Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan pelayanan dan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Provinsi Jambi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan terkait yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi, Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi dan lembaga strategis, di antaranya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Bapperida, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di wilayah Provinsi Jambi, perguruan tinggi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jambi, Aisyiyah Provinsi Jambi, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran dalam pengembangan, pelayanan, dan pelindungan Kekayaan Intelektual.
Penandatanganan MoU dan PKS tersebut menjadi langkah strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, seluruh pihak berkomitmen meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam memberikan edukasi, konsultasi, pendampingan, serta fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, pelaku usaha, UMKM, peneliti, inventor, pencipta, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, kolaborasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan nilai tambah ekonomi terhadap hasil kreativitas serta inovasi. Dengan semakin meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan jumlah permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual di Provinsi Jambi dapat terus bertumbuh.
Melalui kemitraan bersama Bapperida, BRIDA, Balitbang, KADIN, Aisyiyah Provinsi Jambi, dan perguruan tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi juga berupaya mengoptimalkan identifikasi, inventarisasi, serta pengembangan berbagai potensi Kekayaan Intelektual daerah. Potensi tersebut mencakup hasil penelitian dan inovasi, karya cipta, produk unggulan UMKM, hingga Kekayaan Intelektual Komunal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi bagi masyarakat Jambi.
Keterlibatan perguruan tinggi dalam kerja sama ini menjadi bagian penting dalam mendorong pelindungan hasil penelitian, pengembangan teknologi, serta berbagai inovasi akademik agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Sementara itu, sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat diharapkan mampu membuka peluang pengembangan serta komersialisasi Kekayaan Intelektual yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan tidak hanya menjadi komitmen administratif, tetapi juga dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan konkret. Sejumlah langkah tindak lanjut yang didorong meliputi pendampingan pendaftaran merek dan pencatatan hak cipta, fasilitasi pelindungan hasil penelitian dan inovasi perguruan tinggi, inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual daerah, serta penguatan pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penguatan kerja sama lintas sektor tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual daerah yang mampu mendorong kreativitas, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi optimistis bahwa sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan akan semakin memperkuat pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
