JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris diwakili Wagub Abdullah Sani, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026, Rabu, 16 April 2025.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub, Al Haris menegaskan pentingnya Musrenbang tahun ini sebagai tonggak awal implementasi RPJMD 2025–2029 dan fondasi bagi rencana pembangunan jangka panjang hingga 2045.
Jambi – Program ketahanan pangan di Provinsi Jambi mengalami pemangkasan alokasi lahan secara signifikan. Awalnya, Jambi mendapat jatah perbaikan infrastruktur persawahan untuk 20.000 hektar, namun kini alokasi itu menyusut tajam menjadi hanya 7.500 hektar.
Jambi – Hujan deras yang mengguyur Provinsi Jambi mulai menyebabkan banjir di sejumlah daerah, termasuk Kota Jambi. Kondisi ini membuat Gubernur Jambi, Al Haris, langsung mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pejabat, termasuk bupati dan wali kota, agar segera turun ke lapangan membantu warga terdampak.
Dari Lembah Tidar, Magelang, Selasa (25/2/2025), Al Haris menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan tanggap.
Jambi – Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB), Asnawi Abdul Rachman, mengklarifikasi bahwa tongkang batu bara yang menabrak Jembatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, bukanlah tongkang ilegal. Ia memastikan bahwa seluruh dokumen operasional tongkang tersebut lengkap dan sesuai dengan aturan.
“Kami pastikan tongkang yang terlibat insiden ini legal. Untuk tongkang pasti ada izinnya, dan dokumen operasionalnya lengkap,” ujar Asnawi kepada Jambi Link, Selasa (28/1/2025).
Kiprah PPTB mulai membetot perhatian publik. Nama PPTB mendadak ramai dibincangkan seiring terjadinya insiden tongkang batubara menabrak jembatan tembesi, pekan lalu. PPTB terlihat paling sibuk, baik sibuk mengurusi tongkang yang menabrak ataupun melakukan klarifikasi ke media melalui serangkaian konferensi pers.
Namun, banyak yang bertanya-tanya apa itu PPTB?
Organisasi apa itu?
Jambi – Di tengah wacana pembukaan kembali jalur darat untuk angkutan batu bara, polemik di masyarakat semakin memanas. Sebagian mendukung dengan alasan potensi lapangan kerja bagi ribuan sopir dan UMKM, sementara banyak pula yang menolak akibat dampak negatif berupa kemacetan dan kerusakan jalan.
Merespons situasi ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jambi melalui bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan (Kumhankam) menyatakan sikap tegas untuk membela kepentingan masyarakat luas.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan lampu hijau atas permohonan Gubernur Jambi terkait pengangkatan dan pelantikan tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Persetujuan ini dituangkan dalam surat resmi bernomor 100.2.2.6/416/SJ yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025.
Jambi - Pelantikan kepala sekolah SMA dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di Jambi yang sejatinya digelar pada Kamis sore, 23 Januari 2025 pukul 15.00 WIB, mendadak ditunda oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Acara tersebut kini dijadwalkan ulang pada Jumat, 24 Januari 2025, pukul 08.00 WIB, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sebelumnya dihentikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jambi, harus segera diaktifkan kembali. Ia menilai keputusan penghentian layanan SKTM yang diteken Kepala Dinkes Jambi, Fery Kusnadi, sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat membantu masyarakat miskin.
Layanan SKTM bagi warga tidak mampu atau warga miskin berobat ke Rumah Sakit Pemda akhirnya kembali dilanjutkan. Pihak Dinkes kini telah mencabut surat edaran pemberhentian SKTM itu usai ditegur oleh Gubernur.
"Iya berdasarkan perintah bapak Gubernur Jambi maka SKTM kita rekomendasi kan lagi," kata Kadinkes Jambi, dr.Fery Kusnadi, Kamis (9/1/2025).