan naskah berita acara antara pimpinan DPRD Jambi dan Pjs Gubernur Jambi, Selasa (20/11).
Rapat paripurna pengesahan Ranperda KTR itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, diikuti Anggota DPRD Provinsi Jambi dan dihadiri Pjs Gubernur dan Kepala OPD lingkup pemerintah provinsi Jambi.
Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa malam (12/11/2024) di Ruang Sidang DPRD Provinsi Jambi.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jambi, M. Hafiz Fattah, didampingi Wakil Ketua Ivan Wirata dan Faizal Riza, menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS 2025 yang menetapkan total anggaran sebesar Rp 4,47 triliun.
Jambi – DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi pada Sabtu (19/10/2024). Rapat ini berlangsung dengan khidmat di ruang Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada pukul 10.00 WIB.