Jambi – Di tengah ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai membayangi Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., memilih tidak hanya berbicara dari ruang rapat, kamis (27/8/2026).
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried hadir langsung dalam Apel Kesiapsiagaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026 yang digelar di Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
Kehadiran Ketua DPRD Kota Jambi tersebut menjadi bagian dari dukungan legislatif terhadap langkah Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan, keterbatasan air bersih, karhutla hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Apel tersebut digelar setelah Kota Jambi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026. Pemerintah Kota Jambi menyatakan kesiapsiagaan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih, sekaligus mengantisipasi peningkatan risiko karhutla dan memburuknya kualitas udara. Apel kesiapsiagaan bukan sekadar agenda seremonial. Di balik barisan personel, armada dan kesiapan peralatan, terdapat tuntutan yang lebih besar, yakni memastikan negara benar-benar hadir ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi dan seluruh jajaran yang telah mempersiapkan langkah mitigasi. Namun, kita harus memastikan kesiapsiagaan tidak hanya berhenti pada apel, tetapi benar-benar hadir saat masyarakat membutuhkan,” ujar Kemas Faried.
Kekeringan tidak hanya berkaitan dengan panas dan minimnya hujan. Bagi masyarakat, dampaknya bisa langsung terasa ketika kebutuhan paling dasar mulai sulit diperoleh air bersih.
Karena itu, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas mendorong BPBD Kota Jambi bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait memastikan seluruh armada pendistribusian air bersih dalam kondisi siap bergerak.
“Saya mendorong BPBD Kota Jambi untuk memastikan armada dan distribusi air bersih siap bergerak cepat, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami krisis air,” tegasnya.
Kemas meminta penanganan dilakukan secara proaktif. Pemerintah, tidak boleh menunggu masyarakat mengalami krisis air terlebih dahulu baru kemudian bergerak.
Pemerintah Kota Jambi sendiri telah menyiagakan 21 unit armada mobil tangki, terdiri dari 15 unit milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, empat unit Perumdam Tirta Mayang, serta dua unit dukungan TNI. Hingga Kamis (27/8), Pemkot Jambi juga mencatat telah menyalurkan sekitar 602.000 liter air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
Distribusi tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum dan sosial, satuan pendidikan, tempat ibadah serta fasilitas pelayanan kesehatan.
Kemas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat memiliki akses yang cepat ketika membutuhkan bantuan, keberadaan Call Centre Bahagia 112 harus benar-benar dimanfaatkan sebagai pintu pengaduan dan permintaan bantuan masyarakat, khususnya terkait kondisi darurat dan kebutuhan air bersih.
“Selain itu, perlu disiapkan layanan pengaduan dan permintaan bantuan yang mudah diakses masyarakat melalui Call Centre Bahagia 112. Untuk kebutuhan layanan kepolisian, masyarakat juga dapat menghubungi 110. Krisis akibat kekeringan harus kita hadapi bersama,” katanya.
Pemkot Jambi memastikan Call Center Bahagia 112 dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kebutuhan pasokan air bersih. Layanan tersebut bebas pulsa dan beroperasi selama 24 jam, dengan laporan diproses oleh BPBD dan dikoordinasikan bersama Perumdam Tirta Mayang.
Bagi Ketua DPRD Kota Jambi, kecepatan merespons laporan masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan kesiapsiagaan pemerintah.
Sebab dalam situasi darurat, masyarakat tidak membutuhkan janji panjang. Mereka membutuhkan bantuan yang datang tepat waktu.
Selain kekeringan, ancaman lain yang berjalan beriringan adalah karhutla.
Kondisi lahan yang kering dapat meningkatkan potensi kebakaran, sementara asap yang dihasilkan dapat kembali mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Jambi sebelumnya mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap. Pemerintah Kota Jambi juga terus memantau dampak kesehatan masyarakat, termasuk kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dalam pemantauan pekan ke-33 tahun 2026, tercatat 1.681 kasus ISPA di Kota Jambi. Meski angka tersebut menurun dibandingkan pekan sebelumnya, pemerintah tetap meminta kewaspadaan masyarakat ditingkatkan.
Ketua DPRD Kota Jambi menilai penanganan karhutla harus dilakukan sejak tahap pencegahan. Kesiapan personel, armada pemadam, pemantauan titik rawan hingga koordinasi lintas sektor harus berjalan bersamaan.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika api sudah membesar dan asap sudah menyelimuti permukiman. Pencegahan harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Jambi juga mendorong masyarakat ikut menjadi mata dan telinga pemerintah dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Ancaman kekeringan dan karhutla tidak bisa dibebankan kepada satu institusi. Pemerintah daerah, BPBD, Damkar, Perumdam Tirta Mayang, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dunia usaha hingga masyarakat harus berada dalam satu garis koordinasi.
“Sinergi Forkopimda, BPBD, Damkar, Perumda Tirta Mayang dan seluruh stakeholder menjadi kunci agar masyarakat Kota Jambi tetap aman, sehat dan terlindungi,” tegas Kemas.
Kesiapsiagaan juga harus menyentuh kelompok masyarakat yang paling rentan. Ketika air sulit, pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Ketika asap memburuk, perlindungan kesehatan harus diperkuat. Ketika kebakaran terjadi, respons harus dilakukan secepat mungkin. Masyarakat Kota Jambi tidak menganggap remeh ancaman kekeringan maupun karhutla. Ia meminta masyarakat menghemat penggunaan air, tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melaporkan kondisi darurat melalui saluran resmi.
“Kita siaga, kita bergerak cepat, kita hadir untuk masyarakat,” pungkas Kemas Faried.
Melalui apel kesiapsiagaan tersebut, Kemas berharap seluruh perangkat yang telah disiapkan benar-benar mampu bekerja ketika masyarakat membutuhkan. Bagi DPRD Kota Jambi, kesiapsiagaan bukan sekadar kesiapan alat dan personel, tetapi tentang seberapa cepat pemerintah mampu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat ketika ancaman benar-benar datang.
