Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus memperkuat perannya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan rapat pengharmonisasian empat rancangan peraturan dari tiga pemerintah daerah, yakni Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kota Jambi, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam memastikan setiap rancangan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan pengharmonisasian melibatkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan serta perwakilan pemerintah daerah dan perangkat daerah pemrakarsa dari masing-masing wilayah.
Dalam pengharmonisasian rancangan produk hukum Kabupaten Bungo, Dina Rasmalita menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pengharmonisasian tidak hanya berfokus pada pemeriksaan rumusan pasal, tetapi juga memastikan keselarasan substansi rancangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Adapun dua rancangan produk hukum Kabupaten Bungo yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bungo Dani Mandiri Utama Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bungo Dani Mandiri Utama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar.
Pembahasan rancangan perubahan bentuk badan hukum PT Bungo Dani Mandiri Utama diarahkan pada penguatan landasan hukum, kejelasan kedudukan kelembagaan, serta kesesuaian dengan ketentuan mengenai pemerintahan daerah dan badan usaha milik daerah. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mendukung tata kelola perusahaan yang lebih profesional, akuntabel, dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.
Sementara itu, pengharmonisasian rancangan mengenai kurikulum muatan lokal difokuskan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah dan kebijakan nasional di bidang pendidikan. Substansi pengaturan diharapkan dapat mengakomodasi potensi daerah, karakteristik masyarakat, kearifan lokal, serta nilai-nilai budaya Kabupaten Bungo sebagai bagian dari upaya memperkuat karakter dan identitas peserta didik sejak usia dini.
Selain Kabupaten Bungo, Kanwil Kemenkum Jambi juga mengagendakan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB di Ruang Rapat Harmonisasi 1, Gedung Utama Lantai II tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan pengharmonisasian dari Pemerintah Kota Jambi.
Rancangan peraturan tersebut berkaitan dengan pengaturan remunerasi pada BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah. Melalui proses pengharmonisasian, diharapkan substansi pengaturan dapat diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam mendukung tata kelola kelembagaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pada hari yang sama, Kanwil Kemenkum Jambi turut mengagendakan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata Cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran. Rapat yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB tersebut melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Merangin dan perangkat daerah terkait, termasuk bidang pekerjaan umum, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta bagian hukum.
Pengharmonisasian rancangan ini diarahkan untuk memastikan adanya keselarasan pengaturan mengenai pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi yang disusun diharapkan dapat memberikan kejelasan prosedur, memperkuat tertib administrasi, serta mendukung akuntabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah.
Melalui rangkaian pengharmonisasian tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi mendorong setiap perangkat daerah pemrakarsa untuk memperhatikan urgensi pengaturan, ketepatan landasan hukum, keselarasan substansi, serta efektivitas implementasi rancangan peraturan. Koordinasi dan keterbukaan antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan maupun masyarakat.
Dina Rasmalita juga menekankan bahwa kualitas produk hukum daerah merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai masukan serta penyempurnaan yang dihasilkan melalui proses pengharmonisasian.
Melalui fasilitasi pengharmonisasian rancangan produk hukum dari Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kota Jambi, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Upaya ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya regulasi daerah yang harmonis, berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik yang lebih efektif bagi masyarakat Provinsi Jambi. (*)
