BADKO HMI Jambi Tolak Pembukaan Jalur Darat untuk Angkutan Batu Bara, Desak Pemerintah Fokus pada Penyelesaian Jalan Khusus

Jambi – Di tengah wacana pembukaan kembali jalur darat untuk angkutan batu bara, polemik di masyarakat semakin memanas. Sebagian mendukung dengan alasan potensi lapangan kerja bagi ribuan sopir dan UMKM, sementara banyak pula yang menolak akibat dampak negatif berupa kemacetan dan kerusakan jalan.

Merespons situasi ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jambi melalui bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan (Kumhankam) menyatakan sikap tegas untuk membela kepentingan masyarakat luas.

“Kalau batu bara masih lewat jalur darat, dampaknya sangat merugikan masyarakat. Kemacetan semakin parah dan infrastruktur jalan rusak, padahal itu akses utama masyarakat umum. Ini jelas tidak adil,” tegas Rizwan, Wakil Sekretaris Bidang Kumhankam BADKO HMI Jambi, Minggu (26/1/2025).

Rizwan menekankan bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan pembangunan jalan khusus batu bara untuk mengatasi persoalan yang berlarut-larut ini. Menurutnya, penggunaan jalur umum untuk angkutan batu bara adalah bentuk ketidakadilan yang membebani masyarakat.

“Kalau memang batu bara tetap harus diangkut, jalan khusus harus diselesaikan dulu. Jangan biarkan masyarakat jadi korban akibat ketidaksiapan infrastruktur yang seharusnya sudah dipikirkan sejak awal,” ujar Rizwan.

BADKO HMI Jambi juga menyoroti minimnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dalam isu ini. Rizwan menilai bahwa kebijakan yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan dampaknya pada rakyat adalah bentuk ketidakadilan yang harus diakhiri.

“Jalan khusus batu bara bukan hanya solusi, tapi juga bentuk keadilan bagi masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan keuntungan ekonomi, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada langkah nyata yang diambil,” tutupnya.

Isu ini tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Jambi. Keputusan pemerintah ke depan akan menjadi tolok ukur sejauh mana kepentingan masyarakat menjadi prioritas. (*)