Daerah

Jakarta - Program Pasar 1001 Malam dirancang sebagai katalis penguatan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui optimalisasi aset tidur milik BUMN dan pemerintah. Inisiatif ini memanfaatkan ruang-ruang strategis yang selama ini tidak produktif untuk diubah menjadi pusat bisnis, ruang kreatif, dan area usaha dengan biaya sewa yang terjangkau. Model ini mengikuti pendekatan creative compound yang terbukti berhasil melalui contoh seperti M Bloc Jakarta, JNM Bloc Yogyakarta, dan Pos Bloc Jakarta.

Jambi - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi terus mematangkan persiapan menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026 mendatang. Salah satu poin krusial yang disiapkan adalah penerapan sanksi pidana kerja sosial bagi terpidana.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr. Sugeng Hariadi, menegaskan bahwa jajarannya tidak bisa menawar lagi soal kesiapan ini. Pihaknya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama akademisi dan aparat penegak hukum (APH) lainnya untuk menyamakan persepsi.

Merangin - Teka-teki kekosongan kursi pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Merangin akhirnya terjawab. Setelah 10 hari dibiarkan kosong hingga layanan publik tersendat, Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menunjuk Agus Salim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

Sarolangun - Panitia Seleksi (Pansel) akhirnya mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk calon Direktur dan Komisaris PT Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Serumpun Pseko, Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan hasil verifikasi berkas, total ada 8 peserta yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya.

Ketua Pansel, Ir. Dedy Hendry, M.Si, menyatakan pengumuman ini tertuang dalam surat Nomor: 20/Pansel-SP/2025. Pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelengkapan administrasi para pelamar.

Batanghari - Geliat olahraga di Kabupaten Batanghari semakin terasa. Kali ini, Bumi Serentak Bak Regam dipercaya menjadi tuan rumah ajang bergengsi Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Futsal Jambi 2025.

Turnamen ini resmi dibuka oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, pada Minggu malam (14/12/2025). Pembukaan berlangsung meriah di Gedung Olahraga (GOR) Bulian Sport Center (BSC), Muara Bulian.

Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar forum diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) sebagai bagian dari persiapan menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2026.

Diskusi yang diselenggarakan oleh Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Jambi itu berlangsung di Hotel Sang Ratu, Jambi, Senin (15/12/2025), dan diikuti oleh berbagai unsur penegak hukum, akademisi, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat sipil.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah pembinaan olahraga daerah.

Kegiatan ini diikuti seluruh cabang olahraga dan Koni Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang dilaksanakan 15-16 Desember di Hotel Rumah Kito

Kepolisian Daerah Jambi pada Senin membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Tahun Anggaran 2025, sebuah agenda internal yang menyoroti arah penegakan hukum berbasis pelayanan publik dan profesionalisme aparat.

Kegiatan yang digelar di Gedung Siginjai, Markas Polda Jambi, itu dibuka oleh Wakil Kepala Polda Jambi Brigadir Jenderal M. Mustaqim dan dihadiri jajaran pejabat utama Polda Jambi, para kepala satuan reserse di tingkat polres, serta unsur pendukung dari berbagai satuan kerja.

Gubernur Jambi Al Haris menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (15/12/25) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan apresiasi yang diberikan kepada badan publik yang dinilai konsisten dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak di Bumi Lancang Kuning. Usai menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka, tim antirasuah kini menyasar rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk dilakukan penggeledahan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kegiatan tersebut. Ia menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret Abdul Wahid.